Penyadapan dan Penggeledahan Data Digital dalam KUHAP Baru: Aturan, Prosedur, dan Perlindungan Privasi
Rangga Triatmaja
19 Oktober 2026
Hak privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang dilindungi oleh konstitusi Indonesia. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada dalam penguasaannya. Perlindungan terhadap privasi juga berkaitan dengan kebebasan seseorang untuk berkomunikasi dan mengelola informasi.
Jaminan tersebut diperkuat melalui Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah disahkan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Ketentuan ini menegaskan bahwa kehidupan pribadi, keluarga, rumah, dan korespondensi seseorang tidak boleh menjadi sasaran campur tangan yang sewenang-wenang atau melanggar hukum.
Dalam proses penegakan hukum, penyadapan dan penggeledahan data digital merupakan tindakan yang berpotensi membatasi hak privasi. Kedua tindakan tersebut dapat digunakan untuk memperoleh bukti yang diperlukan dalam penyidikan, tetapi pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum dan mengikuti prosedur yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru), yang berlaku sejak 2 Januari 2026 berdasarkan ketentuan penutupnya, mengatur penyadapan dan penggeledahan dengan pendekatan yang berbeda. Penyadapan masih memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang khusus, sedangkan penggeledahan terhadap informasi dan dokumen elektronik telah memperoleh ketentuan prosedural yang lebih terperinci.
Pengaturan Penyadapan dalam KUHAP Baru
Pasal 1 angka 36 UU Nomor 20 Tahun 2025 mendefinisikan penyadapan sebagai kegiatan untuk memperoleh informasi pribadi secara rahasia demi kepentingan penegakan hukum. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mendengarkan, merekam, mengalihkan, menghambat, mengubah, atau menyambungkan komunikasi, memasang perangkat pada jaringan, menggunakan alat perekam tersembunyi, serta mencatat transmisi informasi atau dokumen elektronik.
Penyadapan dapat memanfaatkan jaringan komunikasi kabel, jaringan nirkabel, maupun sistem informasi elektronik melalui internet. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa penyadapan mencakup beragam metode pengumpulan informasi yang mengikuti perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 136 UU Nomor 20 Tahun 2025. Pasal ini menyatakan bahwa penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan. Namun, tata cara pelaksanaannya diserahkan kepada undang-undang tersendiri yang secara khusus mengatur penyadapan.
Dengan demikian, KUHAP baru telah mengakui penyadapan sebagai salah satu tindakan yang dapat digunakan dalam proses penyidikan. Meskipun demikian, pasal tersebut belum mengatur secara lengkap seluruh prosedur pelaksanaannya.
Kebutuhan terhadap Undang-Undang Khusus Penyadapan
Pengaturan dalam Pasal 136 UU Nomor 20 Tahun 2025 bersifat delegatif, yakni menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang khusus mengenai penyadapan. Beberapa aspek yang perlu memperoleh kejelasan antara lain persyaratan penyadapan, mekanisme pemberian izin, jangka waktu pelaksanaan, tata cara penyimpanan hasil penyadapan, pemusnahan data yang tidak lagi diperlukan, serta mekanisme pengawasan dan pengajuan keberatan.
Ketiadaan pengaturan yang menyeluruh dalam KUHAP baru tidak serta-merta berarti seluruh tindakan penyadapan menjadi tidak sah. Kewenangan penyadapan juga masih ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral. Oleh karena itu, persoalan hukumnya perlu dilihat berdasarkan dasar kewenangan yang berlaku untuk masing-masing lembaga dan jenis perkara.
Tantangan yang perlu diselesaikan adalah memastikan adanya standar prosedural yang jelas dan konsisten, terutama mengenai otorisasi, batas penggunaan hasil penyadapan, perlindungan informasi pribadi, serta pertanggungjawaban pihak yang melaksanakannya.
Mahkamah Konstitusi (MK) telah beberapa kali menegaskan pentingnya pengaturan penyadapan melalui undang-undang. Hal tersebut dapat ditelusuri, antara lain, dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-I/2003, Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019.
Secara umum, putusan-putusan tersebut menekankan bahwa penyadapan berkaitan dengan pembatasan hak privasi sehingga kewenangannya tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Pengaturannya perlu memberikan kejelasan mengenai dasar hukum, tujuan, prosedur, dan mekanisme pengawasan.
Prinsip yang sama sejalan dengan CCPR General Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy). Dokumen tersebut menegaskan bahwa campur tangan terhadap kehidupan pribadi dan komunikasi harus memiliki dasar hukum serta tidak boleh bersifat sewenang-wenang. Karena itu, pengaturan penyadapan idealnya memperhatikan prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.
