S1 Hukum Universitas STEKOM
MENU NAVIGASI
Beranda / Artikel / Informasi
Informasi 31 dibaca

Mengenal Kolegium Dokter Indonesia dan Dasar Hukumnya

R

Rangga Triatmaja

22 Oktober 2026

Bagikan:
Mengenal Kolegium Dokter Indonesia dan Dasar Hukumnya

Kolegium kesehatan adalah kelompok ahli dalam suatu cabang disiplin ilmu kesehatan yang menjalankan tugas dan fungsinya secara independen sebagai bagian dari Konsil Kesehatan Indonesia. Pengertian kolegium diatur dalam Pasal 1 angka 44 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dalam praktiknya, kolegium berperan dalam pengembangan keilmuan, penyusunan standar kompetensi, serta pengembangan standar pendidikan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Keanggotaan kolegium berasal dari para ahli yang memiliki keahlian sesuai bidang disiplin ilmu kesehatan masing-masing.

Sementara itu, konsil merupakan lembaga independen yang menjalankan fungsi untuk meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknis profesi tenaga medis serta tenaga kesehatan. Konsil juga berperan dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Kolegium dan konsil mempunyai peran yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan sistem kesehatan. Kolegium berfokus pada pengembangan keilmuan dan standar profesi, sedangkan konsil menjalankan tugas sesuai kewenangannya dalam pengaturan dan peningkatan mutu praktik profesional.

Dalam konteks dokter, istilah kolegium sering digunakan untuk merujuk pada kelompok ahli dalam bidang kedokteran tertentu. Namun, istilah yang digunakan dalam PP 28/2024 adalah Kolegium Kesehatan Indonesia, yang mengoordinasikan kolegium dari berbagai disiplin ilmu kesehatan.

Dasar Hukum Kolegium Kesehatan Indonesia

Ketentuan mengenai kolegium kesehatan di Indonesia berlandaskan sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan kesehatan, pengembangan kompetensi profesi, serta tata kelola lembaga terkait.

Beberapa dasar hukum yang relevan adalah sebagai berikut.

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menjadi landasan utama penyelenggaraan bidang kesehatan di Indonesia, termasuk pengaturan tenaga medis dan tenaga kesehatan.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Peraturan ini mengatur pelaksanaan UU Kesehatan, termasuk ketentuan tentang kolegium dalam Pasal 704 sampai dengan Pasal 711.
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024. Peraturan ini mengatur mekanisme seleksi, pengangkatan dan pemberhentian, serta tata kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi.

Ketentuan khusus mengenai kolegium dapat ditemukan dalam Pasal 704 hingga Pasal 711 PP 28/2024. Sementara itu, pengaturan mengenai susunan keanggotaan, seleksi, dan tata kerja Kolegium Kesehatan Indonesia dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 23 Permenkes 12/2024.

Dengan adanya dasar hukum tersebut, pelaksanaan tugas kolegium memiliki landasan yang jelas. Pengaturan ini juga membantu menjelaskan hubungan antara kolegium, konsil, tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pemerintah dalam penyelenggaraan sistem kesehatan nasional.

Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kolegium

Kolegium memiliki peran penting dalam menjaga dan mengembangkan kualitas pendidikan serta kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Berdasarkan Pasal 705 PP 28/2024, kolegium menjalankan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penyusunan standar kompetensi serta pengembangan pendidikan profesi secara independen.

1. Menyusun Standar Kompetensi

Salah satu tugas kolegium adalah menyusun standar kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai bidang keilmuannya. Standar ini menjadi acuan dalam menggambarkan kemampuan profesional yang perlu dimiliki seseorang untuk menjalankan tugas dalam bidang kesehatan tertentu.

Keberadaan standar kompetensi membantu memastikan bahwa pengembangan kemampuan tenaga medis dan tenaga kesehatan dilakukan berdasarkan kriteria keilmuan dan profesional yang relevan.

2. Menyusun Standar Kurikulum Pelatihan

Kolegium juga berperan dalam menyusun standar kurikulum pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kurikulum tersebut disusun untuk mendukung pengembangan kemampuan profesional sesuai kebutuhan bidang keilmuan.

