Sanksi Pemalsuan KTP Orang Lain untuk Transaksi Jual Beli Tanah
Rangga Triatmaja
9 Oktober 2026
Penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik orang lain secara tidak sah dalam transaksi jual beli tanah dapat menimbulkan persoalan hukum, baik pidana maupun perdata. Tindakan tersebut berpotensi termasuk pemalsuan surat, pemalsuan data pribadi, hingga penipuan yang merugikan pemilik identitas maupun pihak lain yang terlibat dalam transaksi.
Apabila KTP milik seseorang digunakan tanpa izin untuk menjual tanah, terdapat sejumlah langkah hukum yang dapat dipertimbangkan, mulai dari melaporkan dugaan tindak pidana kepada kepolisian hingga mengajukan pembatalan perjanjian jual beli melalui pengadilan.
1. Sanksi Pidana atas Pemalsuan Surat
Pemalsuan KTP untuk kepentingan transaksi tanah dapat dijerat dengan ketentuan pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini berlaku sejak 2 Januari 2026. Sebelumnya, tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 KUHP lama.
Pasal 391 UU 1/2023 pada pokoknya mengatur larangan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, pembebasan utang, atau digunakan sebagai alat bukti. Ketentuan tersebut berlaku apabila surat dibuat dengan maksud untuk digunakan atau diserahkan kepada orang lain agar diperlakukan seolah-olah benar, sementara penggunaannya berpotensi menimbulkan kerugian.
Ancaman pidana dalam pasal tersebut berupa penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak kategori VI, yakni Rp2 miliar. Sanksi yang sama juga dapat dikenakan kepada orang yang dengan sengaja menggunakan surat yang isinya tidak benar atau telah dipalsukan seolah-olah merupakan dokumen asli, apabila penggunaannya berpotensi menimbulkan kerugian.
Dalam perkara jual beli tanah, KTP palsu dapat menjadi bagian dari rangkaian tindakan untuk mengelabui pihak lain mengenai identitas seseorang. Namun, penerapan pasal pemalsuan surat tetap perlu mempertimbangkan bentuk perbuatan, bukti yang tersedia, serta terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana.
Berdasarkan penjelasan Pasal 391 UU 1/2023, surat mencakup informasi yang dituangkan dalam bentuk tulisan, baik dengan tulisan tangan maupun menggunakan mesin. Dokumen tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hak, perikatan, pembebasan utang, atau pembuktian suatu peristiwa.
2. Pemalsuan Identitas KTP dan Pelanggaran UU Pelindungan Data Pribadi
Selain berpotensi melanggar ketentuan pemalsuan surat, penggunaan identitas orang lain secara tidak sah juga dapat berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
KTP memuat berbagai informasi yang berkaitan dengan identitas penduduk, antara lain:
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama lengkap.
- Tempat dan tanggal lahir.
- Jenis kelamin dan agama atau kepercayaan.
- Status perkawinan dan golongan darah.
- Alamat, pekerjaan, dan kewarganegaraan.
- Foto pemilik, masa berlaku, tempat dan tanggal penerbitan, serta tanda tangan.
Informasi tersebut termasuk data pribadi yang perlu dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pemalsuan atau manipulasi identitas dalam KTP dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran yang diatur dalam UU PDP.
Pasal 66 UU PDP secara khusus melarang setiap orang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain apabila perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V. Berdasarkan penyesuaian ketentuan pidana dalam UU 1/2026, kategori denda tersebut sebesar Rp500 juta.
Di samping pidana pokok, Pasal 69 UU PDP juga mengatur kemungkinan penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana serta pembayaran ganti kerugian.
Dengan demikian, apabila seseorang memalsukan data dalam KTP untuk mendukung transaksi jual beli tanah yang merugikan pemilik identitas atau pihak lain, perbuatannya dapat diperiksa berdasarkan ketentuan UU PDP dan peraturan pidana lain yang relevan. Penentuan pasal yang diterapkan bergantung pada fakta dan bukti dalam perkara tersebut.
3. Langkah Hukum yang Bisa Ditempuh Korban
Apabila KTP milik seseorang digunakan tanpa hak untuk melakukan transaksi jual beli tanah, korban atau keluarganya dapat mempertimbangkan sejumlah upaya hukum. Langkah yang ditempuh perlu disesuaikan dengan status kepemilikan tanah, dokumen yang digunakan, dan tahapan transaksi yang sudah berlangsung.
A. Melaporkan Dugaan Tindak Pidana kepada Kepolisian
Langkah awal yang dapat dilakukan adalah melaporkan dugaan pemalsuan dokumen dan data pribadi kepada kepolisian. Laporan dapat disertai bukti yang mendukung, seperti salinan KTP yang diduga dipalsukan, dokumen transaksi tanah, sertifikat tanah, surat kuasa jika ada, serta bukti komunikasi dengan pihak yang terlibat.
