Apa Arti Penerapan Pasal Berlapis dalam Hukum Pidana? Ini Penjelasannya
Rangga Triatmaja
21 Oktober 2026
Istilah pasal berlapis sering digunakan dalam pemberitaan maupun pembahasan perkara hukum pidana. Secara umum, istilah ini merujuk pada keadaan ketika seseorang diduga melanggar lebih dari satu ketentuan pidana sehingga beberapa pasal dapat diterapkan dalam proses penanganan perkaranya. Namun, penerapan beberapa pasal tidak selalu berarti bahwa seluruh ancaman hukumannya akan dijumlahkan.
Dalam hukum pidana Indonesia, persoalan tersebut berkaitan dengan konsep perbarengan tindak pidana atau concursus. Penerapannya perlu memperhatikan jumlah perbuatan yang dilakukan, hubungan antara perbuatan tersebut, unsur tindak pidana yang terpenuhi, serta aturan mengenai pemidanaan yang berlaku.
Pengertian Pasal Berlapis dalam Hukum Pidana
Pasal berlapis merupakan istilah yang lazim digunakan di masyarakat untuk menggambarkan penerapan beberapa ketentuan pidana terhadap suatu perkara. Kondisi ini dapat terjadi ketika satu perbuatan memenuhi rumusan beberapa tindak pidana atau ketika seseorang melakukan sejumlah tindak pidana yang berdiri sendiri.
Sebagai contoh, perkara korupsi dapat melibatkan penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Apabila hasil kejahatan tersebut kemudian disamarkan melalui transaksi keuangan, perbuatan tambahan itu dapat menimbulkan dugaan tindak pidana pencucian uang. Dalam keadaan demikian, ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dipertimbangkan sesuai fakta dan unsur yang terbukti.
Dalam doktrin hukum pidana, situasi ketika seseorang melakukan satu atau beberapa tindak pidana yang menimbulkan persoalan mengenai penerapan ketentuan dan penjatuhan pidana dikenal sebagai perbarengan tindak pidana atau concursus/samenloop van strafbare feiten.
Secara umum, konsep perbarengan berkaitan dengan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama, baik melalui satu perbuatan maupun beberapa perbuatan. Dalam keadaan tertentu, tindak pidana tersebut belum diputus secara terpisah sehingga perlu dinilai berdasarkan ketentuan perbarengan yang berlaku.
KUHP nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, berlaku sejak 2 Januari 2026, mengatur ketentuan perbarengan tindak pidana dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 131. Bentuk-bentuk yang perlu dipahami meliputi perbarengan peraturan, perbuatan berlanjut, dan perbarengan perbuatan.
Jenis-Jenis Perbarengan Tindak Pidana
1. Perbarengan Peraturan (Concursus Idealis)
Perbarengan peraturan atau concursus idealis terjadi ketika satu perbuatan memenuhi rumusan lebih dari satu ketentuan pidana. Artinya, satu tindakan dapat menimbulkan persoalan hukum yang berkaitan dengan beberapa tindak pidana sekaligus.
Sebagai ilustrasi, seseorang melakukan satu tindakan yang menyebabkan kematian orang lain sekaligus menimbulkan kerusakan terhadap benda milik pihak lain. Apabila unsur beberapa tindak pidana terpenuhi, penyidik dan penuntut umum dapat mempertimbangkan ketentuan yang relevan berdasarkan fakta perkara.
Namun, penerapan pasal tidak dilakukan hanya karena terdapat beberapa akibat dari satu tindakan. Setiap ketentuan yang digunakan harus memiliki dasar hukum dan unsur yang sesuai. Dalam perkara nyata, kualifikasi tindak pidana bergantung pada cara perbuatan dilakukan, niat pelaku, akibat yang timbul, serta bukti yang tersedia.
Dalam sistem pemidanaan perbarengan, KUHP mengatur cara menentukan pidana berdasarkan karakter perbuatan dan ancaman pidana yang berlaku. Pada keadaan tertentu, dikenal prinsip absorpsi, yaitu pidana yang lebih berat menjadi dasar penjatuhan pidana. Penerapannya harus tetap memperhatikan ketentuan khusus yang berlaku dan tidak dapat disimpulkan hanya dari jumlah pasal yang digunakan.
