S1 Hukum Universitas STEKOM
MENU NAVIGASI
Beranda / Artikel / Informasi
Informasi 57 dibaca

Sanksi Hukum Mengedarkan Makanan Tercemar, dari Denda hingga Pidana Penjara

R

Rangga Triatmaja

13 Oktober 2026

Bagikan:
Sanksi Hukum Mengedarkan Makanan Tercemar, dari Denda hingga Pidana Penjara

Keamanan pangan merupakan aspek penting dalam melindungi masyarakat dari risiko penyakit akibat makanan yang tidak layak dikonsumsi. Oleh karena itu, setiap pihak yang memproduksi, menyimpan, mengangkut, maupun mengedarkan pangan wajib memperhatikan standar keamanan dan mutu yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berujung pada sanksi administratif, bahkan pidana apabila unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terpenuhi.

Dasar Hukum Keamanan Pangan di Indonesia

Ketentuan mengenai keamanan pangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan pidananya juga perlu dibaca dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dalam UU Pangan, keamanan pangan merujuk pada kondisi dan upaya untuk mencegah makanan atau minuman dari kontaminasi biologis, kimia, maupun benda lain yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia. Pangan yang aman juga harus memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Penyelenggaraan keamanan pangan bertujuan menjaga agar pangan tetap higienis, bermutu, bergizi, dan aman dikonsumsi. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan pangan diterapkan secara terpadu di sepanjang rantai pangan, mulai dari produksi hingga distribusi kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 69 UU Pangan, penyelenggaraan keamanan pangan antara lain dilakukan melalui sanitasi pangan, pengaturan bahan tambahan pangan, pengawasan pangan hasil rekayasa genetik, pengaturan iradiasi pangan, penetapan standar kemasan, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan, serta jaminan produk halal bagi pangan yang dipersyaratkan.

Kewajiban Memenuhi Standar Keamanan dan Mutu Pangan

Pelaku usaha pangan tidak cukup hanya memastikan produknya tersedia dan dapat dikonsumsi. Produk yang diproduksi maupun diperdagangkan juga harus memenuhi standar keamanan dan mutu yang berlaku.

Pasal 86 UU Pangan mengatur kewajiban pemenuhan standar keamanan dan mutu pangan. Pelaksanaannya dilakukan melalui penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan. Ketentuan ini juga mencakup pangan yang diperuntukkan bagi hibah, bantuan program pemerintah, dan kepentingan penelitian sebagaimana diatur dalam peraturan terkait.

Standar keamanan pangan mencakup beberapa aspek, yaitu:

  1. Sanitasi pangan.
  2. Penggunaan bahan tambahan pangan.
  3. Pangan hasil rekayasa genetik.
  4. Iradiasi pangan.
  5. Kemasan pangan.
  6. Penggunaan bahan lain yang berkaitan dengan proses produksi pangan.

Penerapan standar tersebut penting untuk mencegah kontaminasi selama pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan pendistribusian. Pengawasan juga diperlukan agar pangan yang sampai kepada konsumen tidak membahayakan kesehatan.

Apa yang Dimaksud dengan Pangan Tercemar?

Pasal 90 UU Pangan melarang setiap orang mengedarkan pangan tercemar. Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah makanan atau minuman yang membahayakan kesehatan beredar dan dikonsumsi masyarakat.

Pangan dapat dikategorikan tercemar apabila memiliki kondisi seperti berikut:

  • Mengandung bahan beracun, berbahaya, atau bahan lain yang dapat mengancam kesehatan maupun keselamatan manusia.
  • Mengandung cemaran yang melampaui batas maksimum yang ditetapkan.
  • Mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam proses produksi pangan.
  • Mengandung bahan kotor, busuk, tengik, atau terurai, maupun bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai.
  • Diproduksi menggunakan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
  • Telah melewati masa kedaluwarsa.

Dengan demikian, makanan yang terlihat masih layak secara fisik belum tentu memenuhi standar keamanan pangan. Sebaliknya, makanan yang sudah kedaluwarsa, terkontaminasi, atau dibuat dengan proses yang dilarang dapat termasuk pangan yang tidak boleh diedarkan.