Dugaan pemalsuan surat dapat diperiksa berdasarkan Pasal 391 UU 1/2023, sedangkan dugaan pemalsuan data pribadi dapat ditelaah berdasarkan Pasal 66 UU PDP. Pihak kepolisian akan menilai fakta dan bukti untuk menentukan ketentuan hukum yang relevan.
Selain itu, dugaan tindak pidana lain juga dapat dipertimbangkan sesuai dengan cara pelaku memperoleh atau menguasai tanah maupun dokumennya.
Sebagai contoh, apabila sertifikat tanah semula dipercayakan kepada seseorang, tetapi kemudian dikuasai atau digunakan secara melawan hukum dengan memenuhi unsur tindak pidana penggelapan, perbuatan tersebut dapat ditelaah berdasarkan Pasal 486 UU 1/2023. Sementara itu, Pasal 476 UU 1/2023 mengenai pencurian dapat dipertimbangkan jika cara pelaku mengambil barang memenuhi unsur yang diatur dalam pasal tersebut.
Perlu diperhatikan bahwa penggelapan dan pencurian memiliki unsur yang berbeda. Oleh karena itu, penerapan pasal tidak cukup hanya berdasarkan adanya sengketa tanah, tetapi harus mempertimbangkan bagaimana penguasaan atas barang atau dokumen tersebut terjadi.
B. Mengajukan Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah
Selain menempuh jalur pidana, korban juga dapat mempertimbangkan upaya perdata untuk menggugat keabsahan transaksi jual beli tanah.
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menetapkan empat syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.
Jika transaksi jual beli dilakukan dengan menggunakan KTP palsu untuk menyesatkan pihak lain mengenai identitas atau kewenangan seseorang, keabsahan kesepakatan yang mendasari perjanjian tersebut dapat dipersoalkan.
Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa persetujuan tidak mempunyai kekuatan apabila diberikan karena kekhilafan, diperoleh melalui paksaan, atau didasarkan pada penipuan.
Oleh sebab itu, apabila dapat dibuktikan bahwa persetujuan dalam transaksi diperoleh melalui penipuan, pihak yang dirugikan dapat mempertimbangkan gugatan pembatalan perjanjian ke pengadilan. Hasilnya bergantung pada fakta perkara, bukti yang diajukan, dan penilaian hakim.
C. Menelaah Keabsahan Akta Jual Beli yang Dibuat PPAT
Jika transaksi tanah telah dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), persoalan hukumnya perlu ditelaah lebih lanjut.
Penggunaan identitas palsu dalam proses pembuatan AJB tidak serta-merta membuat akta tersebut otomatis batal. Status dan kekuatan pembuktiannya perlu dinilai berdasarkan pelanggaran yang terjadi, peran para pihak, prosedur pembuatan akta, dan putusan pengadilan apabila sengketa diajukan ke jalur peradilan.
Dalam kondisi tertentu, pihak yang dirugikan dapat meminta pengadilan menilai keabsahan transaksi maupun akta yang dibuat. Tuntutan ganti rugi juga dapat dipertimbangkan apabila terdapat dasar hukum dan bukti yang menunjukkan adanya kerugian serta tanggung jawab pihak terkait.
Untuk menentukan langkah yang tepat, korban sebaiknya mengumpulkan seluruh dokumen transaksi, bukti kepemilikan tanah, dan bukti penggunaan identitas tanpa izin. Konsultasi dengan advokat atau ahli hukum pertanahan juga dapat membantu menilai pilihan gugatan dan pihak yang perlu dimintai pertanggungjawaban.
4. Kesimpulan
Pemalsuan KTP orang lain untuk transaksi jual beli tanah dapat menimbulkan konsekuensi pidana berdasarkan ketentuan pemalsuan surat dalam Pasal 391 UU 1/2023 maupun pemalsuan data pribadi dalam Pasal 66 UU PDP, apabila unsur masing-masing ketentuan terpenuhi.
Korban dapat mempertimbangkan pelaporan kepada kepolisian serta mengajukan upaya perdata untuk mempersoalkan keabsahan perjanjian atau transaksi tanah. Apabila AJB telah dibuat oleh PPAT, status hukumnya perlu ditelaah berdasarkan keadaan konkret dan bukti yang tersedia.
Penanganan perkara sebaiknya dilakukan dengan memeriksa dokumen kepemilikan dan riwayat transaksi secara menyeluruh. Penetapan tindak pidana, pertanggungjawaban pihak terkait, dan pembatalan transaksi merupakan persoalan yang perlu dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan fakta perkara.
Daftar Referensi
Dasar Hukum
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320 dan Pasal 1321.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 66 dan Pasal 69.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 391, Pasal 476, Pasal 486, dan Pasal 624.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.
Referensi Jurnal
Rachman, Rahmia, dkk. (2022). Pertanggungjawaban PPAT atas Keterangan Palsu dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 2, Agustus 2022, hlm. 236.
Tautan Sumber Hukum
Tentang Penulis
Rangga Triatmaja
Penulis — Universitas STEKOM
Penulis aktif yang berfokus pada isu-isu akademik, teknologi pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kampus.