S1 Hukum Universitas STEKOM
MENU NAVIGASI
Beranda / Artikel / Informasi
Informasi 128 dibaca

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Judicial Review ke MA dan MK

R

Rangga Triatmaja

22 Oktober 2026

Bagikan:
Syarat dan Tata Cara Pengajuan Judicial Review ke MA dan MK

Judicial review adalah proses pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan untuk menilai kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi. Di Indonesia, kewenangan ini dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi keduanya memiliki objek pengujian dan dasar hukum yang berbeda.

Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pembagian kewenangan tersebut sejalan dengan Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, sebelum mengajukan permohonan pengujian, masyarakat perlu memahami jenis peraturan yang ingin diuji, pihak yang berhak mengajukan permohonan, serta prosedur yang harus dipenuhi.

Syarat dan Cara Mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung

1. Dasar Hukum Pengujian Peraturan di MA

Kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian peraturan di bawah undang-undang ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pengujian tersebut dikenal sebagai hak uji materiil (HUM). Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, pengujian dilakukan terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

MA juga dapat menilai apakah pembentukan suatu peraturan telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau pelanggaran terhadap ketentuan pembentukannya, MA dapat menyatakan peraturan tersebut tidak sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akibatnya, peraturan yang dinyatakan tidak sah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Siapa yang Berhak Mengajukan Permohonan ke MA?

Tidak semua pihak dapat mengajukan permohonan pengujian peraturan ke MA tanpa memenuhi persyaratan. Berdasarkan Pasal 31A UU Mahkamah Agung beserta ketentuan terkait, permohonan dapat diajukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan akibat berlakunya peraturan di bawah undang-undang.

Pihak yang dapat menjadi pemohon meliputi:

  • Perorangan warga negara Indonesia, baik secara individual maupun dalam kelompok yang memiliki kepentingan yang sama.
  • Kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan memenuhi prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang.
  • Badan hukum publik atau badan hukum privat yang memiliki kepentingan dan memenuhi persyaratan hukum untuk mengajukan permohonan.

Pemohon perlu menjelaskan hubungan antara peraturan yang dipersoalkan dan kerugian hak atau kepentingan yang dialaminya. Uraian tersebut penting untuk menunjukkan alasan permohonan pengujian diajukan.

3. Dokumen dan Isi Permohonan Judicial Review ke MA

Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan harus disusun secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia. Pemohon dapat mengajukannya sendiri atau melalui kuasa yang sah.

Secara umum, permohonan perlu memuat beberapa hal berikut:

  1. Identitas pemohon, termasuk nama dan alamat yang jelas.
  2. Uraian dasar permohonan, yang menjelaskan peraturan atau bagian peraturan yang dipersoalkan.
  3. Alasan pengujian, yaitu penjelasan mengenai materi muatan ayat, pasal, atau bagian peraturan yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan/atau alasan pembentukan peraturan tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
  4. Petitum, yakni hal-hal yang diminta agar diputus oleh MA.

Berdasarkan Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2011, permohonan juga harus dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan, memuat alasan keberatan secara jelas, serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah.

Agar permohonan tersusun dengan baik, pemohon sebaiknya mencantumkan identitas peraturan yang diuji secara lengkap, ketentuan yang dianggap dilanggar, peraturan yang dijadikan dasar pembanding, serta bukti yang mendukung dalil permohonan.

4. Tahapan Pengajuan Permohonan ke MA

Permohonan hak uji materiil dapat diajukan melalui dua jalur, yaitu langsung kepada Mahkamah Agung atau melalui pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan pemohon.

Secara garis besar, tahapannya adalah sebagai berikut:

  1. Menentukan peraturan di bawah undang-undang yang akan diuji.
  2. Menyusun surat permohonan yang berisi identitas pemohon, alasan keberatan, uraian pertentangan norma, dan petitum.
  3. Menyiapkan dokumen pendukung serta salinan permohonan sesuai ketentuan.
  4. Mendaftarkan permohonan melalui jalur yang diperbolehkan.
  5. Membayar biaya permohonan sesuai ketentuan yang berlaku dan mengikuti proses pemeriksaan perkara.

Terkait biaya, Perma Nomor 2 Tahun 2009 mencantumkan biaya proses pengujian peraturan di bawah undang-undang sebesar Rp1.000.000 untuk proses di MA. Namun, jumlah tersebut tidak selalu mencerminkan keseluruhan biaya yang harus disiapkan pemohon karena dapat terdapat komponen lain, seperti biaya administrasi, pengiriman berkas, atau ketentuan panjar pada pengadilan tempat pendaftaran. Karena itu, pemohon sebaiknya mengonfirmasi rincian biaya kepada pengadilan atau MA sebelum mendaftarkan perkara.

Syarat dan Cara Mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi

1. Dasar Hukum Pengujian Undang-Undang di MK

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dasar kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya.

