S1 Hukum Universitas STEKOM
MENU NAVIGASI
Beranda / Artikel / Informasi
Informasi 73 dibaca

Pemalsuan Akta Cerai, Begini Aturan Hukum dan Ancaman Pidananya

R

Rangga Triatmaja

21 Oktober 2026

Bagikan:
Pemalsuan Akta Cerai, Begini Aturan Hukum dan Ancaman Pidananya

Akta cerai merupakan dokumen resmi yang membuktikan bahwa perceraian telah diputus atau dicatat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum dan memuat informasi penting mengenai status perkawinan seseorang. Karena itu, membuat atau menggunakan akta cerai palsu dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik berdasarkan ketentuan pidana mengenai pemalsuan surat maupun peraturan tentang pelindungan data pribadi.

Pemalsuan akta cerai dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya mengubah isi dokumen asli, membuat dokumen yang menyerupai akta resmi tanpa kewenangan, atau menggunakan dokumen palsu untuk memperoleh keuntungan dan menimbulkan akibat hukum bagi pihak lain. Penentuan tindak pidana dan sanksinya bergantung pada perbuatan yang dilakukan serta unsur hukum yang dapat dibuktikan.

Pengertian Akta Cerai dan Pihak yang Berwenang Menerbitkannya

Akta cerai adalah dokumen resmi yang menjadi bukti perceraian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerbitan dan bentuk dokumen tersebut bergantung pada sistem peradilan serta administrasi kependudukan yang berlaku bagi para pihak.

Bagi pasangan beragama Islam, akta cerai diterbitkan melalui pengadilan agama. Berdasarkan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti perceraian kepada para pihak paling lambat tujuh hari setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap diberitahukan kepada para pihak.

Sementara itu, bagi pasangan yang bercerai melalui pengadilan negeri, terdapat prosedur administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di tempat perceraian terjadi.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perceraian dilakukan berdasarkan laporan kepada instansi pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku. Kutipan akta perceraian diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil setelah persyaratan administrasinya dipenuhi.

Dengan demikian, akta cerai tidak dapat dibuat atau diterbitkan secara bebas oleh seseorang. Dokumen tersebut harus berasal dari lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur resmi.

Informasi yang Tercantum dalam Akta Cerai

Akta cerai, termasuk akta cerai elektronik yang diterbitkan oleh pengadilan agama, memuat informasi yang berkaitan dengan perkara dan identitas para pihak.

Berdasarkan pedoman penerbitan salinan putusan dan akta cerai elektronik dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, informasi yang dapat tercantum antara lain:

  • Nomor dan tanggal penerbitan akta cerai elektronik.
  • Nomor perkara perceraian.
  • Identitas para pihak, termasuk nama, umur, agama, pekerjaan, dan alamat.
  • Tanggal putusan perceraian.
  • Jenis perceraian, yaitu cerai gugat atau cerai talak.
  • Keterangan mengenai perceraian yang keberapa.
  • Keadaan bekas istri pada saat perceraian.
  • Nomor kutipan akta nikah dan nama Kantor Urusan Agama yang menerbitkannya.
  • Nama dan jabatan pejabat yang menandatangani dokumen.

Informasi tersebut menunjukkan bahwa akta cerai bukan sekadar surat biasa. Dokumen ini memiliki fungsi administratif dan hukum yang berkaitan dengan status perkawinan seseorang.

Pasal Pemalsuan Akta Cerai dalam KUHP

Pemalsuan akta cerai dapat berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat. Dalam KUHP nasional yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan mengenai pemalsuan surat yang berkaitan dengan akta autentik diatur dalam Pasal 392 ayat (1).

Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana bagi orang yang melakukan pemalsuan surat terhadap sejumlah dokumen tertentu, termasuk akta autentik. Ancaman pidananya berupa penjara paling lama delapan tahun.

Akta autentik pada dasarnya merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Pengertian tersebut merujuk pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Karena akta cerai diterbitkan melalui mekanisme resmi oleh lembaga yang berwenang, pemalsuan dokumen yang memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik dapat menimbulkan persoalan hukum berdasarkan ketentuan tersebut.

Sebagai contoh, seseorang membuat dokumen yang seolah-olah diterbitkan oleh pengadilan agama, padahal dokumen tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh pengadilan. Contoh lainnya adalah mengubah informasi penting dalam dokumen resmi agar terlihat bahwa perceraian telah terjadi atau agar isi dokumen berbeda dari dokumen yang sebenarnya.

Apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur pemalsuan surat terhadap akta autentik, pelaku dapat diproses berdasarkan Pasal 392 ayat (1) KUHP nasional. Namun, penentuan pasal yang tepat tetap bergantung pada bentuk pemalsuan, sifat dokumen, tujuan penggunaan, dan bukti yang ditemukan.

Perbandingan dengan Ketentuan KUHP Lama

Sebelum KUHP nasional mulai berlaku, pemalsuan surat terhadap dokumen tertentu, termasuk akta autentik, diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP lama. Ketentuan tersebut juga memuat ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.

Namun, KUHP nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Oleh karena itu, untuk perbuatan yang terjadi setelah tanggal tersebut, ketentuan KUHP nasional perlu menjadi rujukan dengan tetap memperhatikan aturan peralihan dan ketentuan hukum yang relevan.

