S1 Hukum Universitas STEKOM
MENU NAVIGASI
Beranda / Artikel / Informasi
Informasi 113 dibaca

Mengenal Modal Ventura, Karakteristik, dan Aturan Hukumnya di Indonesia

R

Rangga Triatmaja

22 Oktober 2026

Bagikan:
Mengenal Modal Ventura, Karakteristik, dan Aturan Hukumnya di Indonesia

Modal ventura adalah kegiatan pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan dalam jangka waktu tertentu untuk mendukung pengembangan usaha. Kegiatan ini biasanya ditujukan kepada perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan, termasuk perusahaan rintisan (startup) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah, usaha modal ventura merupakan kegiatan pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha kepada pasangan usaha atau debitur.

Sementara itu, perusahaan modal ventura (PMV) adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha modal ventura. Dalam praktiknya, PMV dapat memberikan dukungan pendanaan kepada perusahaan yang membutuhkan tambahan modal untuk memperluas kegiatan bisnis, mengembangkan produk, atau meningkatkan kapasitas operasional.

Berbeda dengan pinjaman bank pada umumnya, investasi modal ventura dapat melibatkan kepemilikan saham atau instrumen yang dapat dikonversi menjadi saham. Karena itu, keuntungan investor tidak selalu berasal dari pembayaran bunga, tetapi juga dapat diperoleh melalui dividen atau kenaikan nilai investasi.

Karakteristik Modal Ventura

Modal ventura memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari bentuk pembiayaan lainnya. Karakteristik tersebut berkaitan dengan keterlibatan investor, jangka waktu investasi, potensi keuntungan, dan tingkat risiko.

1. Investor Dapat Terlibat dalam Pengembangan Usaha

Dalam pembiayaan modal ventura, investor tidak selalu hanya memberikan dana. Pada skema tertentu, investor juga dapat berpartisipasi dalam pengembangan strategi bisnis, tata kelola perusahaan, perluasan jaringan usaha, hingga penguatan manajemen.

Keterlibatan tersebut bertujuan meningkatkan peluang keberhasilan perusahaan yang menerima investasi. Bentuk dan tingkat partisipasinya bergantung pada kesepakatan antara investor dan perusahaan pasangan usaha.

2. Investasi Bersifat Sementara

Modal ventura umumnya diberikan untuk jangka waktu tertentu. Investor tidak selalu bermaksud mempertahankan investasinya secara permanen, melainkan merencanakan pelepasan investasi atau divestasi setelah usaha berkembang atau tujuan investasi tercapai.

Divestasi dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, misalnya penjualan saham kepada investor lain, pembelian kembali saham oleh pemilik usaha, atau penawaran saham kepada publik apabila memenuhi persyaratan yang berlaku.

3. Memiliki Potensi Keuntungan dan Risiko Tinggi

Investasi modal ventura biasanya menyasar perusahaan yang mempunyai peluang pertumbuhan besar, tetapi masih menghadapi ketidakpastian bisnis. Perusahaan rintisan, misalnya, mungkin memiliki produk inovatif dan pasar yang menjanjikan, tetapi belum menghasilkan keuntungan secara konsisten.

Kondisi tersebut membuat modal ventura berpotensi memberikan keuntungan tinggi apabila perusahaan berkembang dengan baik. Sebaliknya, investor juga dapat mengalami kerugian apabila usaha tidak mencapai target atau gagal bertahan.

4. Berorientasi pada Jangka Menengah hingga Panjang

Pengembangan usaha membutuhkan waktu, mulai dari penyempurnaan produk dan perluasan pasar hingga pembentukan model bisnis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, modal ventura umumnya tidak berorientasi pada keuntungan dalam waktu singkat.

Jangka waktu investasi bergantung pada kondisi perusahaan, kesepakatan pendanaan, dan strategi keluar investor. Dalam pelaksanaannya, ketentuan hukum yang berlaku juga perlu diperhatikan, termasuk batas waktu tertentu bagi jenis penyertaan modal yang diatur oleh OJK.

5. Menggunakan Penyertaan Modal atau Instrumen Konversi

Modal ventura dapat diberikan melalui penyertaan saham maupun instrumen tertentu yang dapat dikonversi menjadi saham, seperti obligasi konversi atau sukuk konversi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada skema penyertaan saham, investor memperoleh kepemilikan pada perusahaan. Keuntungan dapat diperoleh melalui dividen atau kenaikan nilai saham saat investasi dilepas.