Sanksi Administratif bagi Pelaku yang Mengedarkan Pangan Tercemar

Pelanggaran terhadap larangan mengedarkan pangan tercemar dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan UU Pangan. Sanksi tersebut dapat berupa:

  1. Denda administratif, sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan.
  2. Penghentian sementara kegiatan, termasuk kegiatan produksi atau peredaran pangan.
  3. Penarikan produk dari peredaran, yang dilakukan oleh produsen sesuai ketentuan.
  4. Ganti rugi, apabila kewajiban tersebut dikenakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  5. Pencabutan izin, apabila pelanggaran memenuhi dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi tersebut.

Jenis sanksi yang diterapkan bergantung pada ketentuan yang dilanggar dan kewenangan instansi yang menangani perkara. Sanksi administratif tidak serta-merta meniadakan kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut juga memenuhi unsur tindak pidana.

Apakah Mengedarkan Makanan Tercemar Bisa Dipidana?

Selain sanksi administratif, perbuatan yang berkaitan dengan pangan tercemar dapat berujung pada proses pidana. Namun, penerapan pasal pidana harus didasarkan pada unsur perbuatan, bentuk kesalahan, akibat yang ditimbulkan, serta ketentuan hukum yang berlaku.

1. Ketentuan Pidana dalam UU Pangan

Pasal 135 UU Pangan, sebagaimana diubah melalui ketentuan Cipta Kerja dan disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026, mengatur pertanggungjawaban pidana atas kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan serta mengakibatkan korban atau kerusakan terhadap kesehatan dan keselamatan manusia dan/atau lingkungan.

Berdasarkan rumusan ketentuan tersebut, pelaku yang terbukti memenuhi unsur tindak pidana dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.

Persyaratan sanitasi pangan mencakup upaya menghindari penggunaan bahan yang mengancam keamanan pangan, memenuhi ketentuan mengenai cemaran, mengendalikan proses di sepanjang rantai pangan, menerapkan sistem ketertelusuran bahan, dan mencegah penurunan atau kehilangan kandungan gizi pangan.

Selain itu, Pasal 140 UU Pangan mengatur sanksi bagi setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), apabila perbuatan tersebut mengakibatkan gangguan kesehatan manusia.

Ancaman pidananya adalah penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak kategori III, yakni Rp50 juta, sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah penyesuaian pidana.

Meskipun demikian, penerapan pasal-pasal tersebut harus memperhatikan seluruh unsur yang ditentukan undang-undang. Khusus Pasal 140, unsur kesengajaan, kegiatan memproduksi dan memperdagangkan pangan, serta akibat berupa gangguan kesehatan manusia perlu dibuktikan. Karena itu, pasal tersebut tidak dapat diterapkan secara otomatis terhadap setiap kasus keracunan makanan.

2. Relevansi Ketentuan UU Pangan terhadap Program Makan Bergizi Gratis

Dalam kasus dugaan keracunan makanan yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penentuan pasal yang tepat memerlukan pemeriksaan terhadap bentuk kegiatan, pihak yang bertanggung jawab, proses pengadaan atau penyediaan makanan, dan unsur tindak pidana yang diduga terjadi.

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 mengatur tata kelola penyelenggaraan Program MBG sebagai program prioritas nasional yang menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada kelompok sasaran.

Karena makanan dalam program tersebut diberikan secara gratis, unsur “memperdagangkan” dalam suatu ketentuan pidana tidak boleh langsung dianggap terpenuhi. Namun, sifat gratisnya makanan juga tidak otomatis menghapus kemungkinan pertanggungjawaban hukum. Perlu diperiksa apakah terdapat kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, distribusi, atau bentuk perbuatan lain yang memenuhi unsur pasal yang relevan.

Dengan kata lain, penanganan kasus dugaan keracunan dalam program pemerintah harus didasarkan pada fakta dan bukti, bukan hanya pada ada atau tidaknya transaksi jual beli.

Ketentuan KUHP tentang Perbuatan yang Membahayakan Kesehatan

Di luar UU Pangan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berlaku sejak 2 Januari 2026, juga dapat menjadi pertimbangan apabila unsur tindak pidananya terpenuhi. Penerapannya harus memperhatikan penyesuaian melalui UU Nomor 1 Tahun 2026.

1. Pasal 343 KUHP

Pasal 343 KUHP mengatur perbuatan karena kealpaan yang mengakibatkan suatu bahan berbahaya bagi kesehatan atau nyawa dijual, diserahkan, ditawarkan, atau didistribusikan tanpa diketahui sifat bahayanya oleh pihak yang membeli atau menerima bahan tersebut.

