S1 Hukum Universitas STEKOM
MENU NAVIGASI
Beranda / Artikel / Informasi
Informasi 150 dibaca

Menyadap WhatsApp Pacar Secara Diam-Diam, Apakah Bisa Dipidana?

R

Rangga Triatmaja

21 Oktober 2026

Bagikan:
Menyadap WhatsApp Pacar Secara Diam-Diam, Apakah Bisa Dipidana?

Menyadap WhatsApp pasangan tanpa izin bukan sekadar persoalan kepercayaan dalam hubungan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Tindakan seperti membuka akun WhatsApp milik pacar tanpa hak, menggandakan akun, memasang aplikasi pemantau, atau membaca percakapan pribadi melalui cara yang tidak sah berpotensi melanggar ketentuan pidana dan perlindungan data pribadi.

Dalam hubungan, rasa curiga atau keinginan mengetahui aktivitas pasangan tidak serta-merta memberikan hak untuk mengakses akun maupun informasi elektronik miliknya. Hukum tetap melindungi privasi setiap orang, termasuk ketika hubungan tersebut merupakan hubungan pacaran.

Hukum Mengakses dan Menyadap WhatsApp Tanpa Izin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memata-matai berarti mengamati seseorang secara diam-diam. Sementara itu, menyadap merujuk pada tindakan mendengarkan atau merekam informasi maupun pembicaraan orang lain secara sengaja tanpa sepengetahuannya.

Dalam konteks hukum, penyadapan atau intersepsi mencakup tindakan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik. Pengertian tersebut dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Penyadapan tidak dapat dilakukan secara bebas oleh siapa pun. Dalam konteks penegakan hukum, intersepsi hanya dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, tindakan membuka WhatsApp milik pacar secara diam-diam perlu dibedakan dari akses yang memang telah mendapatkan izin. Jika seseorang masuk ke akun pasangan tanpa hak untuk membaca percakapan pribadi, perbuatannya dapat berpotensi melanggar hukum, bergantung pada cara yang digunakan dan unsur tindak pidana yang terpenuhi.

Ancaman Pidana Menyadap WhatsApp Menurut KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Ketentuan mengenai penyadapan dan akses ilegal terhadap sistem elektronik dapat menjadi dasar penilaian hukum atas tindakan memata-matai akun WhatsApp orang lain.

1. Pidana atas Penyadapan Informasi Elektronik

Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur larangan terhadap tindakan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik secara melawan hukum.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila seseorang menggunakan metode tertentu untuk menyadap transmisi percakapan WhatsApp secara melawan hukum, pasal tersebut dapat dipertimbangkan apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Namun, tidak setiap tindakan membuka pesan secara otomatis termasuk penyadapan dalam pengertian pasal ini. Penilaian harus melihat metode akses dan bentuk perbuatan yang dilakukan.

2. Pidana atas Akses Ilegal ke Akun WhatsApp

Selain penyadapan, tindakan masuk ke akun WhatsApp milik orang lain tanpa hak juga dapat berkaitan dengan tindak pidana akses ilegal.

Pasal 332 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, mengatur perbuatan mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain tanpa hak atau secara melawan hukum dengan tujuan memperoleh informasi atau dokumen elektronik.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak kategori V, apabila unsur tindak pidananya terbukti.

Dengan demikian, seseorang yang masuk ke WhatsApp pasangannya tanpa izin melalui perangkat yang bukan hak aksesnya, menggandakan akun, atau menggunakan aplikasi tertentu untuk memperoleh percakapan pribadi dapat menghadapi konsekuensi hukum. Penentuan pasal dan ancaman pidananya tetap bergantung pada fakta serta cara akses yang dilakukan.

Apakah Menyadap WhatsApp Pacar Termasuk Pelanggaran Data Pribadi?

Selain ketentuan KUHP, tindakan mengakses atau mengambil informasi dari WhatsApp orang lain juga dapat berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Informasi yang terdapat dalam akun WhatsApp, seperti nama, nomor telepon, foto profil, dan isi percakapan yang dapat mengidentifikasi seseorang, berpotensi termasuk data pribadi yang mendapatkan perlindungan hukum.

Pasal 16 UU PDP menjelaskan berbagai kegiatan yang termasuk pemrosesan data pribadi, antara lain pemerolehan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penampilan, pengiriman, dan penghapusan data pribadi.

Setiap pemrosesan data pribadi harus memiliki dasar yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU PDP. Salah satu dasar tersebut adalah persetujuan eksplisit dari subjek data pribadi untuk tujuan tertentu yang telah disampaikan kepadanya. Undang-undang juga mengenal dasar pemrosesan lain yang harus memenuhi persyaratan masing-masing.

Artinya, seseorang tidak otomatis berhak mengambil atau memproses data pribadi milik pacarnya hanya karena mereka sedang menjalin hubungan. Status sebagai pasangan tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan untuk membuka akun, membaca percakapan, atau mengumpulkan informasi pribadi tanpa dasar yang sah.

