Mengenal Putusan Verstek, Jenis, dan Syarat Penerapannya dalam Hukum Acara Perdata
Rangga Triatmaja
21 Oktober 2026
Putusan verstek merupakan salah satu bentuk putusan pengadilan dalam perkara perdata yang dijatuhkan ketika pihak tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Mekanisme ini memungkinkan hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran tergugat, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan dasar gugatan yang diajukan penggugat.
Pengertian Putusan Verstek
Menurut Sirman Dahwal dan Edytiawarman dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia (2023, hlm. 88), verstek merujuk pada keadaan ketika tergugat tidak hadir pada sidang pertama meskipun telah mendapatkan panggilan secara patut.
Berdasarkan pengertian tersebut, putusan verstek dapat dipahami sebagai putusan hakim yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat pada persidangan, selama persyaratan yang ditentukan dalam hukum acara perdata telah terpenuhi.
Dalam perkara perceraian, istilah cerai secara verstek digunakan ketika hakim memutus perkara perceraian tanpa kehadiran pihak tergugat, baik suami maupun istri, setelah dilakukan pemanggilan sesuai ketentuan hukum. Namun, ketidakhadiran tergugat tidak serta-merta membuat gugatan perceraian dikabulkan. Hakim tetap harus menilai apakah gugatan memiliki dasar hukum dan memenuhi persyaratan yang berlaku.
Ketentuan mengenai putusan verstek dapat ditemukan dalam Pasal 125 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR). Secara umum, pasal tersebut mengatur bahwa apabila tergugat tidak datang menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan dan tidak menunjuk wakil untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara patut, gugatan dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Ketentuan ini tidak berlaku secara otomatis apabila gugatan nyata-nyata melawan hukum atau tidak memiliki dasar yang dapat dibenarkan.
Dengan demikian, putusan verstek bukan berarti hakim langsung menganggap seluruh dalil penggugat benar. Hakim tetap memiliki kewajiban untuk memeriksa kelayakan gugatan dan mempertimbangkan ketentuan hukum sebelum menjatuhkan putusan.
Syarat-Syarat Penerapan Putusan Verstek
Penerapan putusan verstek harus memenuhi sejumlah persyaratan agar proses pemeriksaan perkara tetap sesuai dengan hukum acara perdata. M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (2019, hlm. 445–450) menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan mekanisme tersebut.
1. Tergugat Telah Dipanggil Secara Sah dan Patut
Pemanggilan yang sah dan patut merupakan salah satu syarat utama dalam penerapan acara verstek. Pemanggilan harus dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam hukum acara perdata sehingga tergugat memiliki kesempatan yang semestinya untuk menghadiri persidangan.
Apabila pemanggilan belum dilakukan secara sah atau belum memenuhi ketentuan yang berlaku, hakim tidak dapat begitu saja menjatuhkan putusan verstek hanya karena tergugat tidak hadir. Oleh karena itu, keabsahan pemanggilan menjadi bagian penting yang harus diperiksa sebelum persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat.
2. Tergugat Tidak Hadir Tanpa Alasan yang Sah
Syarat berikutnya adalah tergugat atau kuasanya tidak datang memenuhi panggilan sidang tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum. Ketidakhadiran tersebut dapat menjadi dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan pemeriksaan perkara melalui mekanisme verstek apabila persyaratan lainnya juga terpenuhi.
Meskipun demikian, ketidakhadiran tergugat tidak boleh dipandang sebagai bukti mutlak bahwa seluruh tuntutan penggugat benar. Hakim tetap harus mempertimbangkan isi gugatan dan kesesuaiannya dengan hukum yang berlaku.
3. Tidak Ada Eksepsi Kompetensi yang Menghalangi Pemeriksaan Perkara
Dalam hukum acara perdata, tergugat memiliki hak untuk mengajukan eksepsi kompetensi absolut maupun relatif. Eksepsi tersebut berkaitan dengan kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.
Keberadaan eksepsi kompetensi perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi kewenangan pengadilan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Oleh sebab itu, penerapan acara verstek tidak dapat dilepaskan dari pemeriksaan mengenai kewenangan pengadilan serta keadaan perkara yang sedang ditangani.
Selain ketiga hal tersebut, Pasal 126 HIR memberikan ruang bagi hakim untuk memerintahkan pemanggilan kembali atau menunda persidangan sebelum menjatuhkan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan verstek bersifat fakultatif, bukan kewajiban yang harus dilakukan setiap kali tergugat tidak hadir.
Artinya, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan apakah perkara akan diputus secara verstek atau persidangan perlu dilanjutkan melalui langkah lain sesuai ketentuan hukum.
Bentuk-Bentuk Putusan Verstek
M. Yahya Harahap dalam buku yang sama (2019, hlm. 459–461) menguraikan beberapa kemungkinan bentuk putusan yang dapat dijatuhkan dalam pemeriksaan perkara secara verstek. Putusan tersebut tidak selalu berakhir dengan dikabulkannya gugatan penggugat.
