S1 Hukum Universitas STEKOM
MENU NAVIGASI
Beranda / Artikel / Informasi
Informasi 70 dibaca

Langkah Hukum yang Bisa Ditempuh Jika Ayah Tidak Menafkahi Istri dan Anak

R

Rangga Triatmaja

19 Oktober 2026

Bagikan:
Langkah Hukum yang Bisa Ditempuh Jika Ayah Tidak Menafkahi Istri dan Anak

Nafkah keluarga merupakan salah satu tanggung jawab penting dalam kehidupan rumah tangga. Suami dan ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, anggota keluarga yang dirugikan dapat menempuh langkah hukum untuk memperoleh haknya.

Persoalan ayah yang tidak memberikan nafkah dapat berkaitan dengan hukum perkawinan, hukum pidana, maupun hukum perdata. Penanganannya perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi, termasuk apakah persoalan tersebut menyangkut nafkah istri, nafkah anak, penelantaran dalam rumah tangga, atau utang yang belum dibayarkan.

Kewajiban Suami Memberikan Nafkah kepada Istri dan Anak

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemberian nafkah merupakan bagian dari tanggung jawab suami dalam perkawinan.

Bagi pasangan yang beragama Islam, kewajiban tersebut juga diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan ketentuan itu, suami menanggung kebutuhan keluarga sesuai dengan penghasilannya, yang meliputi:

  1. Nafkah, pakaian, dan tempat tinggal bagi istri.
  2. Biaya rumah tangga, perawatan, serta pengobatan bagi istri dan anak.
  3. Biaya pendidikan bagi anak.

Dengan demikian, kewajiban memberikan nafkah tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mencakup tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan anak. Besarnya nafkah perlu mempertimbangkan kemampuan suami serta ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila ayah atau suami tidak memenuhi kewajiban tersebut, persoalannya dapat dibawa ke jalur hukum. Namun, langkah yang tepat bergantung pada keadaan keluarga, bukti yang tersedia, dan jenis hak yang hendak dituntut.

Langkah Hukum Jika Suami Tidak Memberikan Nafkah

Istri yang tidak memperoleh nafkah dari suaminya dapat mempertimbangkan gugatan ke pengadilan. Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan ke pengadilan apabila suami melalaikan kewajibannya.

Gugatan terkait nafkah pada prinsipnya dapat diajukan tanpa harus sekaligus mengajukan gugatan perceraian. Artinya, apabila istri masih ingin mempertahankan perkawinan, ia dapat mencari penyelesaian hukum atas persoalan nafkah tanpa harus terlebih dahulu memutus hubungan perkawinan.

Pengadilan yang berwenang bergantung pada agama para pihak dan jenis perkara yang diajukan. Untuk perkara perkawinan bagi pasangan beragama Islam, Pengadilan Agama memiliki kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, perkara bagi pasangan non-Islam pada umumnya ditangani Pengadilan Negeri. Penentuan pengadilan dan bentuk gugatan sebaiknya disesuaikan dengan keadaan konkret.

Sebelum mengajukan gugatan, pihak yang dirugikan dapat mengumpulkan bukti yang relevan, seperti:

  • Dokumen perkawinan dan dokumen identitas keluarga.
  • Bukti pengeluaran untuk kebutuhan istri dan anak.
  • Catatan pembayaran nafkah yang pernah diberikan atau bukti tidak adanya pembayaran.
  • Percakapan atau komunikasi yang berkaitan dengan permintaan nafkah.
  • Bukti lain yang menunjukkan kewajiban nafkah dan kondisi yang terjadi.

Bukti tersebut dapat membantu menjelaskan persoalan kepada pengadilan. Apabila tidak memahami prosedur yang harus ditempuh, pihak yang dirugikan dapat berkonsultasi dengan advokat atau lembaga bantuan hukum.

Ayah yang Menelantarkan Keluarga Dapat Terancam Sanksi Pidana

Selain melalui gugatan nafkah, tindakan menelantarkan anggota keluarga juga dapat menimbulkan konsekuensi pidana apabila unsur-unsur tindak pidana yang berlaku terpenuhi.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) melarang seseorang menelantarkan orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya, padahal berdasarkan hukum atau perjanjian ia berkewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Ketentuan ini dapat menjadi dasar untuk menilai tindakan penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ketika seseorang sengaja mengabaikan tanggung jawab pemeliharaan terhadap anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Namun, tidak setiap keterlambatan atau ketidakmampuan memberikan nafkah otomatis merupakan tindak pidana. Penilaian tetap harus memperhatikan fakta dan unsur hukum yang dapat dibuktikan.

UU PKDRT mengatur ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan penelantaran rumah tangga. Besaran pidana yang dapat diterapkan perlu merujuk pada ketentuan sanksi yang berlaku serta aturan penyesuaian pidana yang relevan. Karena itu, penerapan pasal dan ancaman hukum dalam kasus tertentu sebaiknya dikonfirmasi berdasarkan peraturan terbaru.

Jika terdapat dugaan penelantaran, anggota keluarga yang terdampak dapat meminta bantuan kepada kepolisian, lembaga layanan perlindungan, atau pendamping hukum untuk memperoleh informasi mengenai langkah yang sesuai.

Apakah Istri Harus Mengajukan Cerai untuk Menuntut Nafkah?