Melalui penyusunan standar pelatihan, proses peningkatan kompetensi diharapkan berlangsung secara terarah dan memiliki acuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Mengembangkan Cabang Disiplin Ilmu Kesehatan

Pasal 705 PP 28/2024 juga menempatkan pengembangan cabang disiplin ilmu sebagai bagian dari tugas kolegium. Pengembangan ini dapat berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi kesehatan, serta kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Kolegium diharapkan mampu mendukung perkembangan keilmuan melalui penyusunan standar dan pengembangan pendidikan yang sesuai dengan disiplin ilmunya.

4. Berperan dalam Pengembangan Pendidikan

Dalam menjalankan fungsinya, kolegium terlibat dalam penyusunan standar nasional pendidikan tinggi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Kolegium juga berperan dalam penyusunan kurikulum pendidikan tinggi bersama penyelenggara pendidikan. Keterlibatan ini bertujuan untuk menjaga keterkaitan antara pendidikan, standar kompetensi, dan kebutuhan praktik profesional.

5. Menyusun Standar Profesi

Kolegium bekerja sama dengan konsil dalam penyusunan standar profesi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Standar profesi menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan. Penyusunannya memerlukan pertimbangan keilmuan dan kebutuhan pelayanan agar standar yang dihasilkan relevan dengan perkembangan profesi.

6. Mendukung Pelaksanaan Uji Kompetensi

Kolegium juga bekerja sama dengan penyelenggara pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan uji kompetensi. Kegiatan ini berkaitan dengan penilaian kemampuan peserta berdasarkan standar yang berlaku.

Selain tugas-tugas tersebut, kolegium mempunyai kewenangan menerbitkan sertifikasi kompetensi sesuai ketentuan Pasal 705 ayat (5) PP 28/2024.

Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya, kolegium tetap berkoordinasi dengan pihak terkait sesuai disiplin ilmu masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 706 PP 28/2024.

Susunan Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia

Untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan kewenangan kolegium dari berbagai disiplin ilmu kesehatan, PP 28/2024 mengatur pembentukan Kolegium Kesehatan Indonesia.

Berdasarkan Pasal 708 PP 28/2024, susunan keanggotaannya terdiri atas:

  1. Satu orang ketua yang merangkap sebagai anggota.
  2. Satu orang wakil ketua yang merangkap sebagai anggota.
  3. Satu orang perwakilan dari masing-masing kolegium sebagai anggota.

Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia juga ditempatkan sebagai perwakilan dalam Konsil Kesehatan Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan adanya hubungan koordinasi antara kolegium dan konsil dalam penyelenggaraan tugas di bidang kesehatan.

Susunan tersebut dibentuk untuk mendukung koordinasi lintas disiplin ilmu. Dengan demikian, setiap kolegium dapat menjalankan peran sesuai bidangnya sekaligus berkontribusi terhadap pelaksanaan kebijakan kesehatan secara lebih terarah.

Persyaratan Menjadi Anggota Kolegium Kesehatan Indonesia

Pengangkatan anggota Kolegium Kesehatan Indonesia dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Persyaratan calon anggota diatur dalam Pasal 709 PP 28/2024 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 19 Permenkes 12/2024.

Persyaratan tersebut meliputi:

  1. Warga Negara Indonesia.
  2. Sehat secara jasmani dan rohani.
  3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak yang mulia.
  4. Berkelakuan baik.
  5. Berusia paling tinggi 65 tahun pada saat diangkat.
  6. Bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, memiliki pengalaman praktik profesi paling sedikit 10 tahun serta mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR).
  7. Tidak pernah dan tidak sedang menjalani sanksi disiplin, etik, maupun hukum.
  8. Tidak merangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Persyaratan tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa calon anggota memiliki kelayakan, pengalaman, serta integritas yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas kolegium.

Khusus bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, pengalaman praktik profesional serta kepemilikan STR menjadi persyaratan yang secara tegas disebutkan dalam peraturan. Selain itu, calon anggota harus memenuhi ketentuan mengenai usia, kesehatan, perilaku, dan independensi dari konflik kepentingan.

