S1 Hukum Universitas STEKOM
MENU NAVIGASI
Beranda / Artikel / Informasi
Informasi 144 dibaca

Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Baru: Fungsi, Jenis, dan Hubungannya dengan Undang-Undang Khusus

R

Rangga Triatmaja

23 Oktober 2026

Bagikan:
Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Baru: Fungsi, Jenis, dan Hubungannya dengan Undang-Undang Khusus

Tindak pidana khusus merupakan kelompok tindak pidana yang memiliki karakteristik tertentu sehingga memerlukan pengaturan hukum yang khusus. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturannya tidak hanya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga dalam berbagai undang-undang sektoral yang mengatur jenis kejahatan tertentu secara lebih terperinci.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sejak 2 Januari 2026 membawa perubahan terhadap struktur hukum pidana nasional. Salah satunya adalah pencantuman tindak pidana khusus dalam Buku Kedua Bab XXXV, yang mencakup ketentuan mengenai tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, terorisme, korupsi, pencucian uang, dan narkotika.

Pencantuman tersebut merupakan bagian dari upaya menyelaraskan berbagai ketentuan pidana dalam satu kodifikasi hukum. Meskipun demikian, keberadaan tindak pidana khusus dalam KUHP baru tidak serta-merta menghapus undang-undang sektoral yang sebelumnya telah mengatur tindak pidana tersebut.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai tindak pidana khusus perlu mencakup fungsi pengaturannya, jenis-jenis tindak pidana yang dicantumkan, serta hubungan antara KUHP baru dan peraturan khusus yang masih berlaku.

Fungsi Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Baru

Salah satu fungsi utama pencantuman tindak pidana khusus dalam KUHP baru adalah menjadi penghubung antara ketentuan dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP. Fungsi ini dikenal sebagai bridging articles, yaitu ketentuan yang membantu menghubungkan pengaturan tindak pidana dalam kodifikasi hukum pidana dengan peraturan sektoral.

Penjelasan Pasal 187 UU Nomor 1 Tahun 2023 menerangkan bahwa beberapa tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus dikelompokkan dalam bab tersendiri untuk kepentingan konsolidasi hukum. Ketentuan tersebut dirumuskan secara umum sebagai tindak pidana pokok atau core crime yang berfungsi sebagai penghubung antara KUHP dan undang-undang di luar KUHP.

Melalui pendekatan tersebut, tindak pidana khusus memperoleh tempat yang jelas dalam struktur hukum pidana nasional. Namun, ketentuan yang lebih terperinci mengenai unsur tindak pidana, mekanisme penegakan hukum, kewenangan lembaga, dan prosedur penanganannya tetap perlu dilihat berdasarkan peraturan yang relevan.

Selain itu, pencantuman tindak pidana khusus dalam KUHP baru membantu menjaga kesinambungan pengaturan hukum. Keberadaan ketentuan umum dalam kodifikasi dapat mengurangi risiko ketidaksinkronan norma, tetapi penerapannya tetap harus memperhatikan hubungan antara KUHP dan undang-undang sektoral yang berlaku.

Karakteristik Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus memiliki ciri yang membedakannya dari tindak pidana umum. Karakteristik tersebut berkaitan dengan dampak perbuatan, kompleksitas penanganan, serta kebutuhan akan mekanisme penegakan hukum tertentu.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 187 UU Nomor 1 Tahun 2023, beberapa karakteristik tindak pidana yang diatur secara khusus meliputi hal-hal berikut.

  1. Dampak terhadap korban yang besar. Perbuatan tertentu dapat menimbulkan kerugian luas, baik terhadap individu maupun masyarakat secara keseluruhan.
  2. Bersifat lintas negara dan terorganisasi. Sebagian tindak pidana dilakukan melalui jaringan yang melibatkan beberapa wilayah atau negara sehingga penanganannya memerlukan koordinasi lintas yurisdiksi.
  3. Memiliki ketentuan hukum acara khusus. Penanganan perkara tertentu membutuhkan mekanisme prosedural yang berbeda dari perkara pidana pada umumnya.
  4. Memiliki penyimpangan tertentu dari asas umum hukum pidana materiil. Penyimpangan tersebut harus memiliki dasar hukum dan diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
  5. Melibatkan lembaga dengan kewenangan khusus. Penegakan hukum dapat melibatkan lembaga tertentu, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Badan Narkotika Nasional (BNN), sesuai kewenangan masing-masing.
  6. Berkaitan dengan konvensi internasional. Beberapa tindak pidana diatur pula dalam instrumen internasional yang telah diratifikasi atau menjadi rujukan dalam perkembangan hukum nasional.
  7. Dipandang sebagai perbuatan yang sangat serius. Jenis tindak pidana tertentu menimbulkan kecaman luas karena dampaknya terhadap hak asasi manusia, keamanan, atau kepentingan publik.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana khusus tidak hanya dibedakan berdasarkan jenis kejahatannya, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengaturan dan penegakan hukum yang sesuai dengan sifat perbuatannya.