Aspek pengawasan juga menjadi perhatian dalam penerapan KUHAP baru. Terdapat perdebatan mengenai hubungan antara mekanisme praperadilan dan tindakan paksa yang telah memperoleh otorisasi ketua pengadilan negeri. Pengecualian terhadap tindakan tertentu yang telah memperoleh otorisasi tersebut dapat memunculkan pertanyaan mengenai keseragaman pengawasan yudisial.
Dengan demikian, pembentukan undang-undang khusus penyadapan menjadi penting untuk memastikan bahwa kebutuhan penegakan hukum tetap berjalan seimbang dengan perlindungan hak konstitusional warga negara.
Penggeledahan Data Digital dalam KUHAP Baru
Berbeda dari penyadapan, penggeledahan telah diatur lebih terperinci dalam UU Nomor 20 Tahun 2025. Pasal 112 memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan demi kepentingan penyidikan terhadap sejumlah objek, meliputi:
- Rumah dan bangunan.
- Pakaian.
- Badan.
- Alat transportasi.
- Informasi elektronik.
- Dokumen elektronik.
- Benda lainnya.
Pencantuman informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai objek penggeledahan menjadi perkembangan penting dalam hukum acara pidana. Ketentuan ini memberikan landasan yang lebih jelas bagi penyidik untuk mencari bukti yang tersimpan dalam perangkat atau sistem digital.
Pelaksanaan penggeledahan data elektronik juga perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Hal ini penting karena data digital dapat memuat informasi pribadi, komunikasi, dokumen pekerjaan, serta informasi lain yang tidak selalu berkaitan dengan perkara yang sedang disidik.
Oleh sebab itu, kewenangan menggeledah data digital tidak dapat dimaknai sebagai izin untuk membuka seluruh informasi yang dimiliki seseorang tanpa batas. Ruang lingkup pemeriksaan harus tetap berkaitan dengan kepentingan penyidikan dan bukti yang dicari.
Persyaratan Izin Pengadilan untuk Penggeledahan
Pasal 113 UU Nomor 20 Tahun 2025 mengatur bahwa sebelum melakukan penggeledahan, penyidik pada prinsipnya wajib mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri. Permohonan tersebut harus memuat informasi mengenai lokasi yang akan digeledah serta dasar atau fakta yang menimbulkan dugaan bahwa lokasi tersebut menyimpan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana.
Persyaratan ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yudisial. Melalui pemeriksaan permohonan, pengadilan dapat menilai dasar kebutuhan penggeledahan sebelum tindakan tersebut dilaksanakan.
Selain itu, Pasal 113 ayat (3) membatasi penyidik agar hanya memeriksa dan/atau menyita barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana. Pembatasan ini sangat penting dalam penggeledahan perangkat digital karena satu perangkat dapat menyimpan ribuan dokumen, percakapan, foto, riwayat penelusuran, dan data lain yang tidak semuanya relevan dengan perkara.
Ketentuan tersebut dapat menjadi dasar untuk mencegah praktik fishing expedition, yaitu tindakan mencari-cari bukti secara luas tanpa sasaran yang jelas dengan harapan menemukan pelanggaran lain. Dalam konteks digital, praktik semacam ini dapat terjadi apabila penyidik menelusuri seluruh isi perangkat atau akun tanpa batasan yang berhubungan dengan tindak pidana yang sedang ditangani.
Karena itu, penentuan ruang lingkup penggeledahan menjadi bagian penting dari perlindungan privasi. Pengumpulan bukti seharusnya diarahkan pada informasi yang relevan, bukan menjadi alasan untuk memeriksa seluruh kehidupan digital seseorang.
Penggeledahan dalam Keadaan Mendesak
KUHAP baru juga mengatur pengecualian terhadap kewajiban memperoleh izin sebelum penggeledahan. Berdasarkan Pasal 113 ayat (4) dan ayat (5), penggeledahan dapat dilakukan terlebih dahulu dalam keadaan mendesak yang meliputi kondisi geografis yang sulit dijangkau, tertangkap tangan, adanya potensi perusakan atau penghilangan barang bukti, dan/atau situasi berdasarkan penilaian penyidik sebagaimana ditentukan dalam ketentuan tersebut.
Meskipun demikian, keadaan mendesak tidak menghapus kewajiban untuk memperoleh pengawasan pengadilan. Penyidik wajib meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri paling lambat 2 x 24 jam setelah penggeledahan dilakukan.
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 113 ayat (6) dan ayat (7), ketua pengadilan negeri harus mengeluarkan penetapan dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah permohonan diterima.
Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penggeledahan tanpa izin awal tetap diikuti prosedur pengawasan yudisial. Namun, pelaksanaannya perlu dilakukan secara cermat agar pengecualian dalam keadaan mendesak tidak digunakan secara berlebihan dan tetap sesuai dengan persyaratan undang-undang.
Dalam penggeledahan digital, penerapan ketentuan tersebut perlu memperhatikan karakteristik bukti elektronik. Data tertentu dapat dengan cepat dihapus, dipindahkan, atau diubah sehingga tindakan pengamanan bukti mungkin diperlukan. Di sisi lain, kebutuhan untuk mempertahankan bukti tidak boleh menghilangkan batasan hukum mengenai objek dan ruang lingkup penggeledahan.
Perbedaan Penyadapan dan Penggeledahan Data Digital
Penyadapan dan penggeledahan data digital sama-sama dapat digunakan untuk mendukung penyidikan, tetapi keduanya memiliki karakteristik dan mekanisme hukum yang berbeda.
Penyadapan berfokus pada perolehan informasi secara rahasia, termasuk melalui komunikasi atau transmisi elektronik. Sementara itu, penggeledahan data digital merupakan pemeriksaan terhadap informasi atau dokumen elektronik yang menjadi objek pencarian bukti.
Dalam KUHAP baru, penyadapan diakui sebagai kewenangan penyidik untuk kepentingan penyidikan, tetapi tata cara pelaksanaannya masih diserahkan kepada undang-undang khusus. Sebaliknya, penggeledahan telah memiliki ketentuan yang lebih terperinci mengenai izin pengadilan, ruang lingkup pemeriksaan, dan prosedur dalam keadaan mendesak.
Perbedaan ini penting karena masing-masing tindakan dapat menimbulkan bentuk campur tangan yang berbeda terhadap privasi. Penyadapan berpotensi memantau komunikasi atau informasi pribadi secara rahasia, sedangkan penggeledahan digital berpotensi membuka data yang telah tersimpan dalam perangkat maupun sistem elektronik.
Keduanya tetap harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah dan sesuai dengan tujuan penyidikan. Dalam penggeledahan, pembatasan terhadap bukti yang relevan menjadi salah satu perlindungan penting. Dalam penyadapan, kejelasan mengenai otorisasi, durasi, penggunaan hasil, dan pengawasan merupakan aspek yang perlu diperkuat melalui pengaturan khusus.
Pentingnya Keseimbangan antara Penegakan Hukum dan Hak Privasi
Perkembangan teknologi membuat bukti elektronik semakin penting dalam proses penyidikan berbagai tindak pidana. Informasi yang tersimpan dalam perangkat dan sistem digital dapat membantu mengungkap peristiwa pidana, menguji keterangan, serta menyusun rangkaian bukti. Akan tetapi, pemanfaatannya harus tetap berada dalam batas hukum.
Penggeledahan data digital memerlukan penerapan izin pengadilan, pembatasan ruang lingkup pemeriksaan, dan prosedur pengawasan yang sesuai dengan KUHAP baru. Sementara itu, penyadapan memerlukan aturan yang lebih komprehensif agar pelaksanaannya memiliki standar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Prinsip legalitas memastikan bahwa setiap tindakan memiliki dasar hukum. Prinsip kebutuhan dan proporsionalitas mengharuskan tindakan dilakukan sejauh diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah. Adapun akuntabilitas dan pengawasan membantu mencegah penyalahgunaan kewenangan serta memberikan ruang untuk mempertanyakan tindakan yang diduga melanggar hak seseorang.
Pada akhirnya, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memperoleh bukti, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prosedur dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kejelasan aturan penyadapan, pelaksanaan penggeledahan yang terukur, serta pengawasan yang efektif merupakan unsur penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.
Dasar Hukum dan Referensi
Dasar Hukum
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya.
Putusan Mahkamah Konstitusi
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.
Referensi
- United Nations Human Rights Committee. CCPR General Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy).
- M. Ghiffari Andirsta, dkk. “Perlindungan Hak Privasi Tersangka dalam Upaya Paksa Penggeledahan Data Digital Menurut Proyeksi KUHAP 2025.” Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 1, 2026.
- Muhammad Yasir. “Supervision of Law Enforcement Authority Through Pre-Trial in the 2025 Criminal Code.” West Science Law and Human Rights, Vol. 3, No. 4, 2025.
Tentang Penulis
Rangga Triatmaja
Penulis — Universitas STEKOM
Penulis aktif yang berfokus pada isu-isu akademik, teknologi pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kampus.