S1 Hukum Universitas STEKOM
MENU NAVIGASI
Beranda / Artikel / Informasi
Informasi 126 dibaca

Apakah Polisi Boleh Menjadi Penagih Utang?

R

Rangga Triatmaja

23 Oktober 2026

Bagikan:
Apakah Polisi Boleh Menjadi Penagih Utang?

Perjanjian utang piutang merupakan kesepakatan antara pihak yang memberikan pinjaman atau kreditur dan pihak yang menerima pinjaman atau debitur. Hubungan hukum ini termasuk ranah keperdataan dan memiliki aturan yang mengikat para pihak selama perjanjian dibuat secara sah.

Ketentuan mengenai pinjam-meminjam dapat ditemukan dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa pinjam-meminjam melibatkan penyerahan barang yang habis karena pemakaian, dengan kewajiban penerima pinjaman untuk mengembalikan barang sejenis dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Selain itu, Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Ketentuan ini berkaitan dengan asas pacta sunt servanda, yaitu prinsip bahwa kesepakatan yang sah harus dipatuhi oleh para pihak.

Oleh karena itu, kreditur dan debitur wajib melaksanakan kewajiban masing-masing dengan iktikad baik. Apabila perjanjian tidak mengatur suatu hal secara terperinci, ketentuan hukum yang relevan dapat digunakan untuk membantu menentukan hak dan kewajiban para pihak.

Debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dinyatakan melakukan wanprestasi sesuai dengan keadaan dan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, debitur dapat dinyatakan lalai melalui surat perintah atau akta sejenis, maupun karena perikatannya sendiri menentukan bahwa kelalaian terjadi setelah lewatnya waktu yang ditetapkan.

Jika upaya penagihan dan penyelesaian secara langsung tidak membuahkan hasil, kreditur dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan akan memeriksa bukti dan menentukan apakah debitur benar-benar melakukan wanprestasi.

Apabila gugatan dikabulkan dan putusan dapat dieksekusi, pelaksanaan putusan dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kreditur tidak dapat mengambil atau menyita harta debitur secara sepihak hanya karena merasa memiliki piutang. Pelaksanaan eksekusi harus mengikuti prosedur hukum dan kewenangan pengadilan.

Apakah Polisi Diperbolehkan Menjadi Penagih Utang?

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang memiliki tugas dan fungsi untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) menyebutkan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Pasal 4 UU Polri menjelaskan tujuan Polri, yaitu mewujudkan keamanan dalam negeri dengan memelihara ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pelayanan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam menjalankan tugasnya, anggota Polri juga terikat oleh ketentuan disiplin profesi dan peraturan yang mengatur perilakunya. Salah satu aturan yang relevan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 5 huruf j peraturan tersebut secara tegas melarang anggota Polri menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang memiliki utang. Dengan demikian, anggota Polri tidak diperbolehkan menggunakan kedudukan atau perannya sebagai polisi untuk melakukan penagihan piutang secara pribadi maupun menjadi pelindung pihak yang berutang.

Larangan tersebut perlu dipahami dalam konteks kedudukan anggota Polri sebagai aparat negara. Penyelesaian utang piutang pada dasarnya merupakan urusan keperdataan, sehingga penagihannya harus dilakukan melalui cara yang sesuai dengan hukum. Polisi tidak boleh menggunakan kewenangan atau statusnya untuk menekan seseorang agar membayar utang pribadi.

Sanksi bagi Polisi yang Menjadi Penagih Utang

Anggota Polri yang melanggar ketentuan disiplin dapat dikenai tindakan atau hukuman disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 7 dan Pasal 8 PP Nomor 2 Tahun 2003 mengatur jenis tindakan dan hukuman disiplin bagi anggota Polri.

Bentuk hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan berdasarkan Pasal 9 peraturan tersebut meliputi:

  1. Teguran tertulis.
  2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama satu tahun.
  3. Penundaan kenaikan gaji berkala.
  4. Penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun.
  5. Mutasi yang bersifat demosi.
  6. Pembebasan dari jabatan.
  7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari.

