S1 Hukum Universitas STEKOM
MENU NAVIGASI
Beranda / Artikel / Informasi
Informasi 78 dibaca

Contoh Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior dalam Hukum Indonesia

R

Rangga Triatmaja

22 Oktober 2026

Bagikan:
Contoh Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior dalam Hukum Indonesia

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum yang tersusun secara bertingkat. Setiap peraturan memiliki kedudukan dalam hierarki hukum dan harus selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi sesuai prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai susunan peraturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan meliputi:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).
  3. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
  4. Peraturan Pemerintah (PP).
  5. Peraturan Presiden (Perpres).
  6. Peraturan Daerah Provinsi.
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain jenis peraturan tersebut, Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 juga mengakui keberadaan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga atau pejabat tertentu, seperti MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, menteri, gubernur, bupati, wali kota, hingga kepala desa.

Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2), yaitu diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Susunan tersebut membantu menjaga keteraturan sistem hukum. Namun, dalam praktiknya, bisa terjadi konflik norma ketika dua atau lebih ketentuan mengatur persoalan yang sama dengan cara berbeda atau bahkan saling bertentangan. Kondisi ini sering disebut sebagai tumpang tindih pengaturan.

Untuk membantu menentukan norma yang seharusnya diutamakan, dikenal tiga asas penting dalam penalaran hukum, yaitu lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali, dan lex posterior derogat legi priori.

1. Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori

Pengertian Lex Superior

Lex superior derogat legi inferiori berarti peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini digunakan ketika terdapat pertentangan norma antara peraturan yang berbeda tingkatannya.

Dalam penerapannya, ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) UU 12/2011 yang menyatakan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan mengikuti hierarkinya.

Dengan demikian, apabila suatu peraturan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, ketentuan yang lebih tinggi menjadi acuan dalam menilai konflik tersebut. Pengujian formal terhadap keabsahan peraturan tetap dilakukan melalui mekanisme hukum yang berwenang.

Contoh Penerapan Asas Lex Superior

Salah satu contoh penerapannya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 P/HUM/2018. Perkara tersebut berkaitan dengan permohonan pengujian Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya.

Dalam perkara itu, Mahkamah Agung menilai ketentuan yang diuji dengan memperhatikan peraturan yang lebih tinggi, termasuk ketentuan dalam UUD 1945 dan sejumlah undang-undang terkait. Dalam amar putusannya, MA menyatakan Pasal 2 peraturan menteri tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang urutan pilihan dimaknai sebagai opsi prioritas, sebagaimana tercantum dalam putusan.

Perkara tersebut menggambarkan bagaimana peraturan di bawah undang-undang dapat diuji ketika dipersoalkan kesesuaiannya dengan ketentuan yang lebih tinggi. Contoh ini juga memperlihatkan bahwa akibat hukum putusan harus dipahami sesuai dengan rumusan amar putusan, bukan ditafsirkan sebagai pembatalan seluruh peraturan tanpa batasan.

2. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Pengertian Lex Specialis

Lex specialis derogat legi generali berarti ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Asas ini digunakan ketika terdapat dua ketentuan yang mengatur persoalan yang sama, tetapi salah satunya mengatur bidang atau keadaan tertentu secara lebih spesifik.

Ketentuan khusus tidak otomatis mengesampingkan ketentuan umum dalam segala keadaan. Penerapannya perlu memperhatikan ruang lingkup pengaturan, hubungan antara kedua peraturan, serta apakah terdapat pertentangan norma yang memang harus diselesaikan.

Asas ini membantu mencegah ketentuan umum diterapkan secara tidak tepat terhadap keadaan yang sudah memiliki pengaturan khusus.

Contoh Penerapan Asas Lex Specialis

Contoh yang dapat digunakan untuk menjelaskan asas ini adalah hubungan antara ketentuan umum mengenai perseroan terbatas dan ketentuan khusus mengenai penyelenggaraan penyiaran.

Secara umum, perseroan terbatas tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya. Namun, apabila perseroan tersebut menjalankan kegiatan usaha penyiaran radio atau televisi, kegiatan penyiarannya juga harus memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran beserta perubahannya.

Dalam konteks ini, UU Penyiaran mengatur aspek khusus yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran, sedangkan UU Perseroan Terbatas mengatur berbagai aspek umum mengenai badan hukum perseroan. Oleh karena itu, kedua undang-undang tersebut dapat berlaku secara berdampingan untuk aspek yang berbeda.

Contoh ini perlu dipahami secara cermat: keberadaan undang-undang khusus tidak berarti seluruh ketentuan dalam undang-undang umum otomatis tidak berlaku. Asas lex specialis digunakan pada bagian pengaturan yang benar-benar bersinggungan dan memiliki hubungan khusus-umum.

3. Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori

Pengertian Lex Posterior

Lex posterior derogat legi priori berarti peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama. Asas ini umumnya digunakan untuk menyelesaikan pertentangan antara ketentuan yang memiliki kedudukan setara, khususnya ketika peraturan yang lebih baru mengatur persoalan yang sama dengan ketentuan berbeda.

