Mengaku Belum Menikah Demi Poligami, Apakah Bisa Dipidana?
Rangga Triatmaja
19 Oktober 2026
Poligami merupakan praktik perkawinan ketika seorang suami memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Dalam hukum perkawinan di Indonesia, poligami tidak dapat dilakukan secara bebas karena terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk memperoleh izin pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi pasangan beragama Islam, persoalan poligami juga berkaitan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, tetapi membuka kemungkinan bagi seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila memenuhi persyaratan hukum.
Berdasarkan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU Perkawinan, suami yang hendak berpoligami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan. Pengadilan hanya dapat memberikan izin apabila terdapat alasan yang dibenarkan oleh undang-undang dan persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi.
Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan mengatur beberapa alasan yang dapat menjadi dasar pengajuan izin poligami, yaitu:
- Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- Istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Selain alasan tersebut, Pasal 5 UU Perkawinan menetapkan sejumlah persyaratan yang harus diperhatikan, termasuk persetujuan istri, kemampuan suami menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya, serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil. Persetujuan istri memiliki pengecualian dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Dengan demikian, keinginan untuk menikah lagi tidak dengan sendirinya memberikan hak kepada suami untuk mengabaikan prosedur hukum. Pengajuan izin kepada pengadilan merupakan bagian penting dari mekanisme perkawinan poligami.
Akibat Hukum Poligami Tanpa Izin Pengadilan
Apabila seorang suami melakukan poligami tanpa memperoleh izin dari pengadilan agama, perkawinan tersebut dapat dimohonkan pembatalannya sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa izin pengadilan agama dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu dapat dibatalkan.
Pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila memenuhi ketentuan mengenai pihak yang berhak mengajukan permohonan. Dalam konteks ini, istri pertama dapat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pembatalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Pasal 25 UU Perkawinan dan ketentuan pelaksanaannya, permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan wilayah tempat perkawinan dilangsungkan. Untuk perkawinan bagi orang Islam, perkara tersebut pada umumnya menjadi kewenangan pengadilan agama.
Namun, perlu dipahami bahwa pembatalan perkawinan tidak sama dengan penjatuhan pidana. Pembatalan berkaitan dengan status dan keabsahan perkawinan, sedangkan pidana hanya dapat dijatuhkan apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan peraturan yang berlaku.
Dampak Hukum Perkawinan dengan Identitas Palsu
Permasalahan menjadi lebih serius apabila seorang suami mengaku belum menikah atau menggunakan dokumen palsu untuk menyembunyikan status perkawinannya ketika hendak menikah lagi.
Pasal 22 UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI memberikan dasar untuk mengajukan pembatalan perkawinan apabila terdapat penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu, tindakan menyembunyikan status perkawinan dengan menggunakan identitas atau dokumen palsu dapat menimbulkan persoalan hukum terhadap perkawinan yang dilangsungkan. Penilaiannya tetap harus mempertimbangkan fakta, jenis dokumen yang digunakan, serta ketentuan hukum yang relevan.
Selain berpotensi mengakibatkan pembatalan perkawinan, tindakan tersebut juga dapat menimbulkan konsekuensi pidana. Hal ini terutama apabila seseorang dengan sengaja menyembunyikan perkawinan sebelumnya yang menjadi penghalang sah untuk melangsungkan perkawinan berikutnya atau membuat maupun menggunakan dokumen palsu.
Ancaman Pidana bagi Suami yang Menyembunyikan Status Perkawinan
1. Jerat Pidana Berdasarkan KUHP
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Salah satu ketentuan yang relevan untuk menilai tindakan menikah lagi dengan menyembunyikan status perkawinan adalah Pasal 402 KUHP.
Pasal tersebut mengatur ancaman pidana terhadap orang yang melangsungkan perkawinan meskipun mengetahui bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan baru.
Secara garis besar, Pasal 402 mengatur dua keadaan, yaitu seseorang yang menikah ketika perkawinan sebelumnya menjadi penghalang sah dan seseorang yang menikah meskipun mengetahui bahwa perkawinan yang ada pada pihak lain menjadi penghalang sah bagi perkawinan tersebut.
