S1 Hukum Universitas STEKOM
MENU NAVIGASI
Beranda / Artikel / Informasi
Informasi 131 dibaca

Tetangga Memasang CCTV Mengarah ke Kamar? Kenali Hak Privasi dan Langkah Hukumnya

R

Rangga Triatmaja

21 Oktober 2026

Bagikan:
Tetangga Memasang CCTV Mengarah ke Kamar? Kenali Hak Privasi dan Langkah Hukumnya

Privasi merupakan hak mendasar yang dimiliki setiap orang untuk menjalani kehidupan pribadi tanpa gangguan atau pengawasan yang tidak semestinya. Karena itu, pemasangan kamera pengawas atau closed-circuit television (CCTV) oleh tetangga yang mengarah langsung ke jendela kamar tidur dapat menimbulkan persoalan hukum, terutama apabila kamera tersebut digunakan untuk melihat atau merekam aktivitas pribadi tanpa izin.

Hak atas privasi memperoleh perlindungan konstitusional melalui Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menjamin perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman setiap orang.

Meski demikian, tidak semua pemasangan CCTV otomatis merupakan tindak pidana. Penilaian hukumnya perlu mempertimbangkan arah kamera, tujuan pemasangan, apakah aktivitas pribadi benar-benar direkam, dasar pemrosesan data pribadi, serta ada atau tidaknya kerugian yang ditimbulkan.

Apakah Memasang CCTV Mengarah ke Kamar Tetangga Melanggar Hukum?

Kamera pengawas pada dasarnya dapat digunakan untuk menjaga keamanan rumah dan lingkungan. Namun, penggunaannya perlu memperhatikan hak orang lain, khususnya ketika kamera mengarah ke area privat seperti kamar tidur.

Seseorang secara wajar mengharapkan bahwa aktivitas yang berlangsung di dalam kamar tidak menjadi objek pengamatan atau perekaman tanpa persetujuannya. Jika CCTV tetangga diarahkan ke jendela kamar dan digunakan untuk memantau kegiatan pribadi penghuni rumah, tindakan tersebut berpotensi melanggar hak privasi.

Rekaman berupa foto atau video juga dapat termasuk informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Oleh sebab itu, penggunaan kamera untuk memperoleh atau menyimpan rekaman seseorang tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 26 UU ITE beserta perubahannya mengatur perlindungan terhadap penggunaan informasi melalui media elektronik yang berkaitan dengan data pribadi seseorang. Ketentuan tersebut menekankan pentingnya persetujuan pihak yang bersangkutan dalam penggunaan informasi pribadi, sesuai konteks dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan Data Pribadi dalam Rekaman CCTV

Selain UU ITE, persoalan perekaman menggunakan CCTV juga dapat berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Dalam Pasal 1 angka 1 UU PDP, data pribadi didefinisikan sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Foto atau video yang dapat mengidentifikasi seseorang berpotensi termasuk data pribadi. Sementara itu, data biometrik, termasuk gambar wajah dalam kondisi yang memenuhi definisi dan ketentuan UU PDP, tergolong data pribadi yang bersifat spesifik.

Kegiatan mengambil, mengumpulkan, menggunakan, dan menyimpan rekaman CCTV dapat termasuk pemrosesan data pribadi. Berdasarkan Pasal 20 UU PDP, pemrosesan data pribadi harus memiliki dasar yang sah, misalnya persetujuan eksplisit dari subjek data untuk tujuan tertentu, atau dasar pemrosesan lain yang diakui undang-undang.

Dengan demikian, pemasangan CCTV yang merekam aktivitas pribadi seseorang tanpa dasar pemrosesan yang sah dapat menimbulkan persoalan hukum. Namun, ada atau tidaknya pelanggaran perlu dinilai berdasarkan fakta, tujuan perekaman, jenis data yang dikumpulkan, serta ketentuan yang relevan.