Mekanisme Seleksi, Pengangkatan, dan Masa Jabatan

Proses seleksi calon anggota Kolegium Kesehatan Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan dengan melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Berdasarkan Permenkes 12/2024, proses seleksi dilakukan melalui tahapan yang melibatkan panitia seleksi. Pemilihan bakal calon juga melibatkan tenaga medis atau tenaga kesehatan sesuai disiplin ilmu masing-masing, sebelum nama calon diproses melalui mekanisme seleksi yang ditetapkan.

Menteri Kesehatan kemudian menetapkan anggota Kolegium Kesehatan Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 710 PP 28/2024, pengangkatan dan pemberhentian anggota merupakan kewenangan Menteri Kesehatan.

Adapun masa jabatan anggota Kolegium Kesehatan Indonesia adalah empat tahun. Anggota dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Ketentuan mengenai masa jabatan tersebut diatur dalam Pasal 710 ayat (3) PP 28/2024.

Mekanisme seleksi dan pengangkatan ini menjadi bagian penting dalam tata kelola kolegium. Proses tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa susunan keanggotaan memenuhi persyaratan dan mampu menjalankan tanggung jawab sesuai ketentuan hukum.

Tata Kerja Kolegium Kesehatan Indonesia

Tata kerja Kolegium Kesehatan Indonesia diatur lebih lanjut dalam Permenkes 12/2024, khususnya Pasal 23. Dalam ketentuan tersebut, Kolegium Kesehatan Indonesia bertugas mengoordinasikan pelaksanaan peran, tugas, fungsi, dan kewenangan kolegium dari setiap disiplin ilmu kesehatan berdasarkan kebijakan Menteri Kesehatan.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Kolegium Kesehatan Indonesia melaksanakan beberapa fungsi utama, yaitu:

  1. Koordinasi pelaksanaan tugas. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kolegium dari setiap disiplin ilmu kesehatan.
  2. Pemantauan dan evaluasi. Melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing kolegium.
  3. Perencanaan kegiatan. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana kegiatan Kolegium Kesehatan Indonesia bersama kolegium dari berbagai disiplin ilmu kesehatan.

Fungsi koordinasi tersebut penting karena bidang kesehatan terdiri atas berbagai disiplin ilmu dengan kebutuhan dan standar kompetensi yang berbeda. Melalui koordinasi, pelaksanaan tugas setiap kolegium diharapkan tetap berjalan sesuai bidang keahliannya dan selaras dengan kebijakan yang berlaku.

Pemantauan dan evaluasi juga membantu mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu, perencanaan kegiatan menjadi sarana untuk menyusun prioritas kerja dan mendukung pengembangan keilmuan serta pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Kesimpulan

Kolegium Kesehatan Indonesia merupakan lembaga koordinasi yang berperan dalam menyelaraskan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kolegium dari berbagai disiplin ilmu kesehatan. Kolegium sendiri memiliki peran penting dalam penyusunan standar kompetensi, pengembangan kurikulum pelatihan, pengembangan cabang ilmu, serta dukungan terhadap pendidikan dan uji kompetensi tenaga medis maupun tenaga kesehatan.

Dasar hukum utama yang mengatur kolegium terdapat dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, PP Nomor 28 Tahun 2024, dan Permenkes Nomor 12 Tahun 2024. Ketentuan tersebut mengatur fungsi kolegium, susunan keanggotaan, persyaratan calon anggota, mekanisme seleksi, masa jabatan, serta tata kerja Kolegium Kesehatan Indonesia.

Memahami pengaturan tersebut membantu masyarakat dan tenaga kesehatan mengenali kedudukan kolegium dalam sistem kesehatan nasional. Pemahaman terhadap dasar hukum juga penting agar pelaksanaan tugas dan kewenangan setiap lembaga dapat dilihat sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Referensi dan Dasar Hukum

  1. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dapat ditelusuri melalui JDIH Kementerian Kesehatan.
  2. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lihat JDIH Kementerian Kesehatan atau JDIH BPK.
  3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi. Lihat JDIH Kementerian Kesehatan.
R

Tentang Penulis

Rangga Triatmaja

Penulis — Universitas STEKOM

Penulis aktif yang berfokus pada isu-isu akademik, teknologi pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kampus.