Tata cara pengajuan permohonan pengujian undang-undang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Berbeda dari MA, objek pengujian di MK adalah undang-undang dan Perppu terhadap UUD 1945. Dengan demikian, apabila suatu pihak menilai ketentuan dalam undang-undang bertentangan dengan hak konstitusionalnya, permohonan pengujian dapat diajukan ke MK sepanjang memenuhi persyaratan kedudukan hukum dan tata cara yang ditentukan.

2. Pihak yang Berhak Mengajukan Judicial Review ke MK

Permohonan pengujian undang-undang dapat diajukan oleh pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu.

Berdasarkan Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025, kategori pemohon meliputi:

  • Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang memiliki kepentingan sama.
  • Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Badan hukum publik atau badan hukum privat.
  • Lembaga negara.

Namun, termasuk dalam kategori pemohon saja belum tentu cukup. Pemohon juga harus dapat menjelaskan kedudukan hukumnya atau legal standing dalam perkara yang diajukan.

3. Persyaratan Kedudukan Hukum Pemohon di MK

Kedudukan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam permohonan pengujian undang-undang. Pemohon harus menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang jelas antara berlakunya norma yang diuji dan kerugian konstitusional yang dialaminya.

Secara umum, persyaratan kerugian konstitusional meliputi lima unsur berikut:

  1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada pemohon.
  2. Hak atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan untuk diuji.
  3. Kerugian yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi.
  4. Terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian.
  5. Ada kemungkinan bahwa kerugian tersebut tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi apabila permohonan dikabulkan.

Pemohon sebaiknya menguraikan setiap unsur tersebut secara konkret. Misalnya, dengan menunjukkan hak konstitusional yang menjadi dasar permohonan, pasal yang dipersoalkan, bentuk kerugian yang timbul, dan alasan mengapa pengujian norma dapat memulihkan hak tersebut.

4. Jenis Pengujian Undang-Undang di MK

Dalam proses judicial review, terdapat dua jenis pengujian yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu pengujian formil dan pengujian materiil.

Pengujian formil

Pengujian formil berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang atau Perppu. Permohonan ini diajukan apabila pemohon menilai prosedur pembentukan peraturan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan yang diatur dalam UUD 1945.

Dengan kata lain, yang dipersoalkan bukan semata-mata isi norma, melainkan proses pembentukannya.

Pengujian materiil

Pengujian materiil berfokus pada isi atau substansi norma dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam pengujian ini, pemohon perlu menjelaskan norma yang dipersoalkan, ketentuan konstitusi yang dijadikan dasar pengujian, serta alasan mengapa isi norma tersebut dinilai merugikan hak konstitusionalnya.

Penentuan jenis pengujian sejak awal membantu pemohon menyusun argumentasi hukum yang sesuai dengan objek dan tujuan permohonan.

5. Isi Permohonan Judicial Review ke MK

Permohonan pengujian undang-undang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Berdasarkan Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025, permohonan sekurang-kurangnya memuat identitas pemohon dan uraian mengenai beberapa hal pokok berikut:

  • Kewenangan MK, yaitu penjelasan mengapa perkara yang diajukan termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi.
  • Kedudukan hukum pemohon, yang menjelaskan hak atau kewenangan konstitusional pemohon serta kerugian yang timbul akibat berlakunya norma yang diuji.
  • Alasan permohonan atau posita, yaitu uraian fakta dan argumentasi hukum yang mendasari permohonan.
  • Petitum, yakni permintaan atau hal-hal yang diharapkan diputus oleh MK.

Pemohon perlu menyusun alasan permohonan secara terarah. Untuk pengujian materiil, argumentasi harus menghubungkan norma undang-undang yang diuji dengan pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji. Untuk pengujian formil, pemohon perlu menjelaskan proses pembentukan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan konstitusional.

Dokumen pendukung juga perlu disiapkan sesuai dengan persyaratan administrasi dan pembuktian yang berlaku.

6. Tahapan Pengajuan Permohonan ke MK

Secara umum, pengajuan judicial review ke MK dapat dilakukan melalui tahapan berikut:

  1. Mengidentifikasi undang-undang atau Perppu beserta ketentuan yang akan diuji.
  2. Menentukan apakah permohonan termasuk pengujian formil atau materiil.
  3. Menyusun surat permohonan yang memuat kewenangan MK, kedudukan hukum pemohon, alasan permohonan, dan petitum.
  4. Menyiapkan identitas pemohon, surat kuasa apabila menggunakan kuasa hukum, daftar bukti, serta dokumen lain sesuai persyaratan.
  5. Mendaftarkan permohonan melalui mekanisme yang disediakan MK, termasuk layanan pengajuan elektronik apabila digunakan.
  6. Mengikuti tahapan pemeriksaan perkara dan melengkapi persyaratan atau keterangan yang diminta sesuai prosedur persidangan.