Penerapan asas ini perlu mempertimbangkan hubungan materi yang diatur, ketentuan peralihan, ketentuan pencabutan, dan maksud pembentuk peraturan. Artinya, peraturan yang lebih baru tidak selalu menghapus seluruh ketentuan peraturan lama secara otomatis.

Jika peraturan baru secara tegas mencabut peraturan sebelumnya, pencabutan tersebut mengikuti rumusan yang tercantum dalam peraturan baru. Apabila tidak terdapat pencabutan secara tegas, perlu dilakukan penafsiran terhadap hubungan kedua ketentuan tersebut.

Contoh Penerapan Asas Lex Posterior

Contoh yang dapat digunakan adalah perubahan pengaturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Melalui Pasal 102 UU 12/2011, UU 10/2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sementara itu, Pasal 101 UU 12/2011 mengatur bahwa peraturan pelaksanaan dari UU 10/2004 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU 12/2011.

Ketentuan tersebut menunjukkan bagaimana undang-undang yang lebih baru menggantikan undang-undang sebelumnya sekaligus mengatur keberlanjutan peraturan pelaksana yang masih relevan.

Dalam contoh ini, keberlakuan UU 12/2011 tidak hanya dilihat dari asas lex posterior, tetapi juga dari ketentuan pencabutan dan aturan peralihan yang dinyatakan secara tegas oleh pembentuk undang-undang. Saat ini, UU 12/2011 juga telah mengalami perubahan, antara lain melalui UU 15/2019 dan UU 13/2022.

Perbedaan Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior

Ketiga asas tersebut sama-sama digunakan untuk membantu menyelesaikan konflik norma, tetapi dasar pertimbangannya berbeda.

Asas hukum

Makna

Dasar utama penerapan

Contoh

Lex superior derogat legi inferioriPeraturan lebih tinggi mengesampingkan peraturan lebih rendahPerbedaan tingkat atau hierarki peraturanPengujian peraturan menteri terhadap undang-undang
Lex specialis derogat legi generaliKetentuan khusus mengesampingkan ketentuan umumHubungan khusus dan umum dalam materi yang diaturKetentuan khusus penyiaran untuk kegiatan usaha penyiaran
Lex posterior derogat legi prioriKetentuan lebih baru mengesampingkan ketentuan lebih lamaPertentangan ketentuan yang berkaitan dengan waktu pembentukanUU 12/2011 mencabut UU 10/2004

Perbedaan tersebut penting karena konflik norma tidak selalu dapat diselesaikan dengan menggunakan asas yang sama. Penentuan asas yang tepat bergantung pada karakteristik peraturan, hubungan antar norma, dan konteks perkara yang dihadapi.

Penerapan Asas Konflik Norma dalam Praktik Hukum

Asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior dapat digunakan oleh hakim dalam menalar dan menyelesaikan perkara yang melibatkan pertentangan ketentuan hukum. Asas-asas tersebut juga berguna bagi pembentuk peraturan ketika menyusun aturan baru, memperbaiki norma yang tumpang tindih, atau mencabut ketentuan yang sudah tidak sesuai.

Meskipun demikian, asas-asas tersebut bukan rumus yang dapat diterapkan secara otomatis tanpa melihat konteks. Dalam praktik, penalaran hukum perlu mempertimbangkan hierarki peraturan, ruang lingkup materi, waktu berlakunya ketentuan, maksud pembentuk peraturan, serta adanya ketentuan pencabutan atau peralihan.

Jika konflik menyangkut peraturan di bawah undang-undang yang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Sementara itu, apabila undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pembagian kewenangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 9 UU 12/2011 sebagaimana telah diubah.

Dengan demikian, pemahaman terhadap ketiga asas ini membantu masyarakat, mahasiswa hukum, praktisi, hakim, dan perancang peraturan dalam membaca hubungan antar ketentuan serta menentukan argumentasi hukum yang tepat.

Kesimpulan

Asas lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali, dan lex posterior derogat legi priori merupakan prinsip penting dalam menyelesaikan konflik norma hukum.

Asas lex superior menitikberatkan pada hierarki peraturan, lex specialis berfokus pada hubungan antara aturan khusus dan umum, sedangkan lex posterior mempertimbangkan waktu pembentukan peraturan yang berkaitan. Ketiganya membantu menjaga konsistensi dan kepastian hukum, tetapi penerapannya tetap harus memperhatikan isi peraturan, hubungan antar norma, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran beserta perubahannya.
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya.
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya.
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah dicabut.
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
  9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
  10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
  11. Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 P/HUM/2018.

Daftar Referensi

  1. Irfani, Nurfaqih. (2020). “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum.” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 3, hlm. 305–325. Baca artikel melalui Jurnal Legislasi Indonesia.
  2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Komunikasi dan Digital. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya Pasal 7, Pasal 8, Pasal 101, dan Pasal 102. Baca naskah peraturan.
  3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPR RI. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 12/2011. Baca informasi peraturan.
  4. Hukumonline. Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 P/HUM/2018 mengenai pengujian Pasal 2 Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018. Baca informasi putusan.
R

Tentang Penulis

Rangga Triatmaja

Penulis — Universitas STEKOM

Penulis aktif yang berfokus pada isu-isu akademik, teknologi pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kampus.