Hukumnya Menggunakan Data Pribadi Curian untuk Memesan Paket COD
Rangga Triatmaja
23 Oktober 2026
Cash on delivery (COD) merupakan metode pembayaran dalam transaksi jual beli yang memungkinkan pembeli membayar barang ketika barang diterima. Namun, metode ini tidak menghilangkan keharusan adanya persetujuan antara penjual dan pembeli dalam suatu transaksi.
Berdasarkan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), jual beli dianggap telah terjadi setelah para pihak mencapai kesepakatan mengenai barang dan harganya, meskipun barang belum diserahkan dan pembayaran belum dilakukan.
Dalam perdagangan melalui sistem elektronik, Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) juga mengatur bahwa pedagang wajib mengirimkan barang atau jasa setelah persetujuan pembelian dilakukan. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya persetujuan pembelian sebagai dasar pengiriman barang.
Dengan demikian, seseorang yang tidak pernah memesan barang atau menyetujui transaksi COD pada prinsipnya tidak dapat begitu saja dibebani kewajiban membayar paket tersebut. Apabila nama dan alamatnya digunakan oleh orang lain tanpa izin, orang tersebut dapat menyampaikan keberatan kepada penjual, platform perdagangan elektronik, atau perusahaan ekspedisi.
Syarat Sah Perjanjian dalam Transaksi COD
Salah satu syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan termasuk syarat subjektif yang harus dipenuhi agar perjanjian sah.
Apabila seseorang tidak pernah menyetujui transaksi dan identitasnya digunakan tanpa izin, perlu diperiksa apakah benar terdapat hubungan kontraktual antara orang tersebut dan penjual. Tidak adanya persetujuan dapat menjadi dasar untuk menyatakan bahwa orang tersebut tidak terikat pada transaksi yang dilakukan pihak lain atas namanya.
Namun, penyelesaian hukumnya perlu disesuaikan dengan fakta yang terjadi. Karena itu, penerima paket sebaiknya segera menyampaikan bahwa barang tidak pernah dipesan, meminta pembatalan atau pengembalian paket sesuai prosedur, serta menyimpan bukti komunikasi dan informasi pengiriman.
Apabila muncul sengketa mengenai hak dan kewajiban para pihak, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui mekanisme pengaduan atau jalur hukum yang sesuai. Gugatan ke pengadilan tidak selalu menjadi langkah pertama yang harus dilakukan.
Jerat Hukum Menggunakan Nama dan Alamat Orang Lain
Penggunaan nama dan alamat seseorang tanpa dasar yang sah untuk memesan paket COD dapat menimbulkan persoalan hukum, khususnya jika tindakan tersebut melibatkan pengumpulan, pengungkapan, atau penggunaan data pribadi secara melawan hukum.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur bahwa data pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan informasi lainnya. Pasal 4 ayat (3) UU PDP memasukkan nama lengkap sebagai data pribadi yang bersifat umum. Alamat juga dapat menjadi data pribadi apabila memungkinkan seseorang diidentifikasi.
Oleh karena itu, penggunaan nama dan alamat seseorang untuk melakukan pemesanan tanpa sepengetahuan atau persetujuannya perlu dinilai berdasarkan ketentuan pelindungan data pribadi. Pemrosesan data pribadi harus memiliki dasar yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU PDP. Persetujuan yang sah dan eksplisit merupakan salah satu dasar pemrosesan, tetapi bukan satu-satunya dasar yang diakui undang-undang.
Apabila seseorang memperoleh atau menggunakan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum, perbuatannya dapat berpotensi melanggar Pasal 65 UU PDP. Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 67 UU PDP, dengan penerapan yang perlu disesuaikan pada perbuatan dan unsur pidana yang terbukti.
Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ancaman pidana dalam Pasal 67 UU PDP mengalami penyesuaian. Secara umum, ketentuan tersebut mencakup perbuatan berikut:
- Memperoleh atau mengumpulkan data pribadi secara melawan hukum. Pasal 67 ayat (1) UU PDP mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV apabila unsur tindak pidananya terpenuhi.
- Mengungkapkan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum. Pasal 67 ayat (2) UU PDP mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- Menggunakan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum. Pasal 67 ayat (3) UU PDP mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
Besaran denda kategori IV merujuk pada ketentuan kategori denda dalam KUHP yang berlaku, yaitu paling banyak Rp200 juta. Penerapan pasal-pasal tersebut tetap bergantung pada terpenuhinya unsur tindak pidana, termasuk unsur kesengajaan dan sifat melawan hukum sesuai rumusan pasal yang bersangkutan.
Selain pidana pokok, Pasal 69 UU PDP juga mengatur kemungkinan penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau merupakan hasil tindak pidana serta pembayaran ganti kerugian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Siapa yang Dapat Menjadi Korban dan Pihak yang Bertanggung Jawab?
Dalam kasus pemesanan paket COD menggunakan data pribadi tanpa izin, orang yang nama atau alamatnya dicantumkan sebagai penerima dapat menjadi pihak yang dirugikan. Kerugian dapat berupa terganggunya privasi, penyalahgunaan identitas, atau tekanan untuk membayar barang yang tidak pernah dipesan.