Namun, tidak seluruh kegiatan modal ventura berbentuk penyertaan ekuitas. Perusahaan modal ventura juga dapat menjalankan kegiatan pembiayaan melalui instrumen utang sesuai kategori usaha dan ketentuan OJK.

6. Memiliki Risiko yang Perlu Dikelola

Investasi modal ventura mengandung risiko, termasuk kegagalan usaha, ketidakpastian pendapatan, perubahan kondisi pasar, serta kesulitan menjual kembali investasi. Pada skema penyertaan saham, investor pada umumnya tidak memperoleh agunan seperti yang lazim diminta dalam pinjaman berjaminan.

Meski demikian, bentuk transaksi dan jaminan bergantung pada skema pembiayaan yang digunakan. Oleh sebab itu, investor perlu melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha, kualitas pengelolaan, potensi pasar, dan risiko hukum sebelum menanamkan modal.

7. Menyasar Perusahaan yang Berpotensi Berkembang

Penerima pendanaan modal ventura dapat berupa perusahaan rintisan maupun perusahaan yang sedang mengembangkan kegiatan usahanya. Pendanaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai pengembangan teknologi, peningkatan kapasitas produksi, ekspansi pasar, atau kebutuhan usaha lainnya.

Modal ventura juga dapat menjadi alternatif bagi perusahaan yang belum memiliki akses memadai terhadap pembiayaan perbankan. Namun, calon penerima pendanaan tetap perlu memenuhi persyaratan dan melalui proses penilaian yang ditetapkan oleh perusahaan modal ventura.

Perkembangan Industri Modal Ventura di Indonesia

Industri modal ventura menjadi salah satu bagian dari sektor jasa keuangan yang berperan dalam mendukung perusahaan rintisan dan UMKM. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Modal Ventura 2024–2028 sebagai upaya memperkuat tata kelola, pengawasan, permodalan, literasi konsumen, dan ekosistem industri.

Dalam roadmap tersebut, OJK mencatat bahwa pada November 2023 terdapat 54 perusahaan modal ventura berizin. Total aset industri mencapai Rp26,56 triliun, yang terdiri atas aset PMV konvensional sebesar Rp25,59 triliun dan perusahaan modal ventura syariah sebesar Rp0,96 triliun. Angka ini merupakan data historis untuk November 2023, bukan gambaran aset terkini.

Adapun data OJK yang diterbitkan pada 6 Oktober 2026 mencatat bahwa hingga 31 Juli 2026 terdapat 193 penyelenggara lembaga pembiayaan dan perusahaan modal ventura yang berizin. Angka 193 tersebut mencakup gabungan lembaga pembiayaan dan PMV, bukan jumlah perusahaan modal ventura saja.

OJK juga melaporkan bahwa pembiayaan modal ventura pada Juli 2026 mengalami kontraksi sebesar 0,46 persen secara tahunan (year-on-year), dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp16,32 triliun. Data tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan industri perlu dinilai tidak hanya dari jumlah pelaku berizin, tetapi juga dari nilai penyaluran pembiayaan dan kondisi usaha yang menerima pendanaan.

Aturan dan Batasan Hukum bagi Perusahaan Modal Ventura

Kegiatan modal ventura tidak dapat dijalankan tanpa memperhatikan peraturan yang mengatur perizinan, jenis kegiatan usaha, kecukupan ekuitas, dan pengawasan keuangan. Salah satu aturan utama yang menjadi acuan adalah POJK Nomor 25 Tahun 2023.

1. Pengelompokan Kegiatan Usaha VCC dan VDC

Pasal 9 POJK Nomor 25 Tahun 2023 mengatur pengelompokan perusahaan modal ventura berdasarkan fokus kegiatan usahanya. Secara umum, terdapat dua kategori utama, yaitu Venture Capital Corporation (VCC) dan Venture Debt Corporation (VDC).

Venture Capital Corporation (VCC) berfokus pada kegiatan penyertaan modal, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi atau sukuk konversi, dan/atau pengelolaan dana ventura sesuai ketentuan yang berlaku.

Venture Debt Corporation (VDC) berfokus pada pembiayaan, termasuk pembiayaan melalui pembelian surat utang atau sukuk yang diterbitkan oleh pasangan usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengelompokan ini bertujuan agar perusahaan menjalankan kegiatan usaha secara terarah. Dengan adanya kategori tersebut, kegiatan penyertaan modal dan pembiayaan utang memiliki fokus operasional yang lebih jelas.