Tidak selalu. Gugatan mengenai pemenuhan nafkah dapat diajukan tanpa harus disertai gugatan perceraian, sepanjang tuntutan tersebut sesuai dengan kewenangan pengadilan dan dasar hukum yang berlaku.

Perlu dibedakan antara tuntutan agar suami memenuhi kewajiban nafkah selama perkawinan dan tuntutan nafkah setelah perceraian. Keduanya dapat memiliki dasar hukum, bentuk tuntutan, serta persyaratan yang berbeda.

Bagi keluarga Muslim, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dapat menjadi salah satu acuan untuk memahami tanggung jawab suami dan hak istri. Untuk kasus yang berkaitan dengan nafkah anak, penentuan tuntutan juga perlu mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan anak.

Oleh sebab itu, sebelum mengajukan perkara, penting untuk menjelaskan kondisi keluarga secara lengkap kepada pengadilan atau penasihat hukum. Langkah ini membantu memastikan bahwa tuntutan yang diajukan sesuai dengan hak yang ingin diperoleh.

Bagaimana Jika Anak Meminjam Uang untuk Membantu Kebutuhan Keluarga?

Persoalan nafkah keluarga terkadang membuat anak harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau membantu orang tuanya. Dalam situasi tersebut, penting untuk membedakan antara kewajiban ayah memberikan nafkah dan kewajiban hukum yang timbul dari perjanjian utang.

Pada prinsipnya, pihak yang membuat perjanjian pinjaman atas namanya sendiri berkewajiban memenuhi perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Apabila anak meminjam uang atas namanya sendiri untuk membantu ayah, anak tersebut pada umumnya tetap bertanggung jawab kepada pemberi pinjaman, meskipun uangnya digunakan oleh ayah.

Hal ini karena hubungan hukum utang piutang pada dasarnya terbentuk antara pihak yang tercantum sebagai peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman. Penggunaan uang oleh orang lain tidak serta-merta memindahkan kewajiban pembayaran kepada orang yang menggunakan uang tersebut.

Apabila peminjam tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana perjanjian, pemberi pinjaman dapat menempuh upaya hukum perdata berdasarkan keadaan dan bukti yang tersedia. Salah satu dasar yang mungkin digunakan adalah wanprestasi, yaitu keadaan ketika pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati.

Di sisi lain, jika ayah memiliki utang atas namanya sendiri, kewajiban pembayaran pada prinsipnya berada pada ayah sebagai pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kreditur dapat menempuh upaya hukum terhadap debitur sesuai dengan hubungan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Karena itu, seseorang perlu berhati-hati sebelum mengambil pinjaman untuk kebutuhan orang lain. Sebaiknya, pastikan siapa yang secara hukum menjadi peminjam, bagaimana ketentuan pembayaran, dan apakah terdapat bukti tertulis mengenai kesepakatan penggunaan serta pengembalian uang.

Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menempuh Jalur Hukum

Ketika menghadapi persoalan ayah yang tidak menafkahi keluarga, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi masalah secara jelas. Apakah persoalannya berupa tidak terpenuhinya nafkah istri, kebutuhan anak yang diabaikan, penelantaran rumah tangga, atau utang yang belum dibayar? Setiap persoalan dapat memerlukan pendekatan hukum yang berbeda.

Selanjutnya, kumpulkan dokumen dan bukti yang relevan. Catatan kebutuhan keluarga, komunikasi terkait permintaan nafkah, bukti pengeluaran, dan dokumen perkawinan dapat membantu menjelaskan keadaan yang sebenarnya.

Apabila terdapat dugaan tindak pidana penelantaran, keluarga dapat meminta informasi kepada kepolisian atau lembaga pendamping yang berwenang. Sementara itu, jika tujuan utamanya adalah memperoleh pemenuhan nafkah, konsultasi mengenai gugatan perdata atau perkara keluarga dapat membantu menentukan jalur yang sesuai.

Jika keluarga tidak mampu membayar jasa advokat, bantuan hukum dapat dicari melalui organisasi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan. Informasi juga dapat diminta kepada pengadilan yang berwenang mengenai prosedur pengajuan perkara dan layanan bantuan hukum yang tersedia.

Kesimpulan

Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, istri dapat mempertimbangkan gugatan nafkah tanpa harus selalu mengajukan perceraian. Jika perbuatannya memenuhi unsur penelantaran dalam rumah tangga, tindakan tersebut juga dapat menimbulkan konsekuensi pidana.

Sementara itu, utang yang dibuat anak atas namanya sendiri untuk membantu keluarga pada umumnya tetap menjadi tanggung jawab anak kepada pemberi pinjaman. Adapun utang yang dibuat ayah atas namanya sendiri pada prinsipnya menjadi tanggung jawab ayah sebagai debitur.

Karena setiap kasus memiliki keadaan dan bukti yang berbeda, pemilihan langkah hukum perlu dilakukan dengan mempertimbangkan hubungan hukum para pihak, jenis tuntutan, serta peraturan yang berlaku.

Dasar Hukum

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
  7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Daftar Referensi

  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 34.
  • Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 80 ayat (4).
  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, khususnya Pasal 9 ayat (1) dan ketentuan sanksi pidananya.
  • Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terkait perjanjian dan wanprestasi.
R

Tentang Penulis

Rangga Triatmaja

Penulis — Universitas STEKOM

Penulis aktif yang berfokus pada isu-isu akademik, teknologi pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kampus.