S1 Hukum Universitas STEKOM
MENU NAVIGASI
Beranda / Artikel / Informasi
Informasi 61 dibaca

Mengenal Leniency Program dalam Kasus Kartel dan Penerapannya di Indonesia

R

Rangga Triatmaja

22 Oktober 2026

Bagikan:
Mengenal Leniency Program dalam Kasus Kartel dan Penerapannya di Indonesia

Leniency program adalah mekanisme dalam hukum persaingan usaha yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh pembebasan atau pengurangan denda apabila mengungkapkan keterlibatannya dalam praktik kartel dan bekerja sama dengan otoritas persaingan usaha. Program ini bertujuan mendorong pengungkapan pelanggaran yang sulit dideteksi karena biasanya dilakukan secara tertutup oleh para pelaku usaha yang saling bersepakat.

Dalam praktiknya, leniency program dapat membantu otoritas memperoleh informasi dan bukti penting untuk mengungkap keberadaan kartel. Sebagai imbalan atas kerja sama yang memenuhi persyaratan, perusahaan yang terlibat dapat memperoleh fasilitas berupa imunitas dari denda atau pengurangan besaran denda. Namun, fasilitas tersebut hanya berlaku apabila sistem hukum di yurisdiksi terkait memang mengaturnya.

Di Indonesia, larangan kartel diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Meski demikian, keberadaan aturan mengenai faktor yang meringankan denda tidak serta-merta berarti Indonesia telah memiliki leniency program sebagaimana diterapkan di sejumlah negara atau kawasan lain.

Apakah Leniency Program Sudah Diatur di Indonesia?

Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pesaingnya yang bertujuan memengaruhi harga melalui pengaturan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa, apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu landasan hukum untuk menindak praktik kartel di Indonesia. Dalam penegakan hukum persaingan usaha, kartel dapat melibatkan kesepakatan antarpesaing untuk mengendalikan harga, produksi, atau pemasaran sehingga persaingan di pasar menjadi terganggu.

Namun, Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak secara khusus mengatur pemberian kekebalan atau pembebasan denda kepada pelaku usaha yang pertama kali melaporkan keterlibatan dalam kartel. Dengan kata lain, ketentuan larangan kartel tersebut tidak menyediakan mekanisme imunitas seperti yang dikenal dalam leniency program.

Indonesia memang memiliki ketentuan mengenai faktor yang dapat meringankan sanksi denda. Pasal 14 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memasukkan faktor yang meringankan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan besaran denda.

Faktor-faktor tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 15 PP Nomor 44 Tahun 2021 dan Pasal 5 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Beberapa keadaan yang dapat dipertimbangkan sebagai faktor peringan meliputi:

  1. Pelaku usaha telah melakukan upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat, misalnya melalui penerapan kode etik, pelatihan, penyuluhan, atau sosialisasi.
  2. Pelaku usaha secara sukarela menghentikan perilaku antipersaingan sejak perkara mulai muncul.
  3. Pelaku usaha belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis.
  4. Pelanggaran tidak dilakukan secara sengaja.
  5. Pelaku usaha bukan pihak yang memimpin atau memprakarsai pelanggaran.
  6. Dampak pelanggaran terhadap persaingan tidak signifikan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku usaha dapat mengajukan keadaan yang meringankan dengan menyertakan bukti pendukung. Sebagai contoh, perusahaan dapat menunjukkan bahwa mereka telah menghentikan perilaku antipersaingan secara sukarela setelah perkara muncul. Bukti dan keadaan tersebut kemudian dapat dinilai oleh Majelis Komisi dalam proses penentuan besaran denda.

Meskipun demikian, pengajuan faktor peringan tidak otomatis menjamin pengurangan denda. Penilaiannya bergantung pada keadaan perkara, bukti yang tersedia, dan pertimbangan otoritas yang berwenang.

Perbedaan Faktor Peringan Denda dan Leniency Program

Faktor peringan denda perlu dibedakan dari leniency program. Keduanya mungkin sama-sama berujung pada pengurangan beban sanksi, tetapi mempunyai dasar dan mekanisme yang berbeda.

Dalam leniency program, pelaku usaha dapat memperoleh pembebasan atau pengurangan denda berdasarkan pengungkapan kartel dan kontribusi informasi atau bukti yang diberikan kepada otoritas. Program ini umumnya mengatur persyaratan kelayakan, urutan pemohon, kewajiban kerja sama, serta besaran imunitas atau pengurangan yang dapat diberikan.

Sebaliknya, ketentuan faktor peringan denda di Indonesia tidak secara khusus menjamin bahwa pelapor pertama akan memperoleh kekebalan dari denda. Ketentuan tersebut juga tidak membentuk prosedur leniency tersendiri yang menetapkan urutan pemohon dan rentang pengurangan denda berdasarkan nilai bukti yang diserahkan.