Untuk perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, ancaman pidananya dapat berupa penjara paling lama empat tahun enam bulan atau denda paling banyak kategori IV. Apabila pelaku menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi penghalang sah untuk melangsungkan perkawinan baru, ancaman pidananya dapat berupa penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak kategori IV.
Dengan demikian, apabila seorang suami masih terikat perkawinan, kemudian sengaja menyembunyikan status tersebut ketika menikah lagi, Pasal 402 KUHP dapat menjadi dasar untuk menilai kemungkinan pertanggungjawaban pidananya. Penerapan pasal ini tetap bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan bukti yang tersedia.
2. Pidana Pemalsuan Surat atau Dokumen
Selain ketentuan mengenai perkawinan yang menjadi penghalang sah, pemalsuan dokumen untuk menikah lagi juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.
Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tindak pidana pemalsuan surat. Ketentuan ini mencakup perbuatan membuat surat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, pembebasan utang, atau digunakan sebagai bukti suatu hal, dengan maksud agar surat tersebut digunakan seolah-olah benar, apabila penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.
Pasal tersebut juga mengatur penggunaan surat yang isinya tidak benar atau telah dipalsukan seolah-olah benar, apabila penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian.
Ancaman pidana berdasarkan Pasal 391 berupa penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI. Berdasarkan kategori denda dalam KUHP, kategori VI bernilai paling banyak Rp2 miliar.
Ketentuan ini dapat menjadi relevan apabila seseorang membuat atau menggunakan dokumen palsu untuk menyembunyikan status perkawinan, sepanjang dokumen tersebut dan perbuatannya memenuhi unsur yang diatur dalam pasal tersebut.
Dengan kata lain, penggunaan dokumen palsu bukan hanya dapat menimbulkan persoalan dalam proses pencatatan perkawinan, tetapi juga berpotensi menjadi tindak pidana tersendiri.
Pemalsuan Status Perkawinan dalam Perspektif Pelindungan Data Pribadi
Status perkawinan merupakan informasi yang berkaitan dengan identitas seseorang. Data dalam dokumen kependudukan, termasuk informasi status perkawinan, perlu dikelola dan digunakan sesuai dengan ketentuan hukum.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur perlindungan terhadap data pribadi seseorang. Pasal 66 UU PDP melarang setiap orang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain apabila perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
Apabila seseorang sengaja memalsukan data status perkawinan untuk memperoleh keuntungan atau mempermudah proses perkawinan baru, perbuatannya dapat dinilai berdasarkan ketentuan tersebut apabila seluruh unsur tindak pidananya terpenuhi.
Pasal 68 UU PDP mengatur ancaman pidana bagi pelanggaran Pasal 66. Ancaman pidananya berupa penjara paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. Berdasarkan ketentuan kategori denda dalam KUHP, kategori V bernilai paling banyak Rp500 juta.
Penerapan UU PDP tidak dapat dilakukan secara otomatis terhadap setiap ketidaksesuaian informasi. Perlu dibuktikan bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur yang ditentukan undang-undang, termasuk maksud memperoleh keuntungan dan kemungkinan timbulnya kerugian bagi orang lain.
Dengan demikian, apabila pemalsuan status perkawinan dilakukan menggunakan data pribadi yang dimanipulasi, pelaku dapat menghadapi pertanggungjawaban berdasarkan UU PDP selain kemungkinan penerapan ketentuan pidana lainnya.
Pemalsuan KTP dan Pelanggaran Administrasi Kependudukan
KTP merupakan dokumen kependudukan yang memuat informasi identitas penduduk. Pemalsuan KTP atau dokumen kependudukan untuk menyembunyikan status perkawinan dapat menimbulkan konsekuensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
Pasal 93 UU Administrasi Kependudukan mengatur sanksi terhadap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Apabila unsur pasal tersebut terpenuhi, ancaman pidananya dapat berupa penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak kategori V, dengan memperhatikan penyesuaian pidana yang berlaku.
Selain itu, Pasal 97 UU Administrasi Kependudukan mengatur perbuatan mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga pada lebih dari satu kartu keluarga, atau memiliki lebih dari satu KTP, sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut.