Jika anggota keluarga terlanjur membayar paket tersebut, anggota keluarga itu juga mungkin mengalami kerugian finansial. Bukti pembayaran dan komunikasi terkait transaksi perlu disimpan untuk membantu proses pengaduan atau penyelesaian sengketa.
Sementara itu, pihak yang memperoleh atau menggunakan data pribadi secara melawan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban apabila unsur pelanggaran atau tindak pidananya terbukti. Namun, penjual, pengelola lokapasar (marketplace), dan perusahaan ekspedisi tidak otomatis dapat dianggap sebagai pelaku penyalahgunaan data pribadi. Tanggung jawab setiap pihak harus dinilai berdasarkan perannya, asal-usul data, tindakan yang dilakukan, serta kewajiban hukum yang berlaku.
Langkah Hukum yang Dapat Ditempuh Korban
Jika menerima paket COD yang tidak pernah dipesan, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dan menindaklanjuti peristiwa tersebut.
1. Menolak atau mengajukan pembatalan paket sesuai prosedur
Sampaikan kepada kurir bahwa paket tidak pernah dipesan dan identitas penerima mungkin telah disalahgunakan. Jangan melakukan pembayaran apabila tidak merasa melakukan pemesanan. Hubungi pula penjual atau platform untuk meminta penanganan dan pembatalan transaksi.
2. Mengumpulkan bukti
Simpan informasi pengiriman, nomor resi, percakapan dengan kurir atau penjual, bukti pembayaran jika ada, serta bukti lain yang menunjukkan bahwa transaksi tidak pernah dilakukan. Bukti tersebut dapat membantu proses pemeriksaan lebih lanjut.
3. Melaporkan dugaan penyalahgunaan data pribadi
Jika terdapat dugaan pencurian atau penggunaan data pribadi secara melawan hukum, korban dapat melaporkannya kepada kepolisian. Laporan sebaiknya dilengkapi dengan kronologi dan bukti yang tersedia. Penentuan pasal pidana dilakukan berdasarkan fakta serta hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.
4. Mempertimbangkan tuntutan ganti rugi
Pasal 12 ayat (1) UU PDP memberikan hak kepada subjek data pribadi untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Pasal 1365 KUH Perdata dapat menjadi dasar tuntutan perbuatan melawan hukum apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Langkah yang ditempuh sebaiknya disesuaikan dengan bentuk kerugian, bukti yang dimiliki, dan pihak yang diduga bertanggung jawab.
Tips Melindungi Data Pribadi dari Penyalahgunaan
Pencegahan menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan identitas. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
- Hindari mengeklik tautan mencurigakan yang dikirim melalui pesan atau surat elektronik.
- Periksa keamanan situs sebelum memasukkan informasi pribadi.
- Aktifkan autentikasi dua faktor pada akun yang mendukung fitur tersebut.
- Gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun penting.
- Hindari menggunakan tanggal lahir atau informasi yang mudah ditebak sebagai kata sandi.
- Berhati-hatilah ketika menggunakan jaringan internet publik.
- Batasi informasi pribadi yang dibagikan secara terbuka di media sosial.
- Jangan menyebarkan nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, atau informasi pribadi lainnya jika tidak diperlukan.
- Segera hubungi platform terkait apabila menemukan aktivitas atau transaksi yang tidak dikenal.
Kesimpulan
Menggunakan nama dan alamat orang lain untuk memesan paket COD tanpa izin dapat menimbulkan persoalan hukum, terutama apabila dilakukan melalui pengumpulan atau penggunaan data pribadi secara melawan hukum. Orang yang tidak pernah memesan barang pada prinsipnya tidak dapat langsung dibebani kewajiban pembayaran hanya karena namanya tercantum sebagai penerima paket.
Korban dapat mengajukan keberatan kepada penjual atau platform, mengumpulkan bukti, melaporkan dugaan penyalahgunaan data pribadi kepada kepolisian, serta mempertimbangkan tuntutan ganti rugi jika terdapat dasar hukum yang memadai. Penentuan tanggung jawab dan sanksi tetap bergantung pada fakta serta unsur hukum yang terbukti.
Referensi dan Dasar Hukum
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320, Pasal 1365, dan Pasal 1458.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 4, Pasal 12, Pasal 20, Pasal 65, Pasal 67, dan Pasal 69. Baca dokumen resmi di JDIH BPK.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ketentuan mengenai kategori denda.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Baca dokumen resmi di JDIH BPK.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, khususnya Pasal 63 dan Pasal 64. Baca dokumen resmi di JDIH BPK.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum, materi konsultasi hukum mengenai larangan dan ketentuan pidana dalam UU PDP. Baca penjelasan BPHN.
Tentang Penulis
Rangga Triatmaja
Penulis — Universitas STEKOM
Penulis aktif yang berfokus pada isu-isu akademik, teknologi pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kampus.