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat apabila tuntutan yang diajukan memenuhi persyaratan hukum dan tidak ditemukan alasan yang menghalangi pengabulannya. Dalam keadaan tertentu, gugatan dapat dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian, bergantung pada pertimbangan hakim terhadap tuntutan yang diajukan.
Pengabulan gugatan tetap membutuhkan pertimbangan yang cermat. Ketidakhadiran tergugat bukan alasan yang cukup untuk mengabulkan seluruh tuntutan tanpa menilai kesesuaiannya dengan hukum.
Dalam perkara perceraian, misalnya, hakim tetap harus mempertimbangkan alasan perceraian dan persyaratan hukum yang relevan sebelum memutuskan apakah perkawinan dapat diputus.
2. Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima
Putusan verstek juga dapat berisi pernyataan bahwa gugatan tidak dapat diterima apabila terdapat persoalan hukum atau persyaratan formal yang menghalangi pemeriksaan lebih lanjut. Penilaian tersebut harus didasarkan pada keadaan konkret perkara dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebagai contoh, gugatan dapat menghadapi persoalan apabila diajukan dengan dasar yang tidak dibenarkan oleh hukum atau terdapat cacat yang menyebabkan gugatan tidak dapat diperiksa sebagaimana mestinya.
Dalam konteks ini, ketidakhadiran tergugat tidak menghilangkan kewajiban hakim untuk memastikan bahwa gugatan yang diajukan layak diproses secara hukum.
3. Menolak Gugatan Penggugat
Selain mengabulkan gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima, hakim juga dapat menolak gugatan apabila setelah mempertimbangkan perkara, tuntutan penggugat dinilai tidak memiliki dasar yang cukup untuk dikabulkan.
Penolakan dapat terjadi ketika alasan atau bukti yang tersedia tidak mendukung tuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hakim tidak hanya mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat, tetapi juga menilai apakah gugatan dapat dibenarkan.
Apabila penggugat tidak menerima putusan tersebut, tersedia upaya hukum yang dapat ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.
Upaya Hukum terhadap Putusan Verstek
Pihak tergugat yang tidak hadir dan tidak menerima putusan verstek dapat mengajukan perlawanan yang dikenal sebagai verzet. Upaya hukum ini memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan tanpa kehadirannya.
Ketentuan mengenai perlawanan terhadap putusan verstek diatur dalam Pasal 129 HIR. Pelaksanaan upaya hukum tersebut harus mengikuti persyaratan dan tenggang waktu yang berlaku.
Sementara itu, Pasal 128 ayat (1) HIR mengatur bahwa putusan verstek tidak dapat dilaksanakan sebelum lewat 14 hari setelah pemberitahuan putusan kepada pihak yang kalah, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pelaksanaan putusan dan pengecualian yang mungkin berlaku.
Karena itu, penting bagi pihak yang berperkara untuk memahami kapan putusan diberitahukan, bagaimana tenggang waktu dihitung, dan prosedur yang harus ditempuh apabila hendak mengajukan perlawanan.
Dalam perkara perceraian, para pihak juga perlu memperhatikan ketentuan khusus mengenai proses perceraian, termasuk peraturan yang berlaku sesuai lingkungan peradilan yang berwenang. Penerapan hukum acara tidak selalu identik untuk seluruh jenis perkara sehingga penanganan kasus konkret sebaiknya mempertimbangkan ketentuan yang relevan.
Kesimpulan
Putusan verstek adalah putusan pengadilan yang dapat dijatuhkan ketika tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Penerapannya tetap mensyaratkan pemeriksaan terhadap keabsahan pemanggilan, keadaan ketidakhadiran tergugat, kewenangan pengadilan, serta dasar hukum gugatan.
Bentuk putusan verstek dapat berupa pengabulan gugatan seluruhnya atau sebagian, pernyataan bahwa gugatan tidak dapat diterima, maupun penolakan gugatan. Oleh karena itu, ketidakhadiran tergugat tidak secara otomatis menjamin kemenangan penggugat.
Pihak yang tidak menerima putusan verstek dapat mempertimbangkan upaya hukum berupa verzet sesuai ketentuan yang berlaku. Pemahaman terhadap persyaratan, bentuk putusan, dan mekanisme perlawanan menjadi penting agar para pihak dapat menggunakan hak hukumnya secara tepat.
Dasar Hukum dan Referensi
Dasar hukum:
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR), khususnya Pasal 125, Pasal 126, Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129.
Referensi:
- Dahwal, Sirman, dan Edytiawarman. (2023). Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia. Bandung: Mandar Maju, hlm. 88.
- Harahap, M. Yahya. (2019). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 445–450 dan 459–461.
- Jayadi, Hendri. (2022). Buku Ajar Hukum Acara Perdata. Yogyakarta: Publika Global Media, hlm. 167.
Tentang Penulis
Rangga Triatmaja
Penulis — Universitas STEKOM
Penulis aktif yang berfokus pada isu-isu akademik, teknologi pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kampus.