Selain itu, Pasal 18 PP Nomor 44 Tahun 2021 mengatur kemungkinan pemberian kelonggaran pembayaran denda. Berdasarkan permohonan tertulis yang disertai data pendukung, KPPU dapat memberikan kelonggaran berupa pembayaran secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan atau kelangsungan kegiatan pelaku usaha.

Kelonggaran pembayaran tersebut juga tidak dapat disamakan dengan leniency program. Fasilitas itu berkaitan dengan cara atau waktu pembayaran denda yang dikenakan, bukan pembebasan denda sebagai imbalan atas pengungkapan praktik kartel.

Penilaian bahwa Indonesia belum memiliki rezim leniency yang berjalan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 juga disebut dalam dokumen kontribusi Indonesia kepada Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) berjudul Competition and Corruption in Public Procurement — Note by Indonesia, tertanggal 9 Juni 2026.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dan dokumen tersebut, faktor peringan denda yang tersedia di Indonesia belum dapat diperlakukan sebagai leniency program secara utuh.

Penerapan Leniency Program di Uni Eropa

Untuk memahami mekanisme leniency program, pengaturan di Uni Eropa dapat menjadi bahan perbandingan. Komisi Eropa memiliki Commission Notice on Immunity from Fines and Reduction of Fines in Cartel Cases atau yang dikenal sebagai Leniency Notice. Pedoman yang diterbitkan pada 2006 tersebut kemudian mengalami perubahan pada 2015.

Leniency Notice membedakan dua fasilitas utama, yaitu pembebasan denda dan pengurangan denda. Mekanisme tersebut berlaku dalam penanganan perkara oleh Komisi Eropa dan tidak dapat langsung dijadikan dasar bagi pelaku usaha untuk meminta imunitas kepada KPPU.

1. Pembebasan denda atau immunity from fines

Berdasarkan Butir 8–11 Leniency Notice, perusahaan dapat memperoleh pembebasan denda apabila menjadi pihak yang pertama kali menyerahkan informasi dan bukti yang memenuhi persyaratan tertentu. Bukti tersebut harus memungkinkan Komisi Eropa melakukan pemeriksaan terarah atau membuktikan adanya pelanggaran, bergantung pada kondisi dan persyaratan yang berlaku.

Namun, menjadi pihak pertama yang melapor tidak selalu menjamin pemberian imunitas. Komisi Eropa juga mempertimbangkan bukti yang telah dimilikinya sebelum permohonan diajukan dan apakah informasi yang diserahkan memenuhi kriteria dalam pedoman tersebut.

Selain persyaratan bukti, pemohon wajib bekerja sama secara sungguh-sungguh, lengkap, cepat, dan berkelanjutan selama pemeriksaan berlangsung. Kewajiban ini diatur lebih lanjut dalam Butir 12–13 Leniency Notice.

Perusahaan juga harus memenuhi persyaratan mengenai penghentian keterlibatan dalam kartel, menjaga kerahasiaan permohonan, serta tidak memusnahkan, memalsukan, atau menyembunyikan bukti. Perusahaan yang memaksa pihak lain bergabung atau tetap berada dalam kartel tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembebasan denda.

Dalam penerapannya, imunitas dapat diberikan secara bersyarat terlebih dahulu. Pembebasan denda kemudian ditegaskan dalam keputusan akhir setelah Komisi Eropa memastikan bahwa pemohon telah memenuhi seluruh kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama tidak berhenti ketika laporan pertama disampaikan, tetapi harus terus dilakukan selama proses penegakan hukum.

2. Pengurangan denda atau reduction of fines

Perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pembebasan denda masih berpeluang memperoleh pengurangan denda. Berdasarkan Butir 23–25 Leniency Notice, pengurangan dapat diberikan apabila perusahaan menyerahkan bukti yang memiliki nilai tambah signifikan dibandingkan bukti yang telah dimiliki Komisi Eropa.

Artinya, informasi yang diberikan harus benar-benar membantu mengungkap atau membuktikan pelanggaran. Sekadar menghubungi otoritas atau mengakui keterlibatan dalam kartel belum tentu memenuhi persyaratan tersebut.

Butir 26 Leniency Notice menetapkan rentang pengurangan denda sebagai berikut:

  • 30–50% untuk perusahaan pertama yang memenuhi persyaratan pengurangan denda.
  • 20–30% untuk perusahaan kedua yang memenuhi persyaratan.
  • Paling tinggi 20% untuk perusahaan berikutnya yang memenuhi persyaratan.