2. Batas Penempatan Dana dan Jangka Waktu Investasi

POJK Nomor 25 Tahun 2023 juga mengatur batasan kegiatan usaha VCC. Ketentuan Pasal 17 mengatur porsi minimum penyertaan modal serta batas penempatan dana pada pihak tertentu.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perusahaan dalam kategori VCC diwajibkan menempatkan sekurang-kurangnya 51 persen dari total kegiatan usaha dalam bentuk penyertaan modal langsung atau pembelian obligasi konversi maupun sukuk konversi sesuai ruang lingkup yang ditentukan peraturan.

Ketentuan yang sama juga menetapkan batas waktu penyertaan modal langsung serta batas konsentrasi investasi. Secara garis besar, pengaturan tersebut mencakup:

  • Jangka waktu penyertaan modal langsung paling lama 10 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Penempatan dana pada pihak terkait dibatasi paling banyak 10 persen dari ekuitas.
  • Penempatan dana pada pihak tidak terkait dibatasi paling banyak 20 persen dari ekuitas.
  • Penempatan pada pasangan usaha yang telah tercatat di bursa efek dibatasi paling banyak 10 persen dari total penyertaan modal sesuai ketentuan yang berlaku.

Batasan tersebut ditujukan untuk mengendalikan risiko konsentrasi dan mendorong pengelolaan dana yang lebih berhati-hati. Dalam penerapannya, perusahaan perlu merujuk pada naskah lengkap POJK beserta ketentuan yang berlaku untuk memastikan dasar perhitungan dan cakupan setiap batasan.

3. Ketentuan Ekuitas Minimum

Perusahaan modal ventura juga harus menjaga kecukupan ekuitas sesuai kategori usaha. POJK Nomor 25 Tahun 2023 menetapkan ketentuan ekuitas minimum bagi VCC, VDC, dan unit usaha syariah (UUS).

Berdasarkan ketentuan tersebut, batas ekuitas minimum yang menjadi acuan adalah:

Kategori

Ekuitas minimum

VCCRp50 miliar
VDCRp25 miliar
UUSRp10 miliar

Kecukupan ekuitas diperlukan untuk menjaga kemampuan perusahaan menghadapi risiko usaha dan mendukung keberlanjutan kegiatan operasional. Pemenuhan ekuitas minimum juga perlu dilihat bersama ketentuan kesehatan keuangan dan pengawasan yang ditetapkan OJK.

4. Pengawasan Intensif dan Pengawasan Khusus

Pengawasan terhadap perusahaan modal ventura dilakukan oleh OJK berdasarkan ketentuan yang berlaku. POJK Nomor 49 Tahun 2024 mengatur pengawasan, penetapan status pengawasan, dan tindak lanjut pengawasan bagi lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Status pengawasan dapat meliputi pengawasan normal, pengawasan intensif, atau pengawasan khusus. Penetapan status tersebut didasarkan pada kriteria yang ditentukan dalam peraturan, termasuk kondisi kesehatan keuangan dan parameter kuantitatif yang relevan.

Apabila perusahaan masuk dalam status pengawasan intensif atau khusus, OJK dapat mewajibkan penyampaian rencana tindak dan menerapkan langkah pengawasan sesuai kondisi serta ketentuan yang berlaku. Pembatasan terhadap kegiatan usaha, termasuk investasi baru, harus merujuk pada ketentuan spesifik yang berlaku untuk status pengawasan dan kategori perusahaan tersebut.

POJK Nomor 25 Tahun 2025 mengubah sebagian ketentuan POJK Nomor 49 Tahun 2024. Karena itu, penilaian status pengawasan sebaiknya mengacu pada POJK 49/2024 sebagaimana telah diubah, bukan hanya menggunakan angka atau kriteria dari naskah awal.

5. Perizinan dan Larangan Usaha Modal Ventura Tanpa Izin

Legalitas merupakan aspek penting dalam kegiatan modal ventura. Masyarakat dan pelaku usaha perlu memastikan bahwa perusahaan yang menawarkan produk atau layanan modal ventura telah memperoleh izin yang dipersyaratkan dan berada dalam pengawasan OJK.

OJK menyediakan direktori lembaga pembiayaan dan perusahaan modal ventura berizin yang dapat digunakan untuk memeriksa status perusahaan. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko bertransaksi dengan pihak yang tidak memiliki izin atau menawarkan skema investasi yang tidak sesuai ketentuan.

Penanganan kegiatan usaha sektor keuangan tanpa izin juga berkaitan dengan mekanisme pengawasan dan koordinasi antarlembaga yang ditentukan peraturan, termasuk ketentuan mengenai Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).

