Hukuman Memalsukan Identitas untuk Membuat Paspor: Aturan Keimigrasian dan Pelindungan Data Pribadi
Rangga Triatmaja
19 Oktober 2026
Paspor merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bagi warga negara Indonesia (WNI) untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dalam jangka waktu tertentu. Keberadaan paspor menjadi salah satu persyaratan penting dalam perjalanan internasional sehingga proses penerbitannya harus didasarkan pada identitas dan keterangan yang benar.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, paspor terdiri atas paspor diplomatik, paspor dinas, dan paspor biasa. Paspor diplomatik digunakan untuk keperluan diplomatik, sedangkan paspor dinas diperuntukkan bagi pelaksanaan tugas resmi pemerintahan. Adapun paspor biasa digunakan untuk keperluan perjalanan umum ke luar negeri, termasuk perjalanan pribadi maupun bekerja di negara lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi WNI yang berada atau berdomisili di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan melalui kantor imigrasi dengan memenuhi persyaratan administratif. Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dokumen persyaratan yang diperlukan meliputi kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), serta salah satu dokumen pendukung identitas, seperti akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, maupun surat baptis sesuai ketentuan yang berlaku.
Persyaratan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa identitas pemohon dapat diverifikasi dan informasi yang dicantumkan dalam dokumen perjalanan sesuai dengan data yang sah. Oleh karena itu, penggunaan identitas palsu atau pemberian keterangan yang tidak benar dalam proses pembuatan paspor dapat menimbulkan konsekuensi hukum.
Sanksi Memalsukan Identitas untuk Membuat Paspor
Dalam perspektif hukum keimigrasian, tindakan memberikan data palsu atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur larangan memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi diri sendiri maupun orang lain.
Berdasarkan ketentuan tersebut sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemalsuan informasi untuk memperoleh paspor bukan sekadar kesalahan administratif. Apabila unsur tindak pidana terpenuhi, perbuatan tersebut dapat diproses melalui mekanisme hukum pidana keimigrasian.
Pertanggungjawaban hukum juga perlu mempertimbangkan siapa yang melakukan pemalsuan, bagaimana perbuatan itu dilakukan, serta apakah terdapat unsur kesengajaan dan pemenuhan unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, seseorang yang menggunakan identitas palsu maupun pihak yang sengaja membantu memberikan keterangan tidak benar perlu dinilai berdasarkan peran dan bukti dalam perkara yang bersangkutan.
Pemalsuan Identitas oleh Perusahaan dalam Perspektif Pelindungan Data Pribadi
Selain ditinjau dari hukum keimigrasian, pemalsuan identitas untuk membuat paspor juga dapat berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan pelindungan data pribadi. Persoalan ini menjadi relevan apabila perusahaan penyalur tenaga kerja atau pihak lain yang membantu proses penempatan pekerja migran mengumpulkan dan mengelola data seseorang, kemudian mengubahnya atau menggunakannya untuk membuat dokumen perjalanan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengatur bahwa data pribadi merupakan data mengenai orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir termasuk contoh data pribadi yang bersifat umum.
Dalam proses pembuatan paspor, data tersebut perlu dikelola secara benar karena menjadi bagian dari informasi yang digunakan untuk memastikan identitas pemohon. Apabila perusahaan sengaja mengganti identitas pekerja dengan identitas yang tidak sesuai, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum berdasarkan UU PDP maupun ketentuan keimigrasian.
Kewajiban Perusahaan sebagai Pengendali Data Pribadi
Perusahaan yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan data pribadi dalam kegiatan usahanya dapat termasuk dalam kategori pengendali data pribadi. Pengertian ini tercantum dalam UU PDP dan peraturan pelaksanaannya, sepanjang perusahaan tersebut memenuhi unsur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Kegiatan mengumpulkan, menyimpan, menggunakan, mengubah, atau menyerahkan data pribadi untuk membantu pengurusan paspor merupakan bagian dari aktivitas pemrosesan data pribadi. Karena itu, perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut wajib memperhatikan dasar hukum pemrosesan, tujuan penggunaan data, serta hak orang yang datanya dikelola.