Penerapan beberapa ketentuan dalam satu perkara juga dapat ditemukan dalam putusan pengadilan. Salah satu putusan yang disebut dalam literatur mengenai persoalan ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Tml, yang berkaitan dengan penerapan ketentuan dalam perkara yang melibatkan UU Pornografi, UU ITE, dan pencemaran nama baik. Penilaian terhadap putusan tertentu sebaiknya dilakukan dengan membaca pertimbangan hakim secara lengkap.
2. Perbuatan Berlanjut (Voortgezette Handeling)
Perbuatan berlanjut merupakan rangkaian beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga, berdasarkan persyaratan hukum, dapat dipandang sebagai satu rangkaian tindak pidana.
Konsep ini tidak berarti bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan berulang kali otomatis termasuk perbuatan berlanjut. Penilaiannya memperhatikan hubungan antartindakan, kesatuan kehendak yang melatarbelakangi perbuatan, kesamaan sifat perbuatan, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Contohnya, seorang pegawai mengambil uang perusahaan secara berkala dengan pola yang sama berdasarkan satu rangkaian kehendak. Jika keadaan faktualnya memenuhi persyaratan perbuatan berlanjut, beberapa tindakan tersebut dapat dinilai berdasarkan ketentuan mengenai perbuatan berlanjut dalam KUHP.
Dalam konteks KUHP nasional, Pasal 126 mengatur perbuatan berlanjut. Ketentuan pemidanaannya memperhatikan apakah tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana sejenis atau berbeda jenis, sesuai aturan yang berlaku.
Salah satu perkara yang dapat ditelusuri untuk mempelajari penerapan konsep tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 86/Pid.B/2026/PN.Prg, yang disebut berkaitan dengan perbuatan ancaman kekerasan yang dilakukan berulang kali. Untuk memastikan penerapan doktrin dan pertimbangan hakimnya, putusan lengkap perlu diperiksa.
3. Perbarengan Perbuatan (Concursus Realis)
Berbeda dari perbarengan peraturan, concursus realis atau perbarengan perbuatan terjadi ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan memenuhi rumusan tindak pidana.
Sebagai contoh, seseorang melakukan pencurian pada hari Senin, penganiayaan pada hari Selasa, kemudian penadahan pada hari Rabu. Ketiga tindakan tersebut merupakan perbuatan yang berbeda. Apabila masing-masing memenuhi unsur tindak pidana, setiap perbuatan dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.
Meski demikian, penentuan pidana dalam perkara perbarengan tidak serta-merta dilakukan dengan menjumlahkan seluruh ancaman hukuman secara bebas. KUHP mengatur cara penjatuhan pidana berdasarkan jenis tindak pidana, jenis ancaman pidana, serta ketentuan mengenai perbarengan.
Salah satu putusan yang dapat ditelusuri untuk mempelajari penerapan konsep ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 27/Pid.B/2026/PN.Gsk, yang disebut berkaitan dengan perkara pencurian dengan pemberatan dan pencurian biasa. Pertimbangan hukum dalam putusan lengkap perlu diperiksa sebelum menjadikannya contoh untuk kesimpulan tertentu.
Apakah Pasal Berlapis Membuat Hukuman Dijumlahkan?
Salah satu kesalahpahaman yang sering muncul adalah anggapan bahwa semakin banyak pasal yang diterapkan, semakin besar pula hukuman yang otomatis dijatuhkan karena semua ancaman pidananya dijumlahkan.
Anggapan tersebut tidak selalu benar. Dalam perkara perbarengan tindak pidana, cara menentukan pidana mengikuti ketentuan pemidanaan dalam KUHP dan aturan khusus yang mungkin berlaku.
Sebagai ilustrasi sederhana, bayangkan satu perkara melibatkan dua tindak pidana dengan ancaman pidana penjara maksimum yang berbeda. Ancaman pertama paling lama 10 tahun, sedangkan ancaman kedua paling lama 15 tahun. Angka tersebut tidak otomatis dijumlahkan menjadi 25 tahun. Penentuan pidana harus mengikuti jenis perbarengan dan aturan pemidanaan yang relevan.
Dalam doktrin hukum pidana dikenal sistem absorpsi, absorpsi yang dipertajam, dan sistem kumulasi. Pada sistem absorpsi, pidana yang lebih berat menjadi dasar penentuan pidana. Sementara itu, dalam sistem absorpsi yang dipertajam atau kumulasi terbatas, batas pidana dapat ditentukan dengan mempertimbangkan ancaman pidana terberat dan tambahan yang diperbolehkan oleh undang-undang.