Penentuan urutan tersebut didasarkan pada pemenuhan persyaratan penyerahan bukti yang memiliki nilai tambah signifikan, bukan semata-mata berdasarkan siapa yang pertama kali menghubungi otoritas.

Meskipun demikian, perlindungan dalam leniency program memiliki batas. Butir 39 Leniency Notice menegaskan bahwa pembebasan atau pengurangan denda tidak menghapus kemungkinan adanya konsekuensi perdata akibat keterlibatan perusahaan dalam pelanggaran. Oleh karena itu, memperoleh leniency tidak berarti perusahaan terbebas dari seluruh akibat hukum.

Contoh Penerapan Leniency Program dalam Kasus Kartel Truk di Eropa

Salah satu contoh penerapan leniency program dapat ditemukan dalam perkara AT.39824 — Trucks, yang diputus oleh Komisi Eropa pada 19 Juli 2016.

Perkara tersebut berkaitan dengan koordinasi harga dan kenaikan harga bruto untuk truk berukuran menengah dan berat. Koordinasi juga mencakup waktu penerapan kenaikan harga serta pembebanan biaya teknologi yang berkaitan dengan standar emisi. Pelanggaran berlangsung pada periode 1997–2011 di Wilayah Ekonomi Eropa.

Dalam perkara tersebut, MAN mengajukan permohonan imunitas pada 20 September 2010. Komisi Eropa kemudian memberikan imunitas bersyarat pada 17 Desember 2010.

Setelah mengevaluasi pelaksanaan kewajiban kerja sama MAN, Komisi Eropa memutuskan bahwa perusahaan tersebut memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembebasan denda. Dalam keputusan akhirnya, denda MAN ditetapkan sebesar EUR 0.

Sementara itu, perusahaan lain yang terlibat, yaitu Daimler, Iveco, Volvo/Renault, dan DAF, dikenai denda dengan jumlah keseluruhan sekitar EUR 2,93 miliar.

Perkara ini memperlihatkan bagaimana leniency program dapat digunakan untuk mendorong pengungkapan kartel. MAN tetap dinyatakan terlibat dalam pelanggaran, tetapi memperoleh pembebasan denda karena memenuhi persyaratan program. Jadi, pembebasan denda tidak berarti perusahaan dinyatakan tidak melakukan kartel, melainkan merupakan konsekuensi dari pemenuhan persyaratan kerja sama yang ditetapkan oleh Komisi Eropa.

Kesimpulan

Leniency program merupakan mekanisme dalam hukum persaingan usaha yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh pembebasan atau pengurangan denda sebagai imbalan atas pengungkapan kartel dan kerja sama dengan otoritas yang berwenang.

Di Indonesia, Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 melarang praktik kartel. Peraturan yang berlaku juga mengatur faktor yang dapat meringankan denda serta kelonggaran pembayaran denda. Namun, kedua mekanisme tersebut berbeda dari leniency program karena tidak secara khusus menjamin imunitas bagi pelapor pertama atau menyediakan skema pengurangan denda berdasarkan kontribusi bukti.

Sebaliknya, Uni Eropa memiliki Leniency Notice yang mengatur persyaratan pembebasan dan pengurangan denda secara lebih terstruktur. Perkara kartel truk yang melibatkan MAN menunjukkan bahwa perusahaan dapat memperoleh pembebasan denda meskipun keterlibatannya dalam pelanggaran tetap dinyatakan dalam keputusan akhir.

Dengan demikian, pelaku usaha yang mempertimbangkan untuk mengungkap keterlibatannya dalam kartel di Indonesia perlu memahami bahwa penyampaian informasi kepada KPPU tidak dengan sendirinya menjamin pembebasan denda. Penilaian hukum tetap perlu didasarkan pada ketentuan yang berlaku, keadaan perkara, dan bukti yang tersedia.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  5. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
  6. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan

European Commission. Decision of 19 July 2016, Case AT.39824 — Trucks, C(2016) 4673 final.

Referensi

  1. European Commission. Commission Notice on Immunity from Fines and Reduction of Fines in Cartel Cases, 2006/C 298/11, sebagaimana diubah pada 2015.
  2. UNCTAD. Competition Guidelines: Leniency Programmes. 2016.
  3. OECD. Competition and Corruption in Public Procurement — Note by Indonesia, OECD DAF/COMP/WD(2026)102, 9 Juni 2026.
  4. European Commission. Decision of 19 July 2016, Case AT.39824 — Trucks, C(2016) 4673 final, khususnya paragraf 2, 128–129, 136, dan Pasal 2.
R

Tentang Penulis

Rangga Triatmaja

Penulis — Universitas STEKOM

Penulis aktif yang berfokus pada isu-isu akademik, teknologi pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kampus.