Ketentuan pidana dan sanksi terhadap kegiatan tanpa izin perlu dibaca berdasarkan peraturan yang secara khusus mengatur pelanggaran tersebut. Besaran denda atau bentuk sanksi tidak sebaiknya disimpulkan hanya dari kategori pidana tanpa memastikan pasal yang berlaku, subjek yang dikenai, serta ketentuan penyesuaian pidananya.

6. Kewenangan OJK dalam Permohonan Pailit dan PKPU

Pengaturan mengenai perusahaan modal ventura juga mencakup aspek penyelesaian masalah keuangan dan kepailitan. UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memuat perubahan terhadap sejumlah ketentuan di sektor jasa keuangan.

Untuk menentukan siapa yang berwenang mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap perusahaan modal ventura yang diawasi OJK, rujukan harus dilakukan pada ketentuan undang-undang yang berlaku, termasuk perubahan yang secara khusus mengatur kewenangan tersebut.

Ketentuan ini penting karena proses kepailitan lembaga jasa keuangan tertentu dapat memiliki aturan khusus yang berbeda dari mekanisme kepailitan badan usaha pada umumnya. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memastikan dasar hukum dan prosedur yang berlaku sebelum mengambil tindakan hukum.

Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Memilih Modal Ventura

Bagi perusahaan yang ingin memperoleh pendanaan, modal ventura dapat menjadi pilihan untuk mendukung pertumbuhan usaha. Namun, sebelum menerima investasi, perusahaan sebaiknya memperhatikan beberapa hal berikut:

  1. Memahami bentuk pendanaan. Pastikan apakah dana diberikan melalui penyertaan saham, instrumen konversi, atau pembiayaan lainnya.
  2. Menilai dampak terhadap kepemilikan. Penyertaan saham dapat mengubah komposisi kepemilikan dan hak pengambilan keputusan di perusahaan.
  3. Memeriksa perjanjian investasi. Pelajari ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, valuasi perusahaan, mekanisme divestasi, dan penyelesaian perselisihan.
  4. Memastikan legalitas investor. Periksa izin dan status perusahaan melalui sumber resmi OJK sesuai jenis kegiatan usahanya.
  5. Memahami risiko usaha. Pendanaan dapat membantu mempercepat pertumbuhan, tetapi tidak menjamin perusahaan akan berhasil atau menghasilkan keuntungan.

Dengan persiapan tersebut, perusahaan dapat menilai apakah modal ventura sesuai dengan kebutuhan pendanaan, strategi pengembangan, dan rencana jangka panjangnya.

Kesimpulan

Modal ventura merupakan bentuk pembiayaan yang mendukung pengembangan usaha melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan dalam jangka waktu tertentu. Karakteristiknya meliputi potensi keterlibatan investor, orientasi investasi jangka menengah atau panjang, peluang keuntungan yang sebanding dengan risiko, serta dukungan terhadap perusahaan yang memiliki prospek pertumbuhan.

Di Indonesia, kegiatan modal ventura diatur oleh OJK melalui ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha, pengelompokan VCC dan VDC, kecukupan ekuitas, serta pengawasan keuangan. Perusahaan yang ingin memperoleh pendanaan maupun pihak yang ingin berinvestasi perlu memahami bentuk transaksi dan memeriksa legalitas penyelenggara agar keputusan yang diambil sesuai kebutuhan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, beserta perubahannya.
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
  6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.
  7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.
  8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
  9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 49 Tahun 2024.

Daftar Referensi

  1. Fuady, Munir. (2005). Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
  2. Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Modal Ventura 2024–2028. Jakarta: OJK. Baca roadmap resmi OJK.
  3. Otoritas Jasa Keuangan. (2026). Direktori Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura Juli 2026. Lihat direktori resmi OJK.
  4. Otoritas Jasa Keuangan. (2026). Siaran Pers: Kinerja dan Intermediasi Sektor Jasa Keuangan Terjaga Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi. Baca siaran pers OJK.
  5. Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah. Baca peraturan di situs resmi OJK.
  6. Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan. Baca peraturan di situs resmi OJK.
  7. Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 49 Tahun 2024. Baca peraturan di situs resmi OJK.
  8. Database Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Baca naskah dan status peraturan.
R

Tentang Penulis

Rangga Triatmaja

Penulis — Universitas STEKOM

Penulis aktif yang berfokus pada isu-isu akademik, teknologi pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kampus.