Ancaman Pidana bagi Perekaman Aktivitas Pribadi Tanpa Hak

Apabila kamera digunakan untuk merekam seseorang secara melawan hukum, tindakan tersebut dapat berpotensi dikenai ketentuan pidana, bergantung pada unsur yang terpenuhi.

Salah satu ketentuan yang perlu diperhatikan adalah Pasal 67 ayat (1) UU PDP. Pasal ini mengatur sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi subjek data pribadi.

Ancaman pidana dalam ketentuan tersebut berupa penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV, yang menurut ketentuan penyesuaian pidana terkait mencapai Rp200 juta. Penerapannya tetap mensyaratkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Selain itu, Pasal 259 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana terkait penggunaan kesempatan yang diperoleh melalui tipu muslihat atau secara melawan hukum untuk merekam gambar seseorang yang berada di dalam rumah atau ruangan yang tidak terbuka untuk umum menggunakan alat bantu teknis, apabila tindakan itu merugikan kepentingan hukum orang tersebut.

Ketentuan KUHP baru tersebut mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Ancaman pidananya berupa penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak kategori VI, sepanjang unsur-unsur yang disyaratkan dalam pasal tersebut terbukti.

Oleh karena itu, jika tetangga memasang CCTV yang mengarah ke kamar, penting untuk membedakan antara posisi kamera yang menimbulkan kekhawatiran dan tindakan perekaman yang memenuhi unsur tindak pidana. Arah kamera dapat menjadi petunjuk awal, tetapi penentuan pertanggungjawaban pidana memerlukan pemeriksaan fakta dan bukti.

Bisakah Menuntut Tetangga secara Perdata?

Selain jalur pidana, orang yang merasa dirugikan juga dapat mempertimbangkan gugatan perdata apabila terdapat dasar hukum dan bukti yang memadai.

Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE mengatur penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang serta hak untuk mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan dalam keadaan yang diatur ketentuan tersebut.

Selanjutnya, Pasal 12 UU PDP memberikan hak kepada subjek data pribadi untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum perdata, tindakan pemasangan atau penggunaan CCTV yang melanggar hak orang lain juga dapat dipertimbangkan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Penerapan pasal tersebut memerlukan penilaian terhadap unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan sebab akibat.

Jika syarat hukum terpenuhi, tuntutan yang dapat dipertimbangkan antara lain meminta penghentian perekaman yang melanggar hak, penyesuaian atau pemindahan posisi kamera, serta ganti rugi apabila kerugian dapat dibuktikan. Permintaan pencopotan kamera secara keseluruhan bergantung pada keadaan perkara dan dasar tuntutan yang diajukan.

Langkah yang Bisa Dilakukan Jika CCTV Tetangga Mengarah ke Kamar

Menghadapi persoalan CCTV sebaiknya dilakukan secara bertahap dan mengutamakan keselamatan. Hindari merusak kamera atau melakukan tindakan yang berpotensi memicu konflik.

1. Dokumentasikan Posisi Kamera

Catat posisi CCTV, arah lensa, lokasi pemasangan, dan waktu ketika kamera terlihat mengarah ke kamar. Jika memungkinkan, dokumentasikan dari area yang dapat diakses secara sah tanpa memasuki pekarangan tetangga atau melanggar privasi pihak lain.

Simpan bukti komunikasi yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Jangan mencoba mengambil atau menyebarkan rekaman milik tetangga secara tidak sah.

2. Sampaikan Keberatan dengan Baik

Jika situasinya memungkinkan dan aman, bicarakan persoalan tersebut secara langsung dengan tetangga. Jelaskan bahwa arah kamera menimbulkan kekhawatiran terhadap privasi penghuni rumah.

Anda dapat meminta tetangga mengubah sudut kamera, memasang pembatas area pandang, atau memindahkan perangkat agar tidak menangkap bagian dalam kamar.