Jenis sanksi yang dijatuhkan bergantung pada hasil pemeriksaan, bentuk pelanggaran, dan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran disiplin juga perlu dibedakan dari kemungkinan pelanggaran kode etik profesi atau tindak pidana. Apabila tindakan yang dilakukan memenuhi unsur pelanggaran lain, penanganannya dapat mengikuti mekanisme hukum yang sesuai.

Karena itu, anggota Polri yang bertindak sebagai penagih utang tidak otomatis dijatuhi jenis sanksi tertentu tanpa pemeriksaan. Dugaan pelanggaran harus terlebih dahulu ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.

Alternatif Penagihan Utang yang Sesuai dengan Hukum

Kreditur yang mengalami kesulitan menagih pembayaran sebaiknya menggunakan mekanisme yang sesuai dengan hukum, bukan meminta bantuan polisi untuk menagih utang pribadi.

Salah satu pilihan adalah melakukan penagihan secara langsung melalui komunikasi yang wajar, menyampaikan rincian kewajiban pembayaran, dan memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya. Jika diperlukan, para pihak dapat membicarakan restrukturisasi atau jadwal pembayaran yang disepakati bersama.

Kreditur juga dapat menggunakan jasa penagih utang atau debt collector, sepanjang proses penagihan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak disertai ancaman, kekerasan, intimidasi, atau tindakan melawan hukum lainnya.

Selain itu, kreditur dapat meminta bantuan advokat untuk menyusun dan mengirimkan somasi, memberikan pendampingan hukum, atau mengajukan gugatan perdata apabila penyelesaian secara langsung tidak berhasil.

Perlu diingat bahwa penagih utang maupun advokat tetap wajib bertindak sesuai hukum. Keberadaan utang tidak membenarkan tindakan sewenang-wenang terhadap debitur ataupun penggunaan ancaman untuk memaksa pembayaran.

Cara Melaporkan Polisi yang Diduga Menjadi Penagih Utang

Apabila seseorang menemukan anggota Polri yang diduga menjadi penagih piutang atau melindungi pihak yang memiliki utang dengan memanfaatkan kedudukannya, dugaan pelanggaran tersebut dapat dilaporkan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri atau melalui saluran pengaduan resmi Polri yang tersedia.

Saat mengajukan pengaduan, pelapor sebaiknya menyiapkan informasi yang relevan, seperti identitas anggota jika diketahui, kronologi kejadian, waktu dan lokasi peristiwa, serta bukti pendukung berupa pesan, rekaman, atau dokumen yang diperoleh secara sah.

Pelaporan tersebut bertujuan agar dugaan pelanggaran dapat diperiksa oleh pihak yang berwenang. Penentuan apakah anggota yang dilaporkan benar-benar melanggar ketentuan disiplin atau aturan lain harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang tersedia.

Kesimpulan

Anggota Polri dilarang menjadi penagih piutang atau pelindung orang yang memiliki utang berdasarkan Pasal 5 huruf j PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Utang piutang pada dasarnya merupakan hubungan keperdataan yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui penagihan yang sah, somasi, bantuan advokat, atau gugatan ke pengadilan. Kreditur tidak boleh menggunakan kedudukan polisi untuk menekan debitur, sedangkan anggota Polri yang diduga melanggar larangan tersebut dapat dilaporkan untuk diperiksa sesuai mekanisme yang berlaku.

Referensi dan Dasar Hukum

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1238, Pasal 1338, Pasal 1319, dan Pasal 1754.
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 27.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 5 huruf j, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia — Database Peraturan BPK.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia — Database Peraturan BPK.
R

Tentang Penulis

Rangga Triatmaja

Penulis — Universitas STEKOM

Penulis aktif yang berfokus pada isu-isu akademik, teknologi pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kampus.