Ancaman pidana berdasarkan ketentuan tersebut dapat berupa penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak kategori III, dengan penerapan yang harus memperhatikan penyesuaian pidana yang berlaku.
Oleh sebab itu, apabila seseorang memalsukan KTP atau dokumen kependudukan untuk memanipulasi status perkawinan, perbuatannya dapat diperiksa berdasarkan ketentuan administrasi kependudukan yang relevan. Namun, pasal yang diterapkan bergantung pada bentuk perbuatan dan unsur hukum yang terbukti. Tidak semua pemalsuan data secara otomatis memenuhi seluruh ketentuan pidana tersebut.
Langkah Hukum yang Dapat Ditempuh Istri Pertama
Apabila seorang istri mengetahui bahwa suaminya menikah lagi dengan mengaku belum menikah atau menggunakan dokumen palsu, terdapat beberapa langkah hukum yang dapat dipertimbangkan sesuai keadaan perkara.
- Mengumpulkan bukti. Simpan dokumen perkawinan, bukti status perkawinan sebelumnya, salinan dokumen yang diduga palsu, serta komunikasi yang berkaitan dengan dugaan penyembunyian identitas.
- Memeriksa status perkawinan. Pastikan informasi mengenai perkawinan sebelumnya dan perkawinan berikutnya melalui instansi yang berwenang.
- Mempertimbangkan permohonan pembatalan perkawinan. Jika terdapat dasar hukum dan kedudukan hukum yang sesuai, istri pertama dapat berkonsultasi mengenai pengajuan pembatalan ke pengadilan agama.
- Melaporkan dugaan pemalsuan. Apabila terdapat indikasi pemalsuan surat, data pribadi, atau dokumen kependudukan, laporan dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan jenis perbuatannya.
- Meminta bantuan hukum. Konsultasi dengan advokat atau lembaga bantuan hukum dapat membantu menentukan jalur hukum yang tepat berdasarkan dokumen dan fakta yang tersedia.
Perlu diperhatikan bahwa pembatalan perkawinan, pelaporan dugaan tindak pidana, dan proses administrasi kependudukan merupakan mekanisme yang berbeda. Masing-masing memiliki persyaratan, kewenangan lembaga, dan akibat hukum tersendiri.
Kesimpulan
Mengaku belum menikah demi melakukan poligami dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila tindakan tersebut melibatkan penyembunyian status perkawinan yang menjadi penghalang sah, pemalsuan surat, manipulasi data pribadi, atau pemalsuan dokumen kependudukan.
Pasal 402 KUHP dapat menjadi dasar untuk menilai tindakan melangsungkan perkawinan dengan menyembunyikan perkawinan yang sudah ada. Apabila terdapat dokumen palsu, Pasal 391 KUHP juga dapat relevan. Sementara itu, pemalsuan data pribadi dan dokumen kependudukan dapat diperiksa berdasarkan UU PDP serta UU Administrasi Kependudukan apabila unsur masing-masing ketentuan terpenuhi.
Di sisi lain, perkawinan yang dilangsungkan tanpa memenuhi persyaratan hukum dapat dimohonkan pembatalannya sesuai dengan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan status perkawinan, tetapi juga dapat menyangkut pertanggungjawaban pidana dan keabsahan dokumen.
Penentuan pasal dan sanksi yang tepat harus didasarkan pada fakta, bukti, serta unsur hukum yang terbukti. Karena itu, setiap pihak yang menghadapi persoalan serupa sebaiknya memeriksa dokumen terkait dan memperoleh nasihat hukum sesuai keadaan kasusnya.
Dasar Hukum dan Referensi
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang peraturan pelaksanaan terkait pelindungan data pribadi.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Referensi Ketentuan
- Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 56, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam.
- Pasal 391 dan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Pasal 66 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Pasal 93 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah.
- Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai kategori denda, dengan memperhatikan penyesuaian pidana yang berlaku.
Tentang Penulis
Rangga Triatmaja
Penulis — Universitas STEKOM
Penulis aktif yang berfokus pada isu-isu akademik, teknologi pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kampus.