3. Libatkan Ketua RT/RW atau Mediator

Jika pembicaraan langsung tidak menghasilkan penyelesaian, mintalah bantuan Ketua RT/RW atau tokoh masyarakat untuk memfasilitasi musyawarah. Mediasi dapat menjadi jalan awal untuk mencari penyelesaian tanpa memperbesar konflik.

Penyelesaian secara damai bukan berarti menghilangkan hak Anda untuk menempuh jalur hukum. Langkah ini merupakan upaya untuk menyelesaikan persoalan secara proporsional apabila masih memungkinkan.

4. Kirimkan Somasi Jika Diperlukan

Apabila tetangga tetap tidak menanggapi keberatan, Anda dapat mempertimbangkan somasi atau teguran tertulis. Surat tersebut dapat memuat penjelasan mengenai posisi CCTV, alasan keberatan, permintaan penghentian perekaman atau perubahan arah kamera, serta batas waktu untuk memberikan tanggapan.

Pasal 1238 KUH Perdata berkaitan dengan keadaan lalai dalam konteks perikatan. Namun, dasar dan fungsi somasi perlu disesuaikan dengan karakter sengketa yang dihadapi. Dalam perkara dugaan pelanggaran privasi, somasi bukan syarat mutlak untuk setiap laporan pidana, tetapi dapat menjadi bagian dari upaya penyelesaian dan dokumentasi sengketa perdata.

Jika diperlukan, mintalah bantuan advokat untuk menyusun surat agar tuntutan dan dasar hukumnya sesuai dengan keadaan perkara.

5. Laporkan kepada Aparat atau Ajukan Gugatan

Apabila terdapat dugaan perekaman ilegal atau pelanggaran hukum lainnya, Anda dapat berkonsultasi dengan kepolisian mengenai kemungkinan membuat laporan. Bawa bukti yang tersedia, seperti dokumentasi arah kamera, komunikasi dengan tetangga, dan keterangan saksi apabila ada.

Jika terdapat kerugian dan dasar gugatan yang memadai, Anda juga dapat mempertimbangkan gugatan perdata. Tuntutannya dapat berupa penghentian perbuatan yang melanggar hukum, penyesuaian posisi kamera, atau ganti rugi sesuai kerugian yang dapat dibuktikan.

Penentuan jalur hukum yang paling tepat bergantung pada fakta dan bukti. Jika Anda merasa terancam atau khawatir terjadi kekerasan, utamakan keselamatan dan mintalah bantuan pihak berwenang.

Kesimpulan

Pemasangan CCTV yang mengarah ke kamar tidur tetangga dapat menimbulkan persoalan hukum apabila perangkat tersebut digunakan untuk mengawasi atau merekam aktivitas pribadi secara melawan hukum. Hak atas privasi dilindungi oleh UUD 1945 dan dapat berkaitan dengan ketentuan UU ITE, UU PDP, serta KUHP.

Meski demikian, keberadaan kamera yang mengarah ke suatu area tidak serta-merta membuktikan terjadinya tindak pidana. Penilaian hukum harus memperhatikan tujuan pemasangan, apakah perekaman benar-benar dilakukan, dasar pemrosesan data pribadi, unsur tindak pidana, serta kerugian yang timbul.

Langkah awal yang dapat ditempuh adalah mendokumentasikan keadaan secara sah, menyampaikan keberatan, dan mencoba mediasi. Apabila tidak tercapai penyelesaian atau terdapat dugaan pelanggaran serius, jalur hukum pidana maupun perdata dapat dipertimbangkan sesuai bukti dan ketentuan yang berlaku.

Daftar Referensi

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1).
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1238 dan Pasal 1365.
  3. Herzien Inlandsch Reglement (HIR), khususnya Pasal 130 mengenai upaya perdamaian dalam proses perdata.
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 259 huruf a dan Pasal 624.
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
R

Tentang Penulis

Rangga Triatmaja

Penulis — Universitas STEKOM

Penulis aktif yang berfokus pada isu-isu akademik, teknologi pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kampus.