Berdasarkan ketentuan pelindungan data pribadi, pengendali data harus memberikan informasi yang jelas mengenai identitas pihak yang memproses data, dasar kepentingan hukum, tujuan pemrosesan, serta penggunaan data pribadi. Informasi yang disampaikan kepada subjek data juga harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
Perusahaan juga berkewajiban menjaga agar data pribadi yang diproses akurat, lengkap, dan konsisten. Akurasi data berhubungan dengan tingkat kebenaran informasi berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, tindakan sengaja mengubah identitas pekerja atau memasukkan informasi palsu dalam proses pembuatan paspor dapat bertentangan dengan prinsip pelindungan data pribadi. Namun, penetapan adanya pelanggaran tetap harus didasarkan pada fakta, bentuk pemrosesan, kewajiban yang berlaku, serta unsur hukum yang terpenuhi.
Sanksi Administratif atas Pelanggaran Pelindungan Data Pribadi
Pelanggaran terhadap kewajiban pengendali data pribadi dapat menimbulkan konsekuensi administratif sesuai dengan UU PDP dan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan yang dirujuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026, sanksi administratif dapat berupa:
- Peringatan tertulis.
- Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi.
- Penghapusan atau pemusnahan data pribadi.
- Pengenaan denda administratif.
Penerapan sanksi bergantung pada bentuk pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut bertujuan memastikan bahwa pihak yang memproses data pribadi menjalankan kewajibannya serta tidak menggunakan informasi seseorang secara bertentangan dengan hukum.
Ancaman Pidana bagi Pihak yang Memalsukan Data Pribadi
Selain sanksi administratif, pemalsuan data pribadi juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Pasal 66 UU PDP melarang setiap orang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain apabila perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
Ketentuan ini dapat menjadi dasar untuk menilai tindakan perusahaan atau individu yang sengaja membuat maupun mengubah data identitas seseorang. Akan tetapi, penerapan pasal tersebut harus memperhatikan seluruh unsur yang disyaratkan, termasuk maksud memperoleh keuntungan dan potensi kerugian yang ditimbulkan.
Pasal 68 UU PDP mengatur ancaman pidana atas pelanggaran terhadap Pasal 66. Berdasarkan ketentuan yang dirujuk dalam UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.
Dengan demikian, apabila perusahaan secara sengaja memalsukan data pribadi pekerja untuk mengurus paspor dan unsur tindak pidana dalam UU PDP terpenuhi, pihak yang bertanggung jawab dapat diproses berdasarkan Pasal 66 juncto Pasal 68 UU PDP. Penerapan ketentuan tersebut tidak otomatis berlaku hanya karena terdapat kesalahan data; harus dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana yang bersangkutan.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Apabila pemalsuan data dilakukan dalam kegiatan perusahaan, pertanggungjawaban hukum tidak selalu terbatas pada orang yang secara langsung mengubah data. UU PDP juga mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi.
Berdasarkan Pasal 70 UU PDP, apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pihak-pihak yang memenuhi ketentuan pertanggungjawaban, termasuk pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi itu sendiri.
Pidana denda terhadap korporasi memiliki ketentuan tersendiri. Berdasarkan Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) UU PDP, besaran pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada korporasi paling banyak sepuluh kali dari maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap tindak pidana terkait.
Selain pidana denda, Pasal 70 ayat (4) UU PDP juga membuka kemungkinan pengenaan pidana tambahan terhadap korporasi, antara lain:
- Perampasan keuntungan atau kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
- Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
- Larangan permanen untuk melakukan perbuatan tertentu.
- Penutupan sebagian atau seluruh tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi.
- Kewajiban melaksanakan hal yang sebelumnya dilalaikan.
- Pembayaran ganti kerugian.
- Pencabutan izin.
- Pembubaran korporasi.
Pengenaan pidana terhadap perusahaan maupun pihak yang terlibat tetap bergantung pada pembuktian dan ketentuan pertanggungjawaban pidana yang berlaku. Tidak setiap kesalahan administratif perusahaan secara otomatis memenuhi unsur pidana korporasi.
Paspor Dapat Dibatalkan jika Menggunakan Keterangan Palsu
Selain ancaman pidana dan sanksi administratif, penggunaan identitas atau keterangan yang tidak benar juga dapat berdampak pada status dokumen perjalanan yang telah diterbitkan.
Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, paspor biasa dapat dibatalkan apabila pemegangnya memberikan keterangan palsu atau tidak benar. Pembatalan dilakukan oleh pejabat imigrasi sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan yang berlaku.
Artinya, apabila paspor dibuat dengan menggunakan identitas yang telah dimanipulasi, persoalan hukumnya tidak hanya menyangkut pihak yang membuat atau membantu pengurusan dokumen. Keabsahan paspor yang diterbitkan juga dapat dipersoalkan dan berujung pada pembatalan sesuai prosedur yang ditentukan.
Situasi tersebut dapat menimbulkan dampak bagi pemegang paspor, terutama apabila dokumen digunakan untuk perjalanan atau proses penempatan kerja di luar negeri. Karena itu, pekerja migran perlu memastikan bahwa identitas yang diserahkan kepada perusahaan penyalur maupun kantor imigrasi sesuai dengan dokumen resmi miliknya.
Langkah yang Dapat Dilakukan Jika Identitas Dipalsukan oleh Perusahaan
Apabila seseorang mengetahui bahwa perusahaan atau pihak lain telah mengubah identitasnya untuk mengurus paspor, langkah yang dapat dipertimbangkan antara lain:
- Memeriksa dokumen yang digunakan. Bandingkan informasi dalam paspor dengan KTP, kartu keluarga, dan dokumen identitas resmi lainnya.
- Mengumpulkan bukti. Simpan salinan dokumen, percakapan, surat, atau bukti lain yang menunjukkan adanya perubahan data maupun keterlibatan pihak tertentu.
- Menghubungi kantor imigrasi. Mintalah penjelasan mengenai prosedur yang dapat ditempuh untuk mengklarifikasi data atau melaporkan dugaan penggunaan keterangan yang tidak benar.
- Melaporkan dugaan pelanggaran. Apabila terdapat indikasi tindak pidana, laporan dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan jenis perbuatannya.
- Meminta bantuan hukum. Konsultasi dengan advokat atau lembaga bantuan hukum dapat membantu menentukan langkah yang sesuai dengan keadaan kasus.
Langkah-langkah tersebut perlu disesuaikan dengan situasi konkret dan tidak menggantikan pemeriksaan oleh instansi berwenang. Jika seseorang tidak mengetahui atau tidak menyetujui pemalsuan identitas yang dilakukan pihak lain, bukti mengenai keterlibatan, pengetahuan, dan persetujuannya dapat menjadi faktor penting dalam menilai pertanggungjawaban hukum.
Kesimpulan
Memalsukan identitas untuk membuat paspor dapat menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan peraturan keimigrasian dan pelindungan data pribadi. Pasal 126 huruf c UU Keimigrasian mengatur ancaman pidana terhadap pemberian data tidak sah atau keterangan tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan. Sementara itu, Pasal 66 juncto Pasal 68 UU PDP dapat diterapkan terhadap pemalsuan data pribadi apabila seluruh unsur tindak pidananya terpenuhi.
Apabila perbuatan dilakukan oleh perusahaan, pihak yang bertanggung jawab dapat menghadapi sanksi administratif maupun pidana sesuai peran dan ketentuan yang berlaku. Korporasi juga dapat dikenai pidana berdasarkan ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi. Di sisi lain, paspor yang diterbitkan berdasarkan keterangan palsu atau tidak benar dapat dibatalkan sesuai peraturan keimigrasian.
Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam pengurusan paspor harus memastikan keakuratan identitas dan keabsahan dokumen yang digunakan. Bagi pekerja migran, memeriksa kembali data yang diserahkan kepada perusahaan penyalur merupakan langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan identitas dan menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
Dasar Hukum dan Referensi
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.
Referensi Ketentuan
- Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.
- Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2026.
- Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
- Pasal 79 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026.
- Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Pasal 61, Pasal 62 ayat (1), dan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026.
- Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026.
- Pasal 66, Pasal 68, dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Pasal 31 Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2026.
Tentang Penulis
Rangga Triatmaja
Penulis — Universitas STEKOM
Penulis aktif yang berfokus pada isu-isu akademik, teknologi pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kampus.