Hubungan KUHP Baru dengan Undang-Undang Khusus

Pencantuman tindak pidana khusus dalam KUHP baru tidak dapat dipahami sebagai penggantian otomatis terhadap seluruh undang-undang sektoral. Hubungan antara keduanya perlu dilihat berdasarkan ruang lingkup pengaturan, ketentuan peralihan, serta aturan penyesuaian pidana yang berlaku.

Dalam konteks ini, asas lex specialis derogat legi generali menjadi salah satu prinsip penting. Secara umum, asas tersebut menyatakan bahwa ketentuan yang bersifat khusus dapat didahulukan daripada ketentuan yang bersifat umum apabila keduanya mengatur persoalan yang sama dan memenuhi syarat penerapan asas tersebut.

Namun, penerapan asas tersebut tidak berarti bahwa setiap ketentuan dalam undang-undang khusus selalu mengesampingkan seluruh ketentuan KUHP. Penentuan aturan yang berlaku harus dilakukan dengan memeriksa substansi norma, ruang lingkup pengaturan, serta ketentuan peralihan atau penyesuaian yang relevan.

Ketentuan penyelamat atau saving clause, termasuk yang berkaitan dengan Pasal 620 UU Nomor 1 Tahun 2023, juga perlu diperhatikan dalam memahami keberlanjutan pengaturan pidana di luar KUHP. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari kerangka transisi dan hubungan antarnorma, bukan dasar untuk menyimpulkan bahwa semua aturan sektoral otomatis tidak berubah.

Dengan demikian, KUHP baru menyediakan kerangka kodifikasi, sedangkan undang-undang sektoral tetap perlu diperiksa untuk mengetahui ketentuan yang lebih rinci, termasuk unsur delik, ancaman pidana, kewenangan penegak hukum, dan prosedur penanganan perkara.

Jenis-Jenis Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Baru

Buku Kedua Bab XXXV UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur lima kelompok tindak pidana khusus. Kelompok tersebut tercantum dalam Pasal 598 sampai dengan Pasal 611, dengan pembagian pasal berdasarkan jenis tindak pidananya.

1. Tindak Pidana Berat terhadap Hak Asasi Manusia

Tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia diatur dalam Pasal 598 dan Pasal 599 UU Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan ini mencakup genosida dan tindak pidana terhadap kemanusiaan.

Genosida berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, agama, atau kepercayaan melalui tindakan yang ditentukan dalam undang-undang.

Sementara itu, tindak pidana terhadap kemanusiaan mencakup perbuatan tertentu yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, sesuai unsur yang ditetapkan dalam ketentuan hukum.

Dalam penerapannya, pengaturan mengenai pelanggaran HAM berat juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut mengatur aspek penting mengenai penanganan perkara pelanggaran HAM berat, termasuk mekanisme pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme tercantum dalam Pasal 600 sampai dengan Pasal 602 UU Nomor 1 Tahun 2023. Pengaturan ini berkaitan dengan perbuatan terorisme yang mengancam keamanan, keselamatan masyarakat, dan ketertiban umum.

Di luar KUHP, penanganan tindak pidana terorisme juga diatur dalam undang-undang khusus, termasuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Dengan demikian, penanganan perkara perlu memperhatikan jenis perbuatan yang dilakukan dan ketentuan khusus yang relevan.

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 603 sampai dengan Pasal 606 UU Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mencakup beberapa perbuatan yang berkaitan dengan korupsi, termasuk perbuatan yang merugikan keuangan negara serta pemberian atau penerimaan hadiah atau janji dalam keadaan yang ditentukan undang-undang.

Pengaturan mengenai pemberantasan korupsi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua undang-undang tersebut menjadi bagian penting dari kerangka hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam penanganan perkara, kewenangan lembaga penegak hukum, termasuk KPK, tetap harus mengacu pada dasar hukum yang mengatur kewenangan masing-masing. Pencantuman korupsi dalam KUHP baru tidak dapat langsung dimaknai sebagai penghapusan seluruh ketentuan khusus dalam undang-undang pemberantasan korupsi.

Penerapan ketentuan yang tepat perlu mempertimbangkan unsur perbuatan, waktu terjadinya tindak pidana, ketentuan yang berlaku, dan aturan penyesuaian pidana yang relevan.

4. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) dicantumkan dalam Pasal 607 sampai dengan Pasal 608 UU Nomor 1 Tahun 2023. Secara umum, pencucian uang berkaitan dengan perbuatan yang melibatkan harta kekayaan hasil tindak pidana melalui tindakan yang memenuhi unsur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai TPPU terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut mengatur bentuk perbuatan yang dilarang, mekanisme penanganan perkara, serta kewajiban dan kewenangan pihak-pihak terkait.

