Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Jika Tidak Ada Perjanjian Perkawinan
Rangga Triatmaja
23 Oktober 2026
Hukum perkawinan di Indonesia mengatur dua kategori harta, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Keduanya memiliki status hukum yang berbeda, sehingga penting bagi suami dan istri untuk memahami kepemilikan harta selama perkawinan maupun ketika terjadi perceraian.
Secara umum, perkawinan tidak serta-merta menyebabkan seluruh harta yang dimiliki suami dan istri sebelum menikah menjadi satu. Harta bawaan tetap berada dalam penguasaan masing-masing pihak, sedangkan harta yang diperoleh selama perkawinan pada dasarnya termasuk harta bersama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perbedaan Harta Bawaan dan Harta Bersama
Harta bawaan adalah harta yang telah dimiliki oleh suami atau istri sebelum perkawinan berlangsung. Selain itu, harta yang diperoleh secara pribadi melalui hadiah atau warisan selama perkawinan juga termasuk harta bawaan, sepanjang tidak ditentukan lain oleh para pihak.
Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing, kecuali para pihak menentukan lain.
Sementara itu, Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami dan istri selama ikatan perkawinan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut tercatat.
Dengan demikian, penentuan status suatu harta tidak hanya bergantung pada nama yang tercantum dalam dokumen kepemilikan, tetapi juga perlu memperhatikan kapan dan bagaimana harta tersebut diperoleh.
Bagaimana Pembagian Harta Jika Terjadi Perceraian?
Apabila suami dan istri bercerai tanpa memiliki perjanjian perkawinan yang mengatur pembagian harta secara berbeda, penentuan hak atas harta harus dilakukan dengan membedakan harta bawaan dan harta bersama.
Sebagai contoh, apabila rumah dan sepeda motor merupakan harta bawaan suami yang telah dimiliki sebelum perkawinan, kepemilikannya pada prinsipnya tetap berada pada suami setelah perceraian. Namun, apabila selama perkawinan terdapat pengeluaran dari harta bersama untuk merenovasi rumah tersebut, persoalan mengenai penggantian biaya atau hak atas nilai tambahnya perlu dinilai berdasarkan bukti, sumber dana, dan keadaan hukum yang relevan.
Sementara itu, tabungan yang berasal dari penghasilan selama perkawinan pada umumnya termasuk harta bersama. Berdasarkan Pasal 97 KHI, janda atau duda yang bercerai masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Meskipun demikian, pembagian tidak selalu dapat dilakukan hanya dengan menghitung saldo tabungan atau biaya renovasi secara terpisah. Para pihak perlu mengidentifikasi seluruh harta bersama, kewajiban yang berkaitan dengannya, serta bukti mengenai asal-usul dana. Jika terdapat sengketa, penentuan hak masing-masing pihak dapat memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pengadilan yang berwenang.
Ketentuan Hukum tentang Harta Bersama dalam Perkawinan
Pengaturan mengenai harta dalam perkawinan terdapat dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 UU Perkawinan. Ketentuan lebih lanjut bagi umat Islam juga diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI.
Beberapa ketentuan yang relevan untuk memahami pembagian harta bersama setelah perceraian adalah sebagai berikut.
Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam
Pasal ini mengatur bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai harta bersama, penyelesaiannya diajukan kepada Pengadilan Agama.
Ketentuan tersebut menjadi dasar penyelesaian sengketa harta bersama bagi pihak yang tunduk pada kewenangan Pengadilan Agama. Apabila tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam
Pasal 97 KHI pada pokoknya menyatakan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak memperoleh seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Ketentuan ini menjadi acuan pembagian harta bersama bagi pasangan Muslim yang bercerai. Namun, penerapannya tetap perlu memperhatikan status harta yang disengketakan, keberadaan perjanjian perkawinan, serta fakta dan bukti yang diajukan dalam perkara.
Apakah Pembagian Harta Bersama Bisa Dilakukan Melalui Musyawarah?
Pembagian harta bersama tidak selalu harus berakhir dengan sengketa di pengadilan. Suami dan istri dapat terlebih dahulu membicarakan penyelesaian harta secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan mengenai pembagian aset.
Musyawarah dapat membantu para pihak mengidentifikasi harta bersama, membedakannya dari harta bawaan, dan menentukan cara pembagian yang disepakati. Kesepakatan tersebut sebaiknya dituangkan secara tertulis dengan jelas agar mengurangi risiko perselisihan di kemudian hari.
Meski demikian, kesepakatan tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak mengabaikan hak pihak lain. Jika musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkara kepada pengadilan yang berwenang.
Dengan memahami perbedaan harta bawaan dan harta bersama, pasangan dapat menghindari kesalahan dalam menentukan hak atas aset ketika perkawinan berakhir. Rumah atau kendaraan yang dimiliki sebelum menikah pada prinsipnya berbeda statusnya dari tabungan atau aset yang diperoleh selama perkawinan. Adapun biaya renovasi yang bersumber dari harta bersama perlu dinilai berdasarkan keadaan dan bukti yang tersedia.
Kesimpulan
Jika tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur lain, harta bawaan pada prinsipnya tetap menjadi milik masing-masing suami atau istri, sedangkan harta yang diperoleh selama perkawinan pada umumnya merupakan harta bersama. Dalam konteks KHI, Pasal 97 menetapkan hak seperdua bagi masing-masing pihak yang bercerai atas harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Apabila terdapat perbedaan pendapat mengenai status atau pembagian harta, para pihak dapat mengupayakan musyawarah. Jika perselisihan tidak terselesaikan, sengketa dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang.
Referensi dan Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37. Baca dokumen di Hukumonline.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Baca dokumen di Hukumonline.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 1 huruf f, Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Baca dokumen di Hukumonline.
Tentang Penulis
Rangga Triatmaja
Penulis — Universitas STEKOM
Penulis aktif yang berfokus pada isu-isu akademik, teknologi pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kampus.