Untuk perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 343 ayat (1), ancaman pidananya adalah penjara paling lama dua tahun enam bulan atau denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.

Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian seseorang, ketentuan ayat berikutnya mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta. Bahan berbahaya yang dimaksud juga dapat dirampas untuk negara sesuai ketentuan.

Pasal ini perlu dinilai secara cermat karena tidak semua kasus makanan tercemar otomatis memenuhi unsur perbuatan yang dirumuskan di dalamnya. Penegak hukum perlu membuktikan adanya kealpaan, sifat berbahaya dari bahan, tindakan yang dilakukan, serta unsur lain yang dipersyaratkan.

2. Pasal 474 KUHP

Pasal 474 KUHP mengatur tindak pidana yang timbul akibat kealpaan seseorang sehingga menyebabkan orang lain mengalami luka, luka berat, atau meninggal dunia.

Ancaman pidananya dibedakan berdasarkan akibat yang ditimbulkan, yaitu:

  • Mengakibatkan luka atau penyakit yang menghalangi seseorang menjalankan pekerjaan, jabatan, atau profesinya untuk waktu tertentu: penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.
  • Mengakibatkan luka berat: penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.
  • Mengakibatkan kematian: penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.

Dalam kasus dugaan keracunan makanan, ketentuan ini dapat dipertimbangkan apabila terdapat bukti bahwa akibat yang dialami korban disebabkan oleh kealpaan pihak yang bertanggung jawab. Hubungan sebab akibat antara tindakan atau kelalaian dan kondisi korban tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

Apakah Korban Keracunan Dapat Menuntut Ganti Rugi?

Selain kemungkinan sanksi administratif dan pidana, korban yang mengalami kerugian akibat makanan tercemar dapat mempertimbangkan tuntutan ganti rugi berdasarkan dasar hukum yang relevan. Dasarnya dapat berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha, hubungan hukum antara para pihak, atau perbuatan melawan hukum sesuai keadaan kasus.

Bentuk kerugian yang dapat diajukan antara lain biaya pengobatan dan kerugian lain yang dapat dibuktikan. Namun, hak atas ganti rugi dan besarnya kompensasi tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan adanya dugaan keracunan. Perlu dilihat bukti kerugian, hubungan sebab akibat, pihak yang bertanggung jawab, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perkara yang melibatkan program pemerintah atau penyedia makanan untuk kelompok tertentu, identifikasi pihak yang bertanggung jawab juga menjadi penting. Pihak yang memproduksi, mengolah, menyimpan, mengangkut, atau mendistribusikan makanan mungkin memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda sesuai fakta dan perjanjian yang mendasarinya.

Kesimpulan

Mengedarkan makanan tercemar merupakan perbuatan yang dilarang dalam UU Pangan dan dapat dikenai sanksi administratif, seperti denda, penghentian sementara kegiatan, penarikan produk, ganti rugi, atau pencabutan izin sesuai ketentuan yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana juga dapat diterapkan apabila unsur pasal yang relevan terbukti. Ketentuan dalam UU Pangan, termasuk Pasal 135 dan Pasal 140, serta ketentuan KUHP seperti Pasal 343 dan Pasal 474, dapat menjadi dasar analisis sesuai karakteristik perbuatannya.

Dalam kasus keracunan makanan, termasuk yang berkaitan dengan program penyediaan makanan gratis, penentuan pasal tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan akibat yang dialami korban. Proses hukum harus mempertimbangkan bukti pencemaran, bentuk kesalahan, hubungan sebab akibat, pihak yang bertanggung jawab, dan unsur tindak pidana yang berlaku.

Catatan: Artikel ini merupakan informasi hukum umum, bukan pendapat hukum untuk perkara tertentu. Penerapan pasal dan ancaman sanksi perlu diverifikasi terhadap naskah peraturan terbaru serta fakta konkret dalam kasus yang ditangani.

Daftar Referensi

  1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan — Database Peraturan BPK
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang — Database Peraturan BPK
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana — Database Peraturan BPK
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana — Database Peraturan BPK
  5. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis — Database Peraturan BPK
R

Tentang Penulis

Rangga Triatmaja

Penulis — Universitas STEKOM

Penulis aktif yang berfokus pada isu-isu akademik, teknologi pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kampus.