Pemalsuan Akta Cerai dan Pelanggaran Data Pribadi

Selain berpotensi melanggar ketentuan mengenai pemalsuan surat, tindakan yang melibatkan pemalsuan atau penggunaan data dalam akta cerai juga dapat menimbulkan persoalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PDP memasukkan status perkawinan sebagai salah satu jenis data pribadi yang bersifat umum. Artinya, informasi mengenai apakah seseorang masih terikat perkawinan atau telah bercerai termasuk informasi yang berkaitan dengan data pribadi.

Jika seseorang memalsukan informasi status perkawinan untuk mendapatkan keuntungan atau menimbulkan kerugian bagi orang lain, perbuatannya dapat dinilai berdasarkan ketentuan UU PDP apabila seluruh unsur yang disyaratkan terpenuhi.

1. Larangan Membuat atau Memalsukan Data Pribadi

Pasal 66 UU PDP melarang setiap orang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 68 UU PDP. Ancaman pidananya berupa penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak kategori V, yang menurut ketentuan penyesuaian pidana terkait mencapai Rp500 juta.

Ketentuan ini perlu diterapkan dengan memperhatikan unsur perbuatan, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, serta potensi kerugian yang disyaratkan oleh undang-undang. Tidak setiap kesalahan administratif atau ketidaksesuaian data otomatis memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan data pribadi.

2. Penggunaan Data Pribadi Milik Orang Lain

Akta cerai juga dapat memuat informasi identitas mantan pasangan, seperti nama, alamat, dan data lain yang berkaitan dengan identitas seseorang.

Pasal 67 ayat (3) UU PDP mengatur larangan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum. Apabila unsur tindak pidana tersebut terpenuhi, pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta berdasarkan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.

Penerapan pasal ini bergantung pada cara data diperoleh atau digunakan dan apakah perbuatannya memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Selain kemungkinan pertanggungjawaban pidana, Pasal 12 UU PDP memberikan hak kepada subjek data pribadi untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, jika pemalsuan akta cerai melibatkan data pribadi orang lain, jalur hukum yang dapat dipertimbangkan tidak terbatas pada pemalsuan surat. Ketentuan perlindungan data pribadi juga dapat relevan apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Langkah Hukum Jika Menemukan Akta Cerai Palsu

Jika Anda menemukan atau menduga adanya pemalsuan akta cerai, sejumlah langkah dapat dilakukan untuk melindungi hak dan kepentingan hukum.

1. Verifikasi Dokumen kepada Instansi Penerbit

Langkah awal yang dapat dilakukan adalah memeriksa keaslian dokumen melalui pengadilan agama, pengadilan negeri, atau instansi pencatatan sipil yang berwenang sesuai jenis dokumen dan perkara.

Jangan hanya mengandalkan tampilan fisik, tanda tangan, cap, atau salinan digital. Mintalah konfirmasi melalui saluran resmi agar status dokumen dapat diperiksa berdasarkan data administrasi yang tersedia.

2. Simpan Bukti yang Berkaitan dengan Dugaan Pemalsuan

Simpan salinan dokumen yang diduga palsu, bukti komunikasi, informasi mengenai pihak yang menyerahkan atau menggunakan dokumen, serta keterangan lain yang relevan. Hindari mengubah dokumen atau menyebarkan data pribadi yang tercantum di dalamnya secara terbuka.

Bukti sebaiknya disimpan dengan aman untuk membantu proses verifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.

3. Pertimbangkan Laporan kepada Kepolisian

Apabila terdapat dugaan kuat bahwa dokumen sengaja dipalsukan atau digunakan secara melawan hukum, Anda dapat melaporkannya kepada kepolisian. Jelaskan kronologi kejadian dan sertakan bukti yang tersedia.

Penyidik akan menilai apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat, pelanggaran data pribadi, atau ketentuan lain yang relevan.

4. Pertimbangkan Gugatan Ganti Rugi

Jika tindakan pemalsuan atau penggunaan data pribadi secara melawan hukum menimbulkan kerugian, pihak yang dirugikan dapat mempertimbangkan upaya perdata sesuai dasar hukum dan bukti yang dimiliki.

Dalam konteks pelanggaran pemrosesan data pribadi, hak untuk menggugat dan meminta ganti rugi diatur dalam UU PDP. Besarnya kerugian dan dasar tuntutan harus dinilai berdasarkan keadaan perkara.

Kesimpulan

Pemalsuan akta cerai dapat menimbulkan konsekuensi hukum karena dokumen tersebut berkaitan dengan status perkawinan dan diterbitkan melalui prosedur resmi. Apabila pemalsuan dilakukan terhadap akta autentik dan unsur tindak pidananya terpenuhi, pelaku dapat dijerat Pasal 392 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman penjara paling lama delapan tahun.

Jika perbuatan tersebut juga melibatkan pemalsuan atau penggunaan data pribadi secara melawan hukum, ketentuan dalam UU Pelindungan Data Pribadi dapat dipertimbangkan sesuai unsur yang terbukti. Pihak yang dirugikan juga dapat menempuh upaya hukum untuk meminta ganti rugi apabila memiliki dasar yang sah.

Untuk memastikan keaslian akta cerai, langkah yang paling tepat adalah melakukan verifikasi melalui instansi penerbit dan menyimpan bukti yang relevan sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

Daftar Referensi

Peraturan Perundang-undangan

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1868 mengenai akta autentik.
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
  5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
  7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 392 dan Pasal 624.
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
  12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik.
R

Tentang Penulis

Rangga Triatmaja

Penulis — Universitas STEKOM

Penulis aktif yang berfokus pada isu-isu akademik, teknologi pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kampus.