Perbedaan Pekerja Harian Lepas dan Pekerja Bulanan Menurut Hukum Ketenagakerjaan
Rangga Triatmaja
13 Oktober 2026
Dalam dunia kerja, pekerja dapat menerima upah berdasarkan jumlah hari kehadiran maupun berdasarkan periode pembayaran tertentu, seperti bulanan. Perbedaan sistem pembayaran ini sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai status hubungan kerja, hak pekerja, serta kewajiban perusahaan dalam memenuhi ketentuan ketenagakerjaan.
Secara umum, hubungan kerja di Indonesia didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021), PKWT merupakan perjanjian kerja untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu, sedangkan PKWTT merupakan perjanjian kerja yang bersifat tetap.
Pekerja harian lepas dan pekerja bulanan tidak dapat dibedakan hanya berdasarkan cara pembayaran upah. Status hubungan kerja, karakteristik pekerjaan, isi perjanjian, dan ketentuan perundang-undangan juga harus diperhatikan. Berikut penjelasan mengenai karakteristik dan perbedaan keduanya.
1. Pekerja Harian Lepas dan Ketentuan Hukumnya
Pekerja harian lepas adalah pekerja yang melakukan pekerjaan dengan sifat atau kegiatan tidak tetap, ketika waktu dan volume pekerjaannya dapat berubah-ubah serta pembayaran upahnya didasarkan pada kehadiran. Ketentuan mengenai pekerjaan harian ini diatur dalam Pasal 10 PP 35/2021.
Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja harian menggunakan PKWT dalam bentuk perjanjian kerja harian. Perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis, baik untuk masing-masing pekerja maupun secara kolektif, dan sekurang-kurangnya memuat:
- Nama dan alamat perusahaan atau pemberi kerja.
- Nama dan alamat pekerja.
- Jenis pekerjaan yang dilakukan.
- Besarnya upah.
Perjanjian tertulis ini penting agar pekerja dan pengusaha memiliki kejelasan mengenai pekerjaan, pembayaran upah, serta ketentuan hubungan kerja yang disepakati.
Batas Hari Kerja Pekerja Harian
Pasal 10 ayat (3) PP 35/2021 menetapkan bahwa perjanjian kerja harian hanya dapat diterapkan apabila pekerja bekerja kurang dari 21 hari dalam satu bulan.
Apabila pekerja bekerja selama 21 hari atau lebih dalam satu bulan selama tiga bulan berturut-turut atau lebih, perjanjian kerja harian tersebut menjadi tidak berlaku demi hukum dan hubungan kerjanya berubah menjadi PKWTT. Ketentuan ini perlu diperhatikan perusahaan ketika mengatur jadwal kerja dan menentukan jenis perjanjian yang sesuai.
Dengan demikian, status pekerja harian tidak semata-mata ditentukan oleh sebutan dalam kontrak atau cara pembayaran upah. Pola kerja yang benar-benar dijalankan juga perlu diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum.
Hak atas Upah dan Jaminan Sosial
Pekerja harian tetap memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh pengusaha. Hak tersebut meliputi pembayaran upah sesuai perjanjian dan ketentuan pengupahan yang berlaku, serta perlindungan jaminan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
Dalam menentukan upah pekerja harian, perusahaan perlu memperhatikan ketentuan mengenai upah minimum dan pengecualian yang secara khusus diatur dalam peraturan. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa setiap pekerja harian selalu tunduk pada perhitungan yang sama tanpa melihat ketentuan yang berlaku bagi perusahaan dan hubungan kerjanya.
Berdasarkan Pasal 17 PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang perlu dibaca bersama perubahan-perubahannya, perhitungan upah sehari bagi pekerja dengan sistem upah harian dilakukan dengan membagi upah sebulan menggunakan angka pembagi sesuai pola waktu kerja, yaitu:
- Sistem enam hari kerja dalam seminggu: upah sebulan dibagi 25.
- Sistem lima hari kerja dalam seminggu: upah sebulan dibagi 21.
Perhitungan tersebut merupakan metode untuk menentukan upah sehari berdasarkan upah sebulan. Penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan sistem pengupahan dan peraturan yang berlaku.
Perlu diperhatikan pula bahwa peraturan pengupahan telah mengalami perubahan, termasuk melalui PP Nomor 51 Tahun 2023 dan PP Nomor 49 Tahun 2025. Oleh karena itu, penentuan hak upah sebaiknya merujuk pada ketentuan terbaru, termasuk aturan upah minimum yang relevan.
2. Pekerja Bulanan dan Karakteristiknya
Istilah pekerja bulanan lebih banyak digunakan dalam praktik untuk menggambarkan pekerja yang menerima upah berdasarkan periode pembayaran bulanan. Istilah ini berkaitan dengan sistem pembayaran upah, bukan kategori perjanjian kerja yang berdiri sendiri.
Pekerja yang menerima gaji bulanan dapat memiliki hubungan kerja berdasarkan PKWT maupun PKWTT. Penentuan statusnya harus dilihat dari sifat pekerjaan, ketentuan perjanjian, serta persyaratan yang ditetapkan peraturan ketenagakerjaan.
Pada umumnya, pekerja bulanan menerima upah sesuai periode pembayaran yang telah ditentukan. Besaran dan komponen upahnya mengikuti perjanjian kerja serta ketentuan pengupahan yang berlaku. Pembayaran bulanan juga tidak berarti seluruh komponen pendapatan selalu tetap, sebab tunjangan tertentu atau insentif dapat bergantung pada kehadiran, kinerja, atau persyaratan lain yang sah.