Mahkamah Konstitusi menyediakan informasi mengenai tata cara pengajuan perkara dan layanan permohonan melalui situs resminya. Pemohon dapat memeriksa persyaratan administrasi terbaru sebelum mengirimkan berkas agar permohonan tidak terkendala masalah kelengkapan dokumen.

7. Batas Waktu dan Biaya Pengajuan Judicial Review ke MK

Terdapat perbedaan batas waktu antara pengujian formil dan pengujian materiil di MK.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025, permohonan pengujian formil diajukan paling lama 45 hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Sementara itu, pengujian materiil tidak memiliki batas waktu pengajuan yang sama dengan pengujian formil. Meski demikian, pemohon tetap perlu memastikan bahwa permohonan memenuhi persyaratan hukum acara dan kedudukan hukum yang berlaku.

Dari segi biaya, permohonan pengujian undang-undang di MK pada prinsipnya tidak dikenai biaya perkara. Hal ini berbeda dari pengajuan hak uji materiil ke MA yang memiliki ketentuan biaya proses.

Perbedaan Judicial Review di MA dan MK

Perbedaan utama antara pengujian di MA dan MK terletak pada objek pengujian, dasar pembanding, dan prosedurnya.

Aspek

Mahkamah Agung

Mahkamah Konstitusi

Objek pengujianPeraturan di bawah undang-undangUndang-undang dan Perppu
Dasar pembandingPeraturan yang lebih tinggi, termasuk undang-undangUUD 1945
Jenis pengujianHak uji materiil terhadap peraturan di bawah undang-undangPengujian formil dan materiil
PemohonPihak yang haknya dirugikan dan memenuhi persyaratan hukumPihak yang hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dan memenuhi persyaratan kedudukan hukum
Batas waktuMengikuti ketentuan hukum acara yang berlakuPengujian formil paling lama 45 hari sejak pengundangan; pengujian materiil tidak dibatasi tenggat yang sama
BiayaTerdapat biaya proses sesuai ketentuanPada prinsipnya tidak dikenai biaya perkara

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penentuan lembaga yang tepat harus didasarkan pada jenis peraturan yang dipersoalkan. Peraturan menteri, peraturan pemerintah, atau peraturan lain yang berada di bawah undang-undang pada umumnya masuk dalam ranah pengujian MA. Sementara itu, norma undang-undang atau Perppu yang diduga bertentangan dengan UUD 1945 menjadi objek pengujian MK.

Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mengajukan Judicial Review

Sebelum mendaftarkan permohonan, pemohon sebaiknya melakukan beberapa persiapan agar alasan hukum yang diajukan dapat dipahami dengan jelas.

Pertama, pastikan peraturan yang dipersoalkan dan lembaga yang berwenang mengujinya sudah tepat. Kedua, identifikasi pasal atau norma yang dianggap bermasalah secara spesifik. Ketiga, susun argumentasi yang menunjukkan pertentangan norma atau kerugian hak yang dialami. Keempat, siapkan dokumen identitas, bukti pendukung, dan surat kuasa apabila diperlukan. Kelima, periksa kembali persyaratan administrasi, ketentuan biaya, dan tenggat waktu berdasarkan peraturan terbaru.

Pemohon juga perlu memahami bahwa pengajuan judicial review tidak otomatis membuat peraturan yang diuji menjadi tidak berlaku. Status dan akibat hukum terhadap peraturan bergantung pada ketentuan yang berlaku serta putusan pengadilan yang berwenang.

Kesimpulan

Judicial review merupakan mekanisme hukum untuk menguji kesesuaian peraturan perundang-undangan dan menjaga agar pembentukan maupun isi peraturan tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku. Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap peraturan yang lebih tinggi, sedangkan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang dan Perppu terhadap UUD 1945.

Untuk mengajukan permohonan, pemohon harus memperhatikan kedudukan hukum, isi permohonan, dokumen pendukung, mekanisme pendaftaran, serta ketentuan biaya dan tenggat waktu. Memahami perbedaan kewenangan MA dan MK sejak awal dapat membantu pemohon memilih jalur pengujian yang tepat.

Daftar Referensi

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1). Naskah dan informasi peraturan dapat ditelusuri melalui JDIH DPR RI.
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Database Peraturan BPK.
  5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Dokumen pada JDIH Mahkamah Agung.
  6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Informasi peraturan dapat ditelusuri melalui JDIH Mahkamah Agung.
  7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Database Peraturan BPK.
  8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Informasi peraturan pada situs resmi MK.
  9. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, penjelasan mengenai pengujian formil dan materiil serta batas waktu pengajuan pengujian formil. Situs resmi Mahkamah Konstitusi.
R

Tentang Penulis

Rangga Triatmaja

Penulis — Universitas STEKOM

Penulis aktif yang berfokus pada isu-isu akademik, teknologi pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kampus.