Karena itu, hasil akhirnya bergantung pada ketentuan yang mengatur jenis perbarengan tersebut. Tidak tepat menyimpulkan bahwa setiap perkara dengan beberapa pasal pasti hanya menghasilkan satu hukuman tertentu atau selalu menghasilkan penjumlahan seluruh ancaman pidana.
KUHP nasional juga menetapkan batas pidana penjara untuk waktu tertentu. Pasal 68 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh melebihi 20 tahun. Penerapan batas ini perlu dibaca bersama ketentuan pemidanaan lain yang relevan.
Faktor yang Menentukan Penerapan Pasal Berlapis
Penerapan beberapa pasal dalam suatu perkara pidana memerlukan penilaian berdasarkan keadaan konkret. Beberapa faktor yang dapat diperhatikan antara lain:
- Jumlah perbuatan. Perlu ditentukan apakah perkara melibatkan satu perbuatan yang memenuhi beberapa rumusan tindak pidana atau beberapa perbuatan yang berdiri sendiri.
- Unsur tindak pidana. Setiap pasal yang diterapkan harus memiliki unsur yang didukung fakta dan alat bukti.
- Hubungan antarperbuatan. Hubungan tersebut membantu membedakan perbarengan peraturan, perbuatan berlanjut, dan perbarengan perbuatan.
- Ketentuan khusus. Jika suatu perbuatan diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu, hubungan antara ketentuan umum dan khusus perlu dinilai sesuai prinsip hukum yang berlaku.
- Aturan pemidanaan. Penentuan pidana harus mengikuti ketentuan mengenai perbarengan dan batas pidana, bukan semata-mata jumlah pasal yang dicantumkan.
Penyidik, penuntut umum, dan hakim memiliki peran berbeda dalam proses perkara. Penerapan pasal pada tahap penyidikan atau dakwaan tidak dengan sendirinya berarti seseorang telah terbukti bersalah. Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana harus ditentukan melalui proses peradilan berdasarkan hukum dan bukti yang sah.
Kesimpulan
Pasal berlapis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penerapan lebih dari satu ketentuan pidana dalam suatu perkara. Dalam hukum pidana, persoalan ini berkaitan dengan konsep perbarengan tindak pidana, yang meliputi perbarengan peraturan (concursus idealis), perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), dan perbarengan perbuatan (concursus realis).
Penerapan beberapa pasal tidak otomatis membuat seluruh ancaman pidana dijumlahkan. Cara menentukan hukuman bergantung pada jenis perbarengan, unsur tindak pidana yang terbukti, serta ketentuan pemidanaan dalam KUHP atau undang-undang khusus yang berlaku.
Oleh sebab itu, untuk memahami apakah suatu perkara dapat dikenai pasal berlapis dan bagaimana hukuman ditentukan, perlu dilakukan penilaian terhadap fakta, bukti, hubungan antartindakan, dan aturan hukum yang relevan.
Daftar Referensi
Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 68 ayat (4) dan Pasal 125–131.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Putusan Pengadilan
- Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.Tml.
- Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 27/Pid.B/2026/PN.Gsk.
- Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 86/Pid.B/2026/PN.Prg.
Literatur
- Aries, Albert. Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2024.
- Hiariej, Eddy O. S., dan Topo Santoso. Anotasi KUHP Nasional. Depok: Rajagrafindo Persada, 2025.
- Afandi, Fachrizal. Hukum Pidana Khusus Dalam KUHP Nasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2025.
- Qorib, Fathan, et al. Kriminalisasi Kebijakan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2026.
- Rizky, Muhammad Dzikran, Faissal Malik, dan Basto Daeng Robo. “Analisis Penjatuhan Pidana Stelsel Absorpsi dalam Ketentuan Perbuatan Berlanjut.” Lex Jurnalica, Volume 20, Nomor 1, 2023.
- Santoso, Topo. Pokok-Pokok Hukum Pidana: Sesuai KUHP Nasional & UU Penyesuaian Pidana. Depok: RajaGrafindo, 2026.
- Ta, Burak. “Imposition of Consecutive and Concurrent Sentences in American Federal Criminal Law.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 77, 2026.
Tentang Penulis
Rangga Triatmaja
Penulis — Universitas STEKOM
Penulis aktif yang berfokus pada isu-isu akademik, teknologi pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kampus.