Sistem Pengupahan Pekerja Bulanan
Ketentuan pengupahan di Indonesia diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan beserta perubahan-perubahannya. Peraturan tersebut mencakup kebijakan pengupahan, upah berdasarkan satuan waktu atau hasil, upah minimum, struktur dan skala upah, serta tata cara pembayaran upah.
Bagi pekerja yang menerima gaji bulanan, perusahaan wajib membayar upah sesuai kesepakatan dan ketentuan hukum yang berlaku. Perusahaan juga perlu memperhatikan hak lain yang mungkin timbul berdasarkan status hubungan kerja dan peraturan yang berlaku, termasuk jaminan sosial serta hak terkait berakhirnya hubungan kerja.
Oleh sebab itu, pekerja bulanan tidak otomatis berstatus karyawan tetap. Pekerja dengan PKWT dapat menerima upah secara bulanan selama hubungan kerja dan pengaturannya sesuai dengan ketentuan hukum. Sebaliknya, pekerja dengan PKWTT juga lazim menerima upah bulanan.
3. Perbedaan Pekerja Harian Lepas dan Pekerja Bulanan
Perbedaan utama antara pekerja harian lepas dan pekerja bulanan terletak pada karakteristik pekerjaan serta sistem pembayaran upah. Pekerja harian lepas dalam konteks PP 35/2021 melakukan pekerjaan yang waktu dan volumenya berubah-ubah, dengan pembayaran berdasarkan kehadiran. Sementara itu, istilah pekerja bulanan merujuk pada pola pembayaran upah dalam periode bulanan.
Berikut perbandingan keduanya.
Aspek | Pekerja Harian Lepas | Pekerja Bulanan |
| Pengertian | Pekerja untuk pekerjaan yang sifat atau kegiatannya tidak tetap sesuai ketentuan PKWT harian | Istilah praktik bagi pekerja yang menerima upah dalam periode bulanan |
| Dasar hubungan kerja | PKWT dalam bentuk perjanjian kerja harian, apabila memenuhi persyaratan hukum | Dapat berdasarkan PKWT maupun PKWTT |
| Sistem pembayaran | Umumnya berdasarkan kehadiran atau jumlah hari kerja | Umumnya dibayarkan dalam periode bulanan |
| Karakteristik pekerjaan | Waktu dan volume pekerjaan berubah-ubah | Bergantung pada pekerjaan dan status hubungan kerja; tidak otomatis berarti pekerjaan tetap |
| Batas hari kerja | Kurang dari 21 hari dalam satu bulan untuk penerapan perjanjian kerja harian | Tidak ditentukan oleh istilah pembayaran bulanan; mengikuti ketentuan waktu kerja dan jenis hubungan kerja |
| Hak pekerja | Upah dan perlindungan lain sesuai ketentuan hukum | Upah dan perlindungan lain sesuai ketentuan hukum |
Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sistem pembayaran upah tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan status pekerja. Perusahaan perlu memastikan bahwa bentuk perjanjian kerja sesuai dengan jenis pekerjaan dan kondisi kerja yang sebenarnya.
4. Hal yang Perlu Diperhatikan oleh Perusahaan dan Pekerja
Perusahaan perlu menyusun perjanjian kerja yang jelas, menetapkan sistem pembayaran upah sesuai ketentuan, dan memastikan pemenuhan hak pekerja. Untuk pekerja harian, perusahaan juga perlu memantau jumlah hari kerja agar penerapan perjanjian kerja harian tidak bertentangan dengan batas yang ditetapkan dalam PP 35/2021.
Sementara itu, pekerja perlu memahami isi perjanjian, cara penghitungan upah, jadwal kerja, serta hak atas jaminan sosial. Jika pola kerja yang dijalankan berbeda secara mendasar dari ketentuan perjanjian, pekerja dapat meminta penjelasan kepada perusahaan dan mencari informasi dari instansi ketenagakerjaan yang berwenang.
Penentuan status hubungan kerja sebaiknya tidak hanya mengacu pada istilah yang digunakan perusahaan, seperti “harian”, “bulanan”, atau “kontrak”. Penilaian perlu mempertimbangkan isi perjanjian, pelaksanaan hubungan kerja, karakter pekerjaan, dan peraturan perundang-undangan.
Kesimpulan
Pekerja harian lepas dan pekerja bulanan memiliki perbedaan terutama pada karakteristik pekerjaan dan sistem pembayaran upah. Pekerja harian lepas dalam ketentuan PP 35/2021 dipekerjakan melalui PKWT harian untuk pekerjaan yang tidak tetap, dengan pembayaran berdasarkan kehadiran serta batas hari kerja tertentu. Adapun pekerja bulanan merupakan istilah yang merujuk pada periode pembayaran upah dan dapat mencakup pekerja dengan PKWT maupun PKWTT.
Keduanya tetap memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pengusaha sesuai perjanjian kerja dan ketentuan ketenagakerjaan. Dengan memahami perbedaan tersebut, perusahaan dapat menentukan pengaturan hubungan kerja secara tepat, sedangkan pekerja dapat mengetahui status dan haknya secara lebih jelas.
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, sebagaimana diubah dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 2025.
Referensi
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 — JDIH BPK.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan — JDIH BPK.
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 — JDIH BPK.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 — JDIH Kementerian Ketenagakerjaan.
Tentang Penulis
Rangga Triatmaja
Penulis — Universitas STEKOM
Penulis aktif yang berfokus pada isu-isu akademik, teknologi pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kampus.