TPPU kerap berkaitan dengan tindak pidana asal atau predicate crime, karena harta yang menjadi objek pencucian uang diduga atau terbukti berasal dari hasil tindak pidana. Namun, perlu diperhatikan bahwa Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 secara tegas menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara TPPU tidak wajib menunggu pembuktian tindak pidana asal terlebih dahulu.

Oleh karena itu, hubungan antara TPPU dan tindak pidana asal harus dipahami sesuai ketentuan undang-undang, termasuk aturan mengenai pembuktian dan proses penanganan perkara.

5. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 609 sampai dengan Pasal 611 UU Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mencakup sejumlah perbuatan terkait narkotika yang dilakukan tanpa hak atau bertentangan dengan ketentuan hukum.

Pengaturan sektoral mengenai narkotika terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, mulai dari penggolongan narkotika, perbuatan yang dilarang, ketentuan pidana, hingga aspek lain yang berkaitan dengan penanganan narkotika.

Ketika KUHP baru mulai berlaku, ketentuan pidana terkait narkotika juga mengalami penyesuaian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mengubah sejumlah ketentuan dalam KUHP, termasuk Pasal 609. Karena itu, penerapan aturan narkotika perlu mengacu pada rumusan pasal yang berlaku setelah penyesuaian tersebut, bukan hanya pada naskah awal UU Nomor 1 Tahun 2023.

Perlu ditegaskan bahwa pencantuman tindak pidana narkotika dalam KUHP tidak berarti seluruh ketentuan sektoral mengenai narkotika dapat diabaikan. Ketentuan yang berlaku harus ditentukan dengan memeriksa hubungan ant peraturan dan perubahan hukum yang relevan.

Penyesuaian Pidana Setelah Berlakunya KUHP Baru

Berlakunya KUHP baru diikuti oleh penyesuaian sejumlah ketentuan pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Undang-undang ini bertujuan menyelaraskan ketentuan pidana dalam berbagai peraturan dengan kerangka hukum pidana nasional yang baru.

Salah satu bentuk penyesuaian tersebut adalah perubahan terhadap sejumlah pasal dalam Bab Tindak Pidana Khusus, termasuk ketentuan mengenai narkotika. Perubahan juga dilakukan terhadap ketentuan pidana tertentu lainnya agar pengaturan dalam KUHP dapat diselaraskan dengan kebijakan pemidanaan yang berlaku.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan tindak pidana khusus tidak cukup hanya dengan membaca ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 versi awal. Penegak hukum, praktisi, akademisi, dan masyarakat perlu memeriksa perubahan peraturan yang telah diundangkan, termasuk ketentuan yang memengaruhi rumusan delik maupun ancaman pidananya.

Untuk memahami suatu perkara secara tepat, penting pula membedakan antara ketentuan hukum materiil yang menentukan perbuatan dan ancaman pidana dengan ketentuan hukum acara yang mengatur proses penanganan perkara.

Kesimpulan

Tindak pidana khusus dalam KUHP baru merupakan bagian dari upaya menyatukan dan menyelaraskan pengaturan hukum pidana Indonesia dalam satu kerangka kodifikasi. Melalui Buku Kedua Bab XXXV UU Nomor 1 Tahun 2023, lima kelompok tindak pidana khusus dicantumkan, yaitu tindak pidana berat terhadap HAM, terorisme, korupsi, pencucian uang, dan narkotika.

Fungsi pencantuman tersebut antara lain menjadi penghubung antara KUHP dan undang-undang sektoral, sekaligus memberikan pengakuan struktural terhadap tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus. Namun, hal itu tidak berarti bahwa seluruh undang-undang sektoral otomatis dicabut atau tidak lagi berlaku.

Penerapan ketentuan tindak pidana khusus harus memperhatikan undang-undang yang relevan, asas hukum yang berlaku, ketentuan peralihan, serta perubahan peraturan setelah KUHP baru diberlakukan. Dengan memahami hubungan antarnorma tersebut, penerapan hukum pidana diharapkan dapat berjalan lebih konsisten dan memberikan kepastian hukum.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
  6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
  9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
  12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Daftar Referensi

  1. Afandi, Fachrizal. Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2025.
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Penjelasan Pasal 187, Pasal 598–611, dan Pasal 620.
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya Pasal 69.
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
  5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.” https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869
  6. JDIH Kementerian Keuangan. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2010/8TAHUN2010UU.htm
  7. Mahkamah Agung RI, MARINews. “Tindak Pidana Pencucian Uang, Follow Up Crime.” https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/tindak-pidana-pencucian-uang-follow-up-crime-0n2
R

Tentang Penulis

Rangga Triatmaja

Penulis — Universitas STEKOM

Penulis aktif yang berfokus pada isu-isu akademik, teknologi pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kampus.