Ancaman Pidana dalam UU Pelindungan Data Pribadi

UU PDP mengatur sanksi pidana terhadap sejumlah perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan melawan hukum terhadap data pribadi.

Pasal 65 ayat (1) jo. Pasal 67 ayat (1) UU PDP mengatur perbuatan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi subjek data pribadi.

Jika seluruh unsur tersebut terbukti, pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta menurut ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.

Sementara itu, Pasal 65 ayat (3) jo. Pasal 67 ayat (3) UU PDP mengatur penggunaan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum. Pelanggaran terhadap ketentuan ini juga dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV, dengan nilai maksimal Rp200 juta.

Penerapan pasal-pasal tersebut tidak bersifat otomatis terhadap setiap akses WhatsApp tanpa izin. Aparat penegak hukum perlu menilai tujuan pelaku, cara memperoleh data, penggunaan data tersebut, kemungkinan kerugian, serta unsur lain yang disyaratkan undang-undang.

Hak Korban Jika WhatsApp Disadap Pasangan

Orang yang merasa akun WhatsApp-nya diakses atau disadap tanpa hak dapat mempertimbangkan langkah hukum apabila terdapat dugaan pelanggaran. UU PDP melalui Pasal 12 memberikan hak kepada subjek data pribadi untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu, korban dapat mengumpulkan bukti yang relevan, seperti pemberitahuan masuk dari perangkat yang tidak dikenal, perubahan pengaturan akun, pesan yang menunjukkan akses tanpa izin, atau komunikasi dengan pihak yang diduga melakukan tindakan tersebut.

Bukti sebaiknya disimpan secara aman dan tidak disebarkan secara sembarangan. Jika diperlukan, korban dapat meminta bantuan penasihat hukum untuk menilai ketentuan yang paling relevan dengan kejadian yang dialami.

Langkah yang Dapat Dilakukan Jika WhatsApp Disadap

Apabila Anda menduga pasangan telah mengakses WhatsApp tanpa izin, berikut sejumlah langkah yang dapat dipertimbangkan.

1. Periksa Perangkat yang Terhubung

Buka menu Perangkat Tertaut pada WhatsApp dan periksa apakah ada perangkat yang tidak dikenali. Jika ditemukan perangkat mencurigakan, keluarkan perangkat tersebut dari akun Anda.

2. Amankan Akun dan Perangkat

Aktifkan verifikasi dua langkah, gunakan kunci layar yang kuat, dan jangan membagikan kode verifikasi kepada orang lain. Perbarui aplikasi WhatsApp serta sistem operasi perangkat untuk membantu mengurangi risiko keamanan.

Jika Anda menduga ada aplikasi pemantau yang terpasang, periksa aplikasi yang memiliki akses tidak wajar dan pertimbangkan bantuan teknisi tepercaya. Hindari menghapus bukti yang mungkin diperlukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

3. Simpan Bukti yang Relevan

Dokumentasikan aktivitas yang mencurigakan, seperti notifikasi masuk dari perangkat asing, perubahan akun, atau pesan yang berkaitan dengan dugaan akses tanpa izin. Simpan bukti asli dan catat waktu kejadian jika memungkinkan.

Jangan mencoba membalas dengan menyadap akun pihak lain, karena tindakan tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum baru.

4. Pertimbangkan Konsultasi dan Pelaporan

Jika terdapat indikasi akses ilegal atau penyadapan, Anda dapat berkonsultasi dengan advokat atau melaporkan dugaan tindak pidana kepada kepolisian. Bawalah bukti yang tersedia agar kejadian dapat dinilai berdasarkan fakta.

Apabila tindakan tersebut juga melibatkan pengumpulan atau penggunaan data pribadi secara melawan hukum, Anda dapat meminta penjelasan mengenai langkah yang tersedia berdasarkan UU PDP.

Kesimpulan

Menyadap WhatsApp pacar secara diam-diam dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila dilakukan tanpa hak dan memenuhi unsur pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang mungkin relevan mencakup aturan mengenai penyadapan dan akses ilegal dalam KUHP serta ketentuan pidana dan hak korban dalam UU Pelindungan Data Pribadi.

Ancaman pidana dapat berbeda menurut bentuk tindakan dan unsur yang terbukti. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa setiap tindakan membaca pesan pasangan pasti dikenai satu pasal atau ancaman pidana tertentu tanpa menilai fakta kasusnya.

Hubungan pacaran tidak menghapus hak privasi masing-masing pihak. Jika muncul persoalan kepercayaan, penyelesaian melalui komunikasi yang sehat lebih tepat daripada mengakses akun atau mengumpulkan informasi pribadi pasangan secara diam-diam.

Daftar Referensi

  1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), entri “Memata-matai” dan “Menyadap”.
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 258, Pasal 332, dan Pasal 624.
  5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 12, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 65, dan Pasal 67.
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
R

Tentang Penulis

Rangga Triatmaja

Penulis — Universitas STEKOM

Penulis aktif yang berfokus pada isu-isu akademik, teknologi pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kampus.