S1 Hukum Universitas STEKOM
MENU NAVIGASI
Beranda / Artikel / Informasi
Informasi 59 dibaca

Mangkir Berulang, Apakah Perusahaan Boleh Meminta Pekerja Menandatangani Surat Resign

R

Rangga Triatmaja

13 Oktober 2026

Bagikan:
Mangkir Berulang, Apakah Perusahaan Boleh Meminta Pekerja Menandatangani Surat Resign

Mangkir dari pekerjaan merupakan salah satu bentuk ketidakhadiran yang dapat menimbulkan persoalan dalam hubungan kerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mangkir berarti tidak datang ke sekolah, tempat kerja, dan sebagainya, atau absen. Dalam hubungan industrial, ketidakhadiran pekerja tanpa alasan yang dapat dibenarkan dapat menjadi persoalan disiplin dan ditangani berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan.

Namun, perusahaan tidak serta-merta dapat meminta pekerja yang berulang kali mangkir untuk menandatangani surat pengunduran diri atau resign. Pengunduran diri harus didasarkan pada kemauan pekerja sendiri, sedangkan pelanggaran disiplin memiliki mekanisme penanganan tersendiri. Oleh karena itu, perusahaan perlu membedakan pengunduran diri sukarela dari pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pelanggaran ketentuan kerja.

Pengunduran Diri Harus Berdasarkan Kemauan Pekerja

Pasal 36 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021) mengatur pengunduran diri atas kemauan sendiri sebagai salah satu alasan berakhirnya hubungan kerja.

Dalam ketentuan tersebut, pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri harus memenuhi persyaratan berikut:

  1. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis paling lambat 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri.
  2. Tidak terikat dalam ikatan dinas.
  3. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengunduran diri merupakan tindakan yang harus didasarkan pada kehendak pekerja. Karena itu, surat resign tidak seharusnya dijadikan alat untuk menghukum pekerja yang melanggar aturan kehadiran.

Apabila pekerja tidak ingin mengundurkan diri, perusahaan sebaiknya tidak memaksanya menandatangani surat pengunduran diri. Perusahaan dapat mengambil langkah sesuai peraturan perusahaan, perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mangkir sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja

Hukum ketenagakerjaan telah menyediakan mekanisme tersendiri untuk menangani pekerja yang mangkir. Pasal 36 huruf j PP 35/2021 mengatur bahwa PHK dapat dilakukan apabila pekerja tidak masuk kerja selama lima hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi bukti sah, serta telah dipanggil oleh pengusaha dua kali secara patut dan tertulis.

Dengan demikian, terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan untuk menerapkan ketentuan tersebut, yaitu:

  • Pekerja tidak masuk kerja selama lima hari kerja atau lebih secara berturut-turut.
  • Ketidakhadiran tidak disertai keterangan tertulis yang dilengkapi bukti sah.
  • Pengusaha telah melakukan dua kali pemanggilan secara patut dan tertulis.

Ketentuan ini tidak dapat langsung disamakan dengan kasus pekerja yang mangkir beberapa kali, tetapi hari ketidakhadirannya tidak berturut-turut. Perusahaan perlu menilai pola ketidakhadiran dan dasar hukum yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Apabila ketidakhadiran tidak memenuhi unsur mangkir lima hari kerja berturut-turut sebagaimana diatur dalam Pasal 36 huruf j, perusahaan tidak seharusnya memaksakan penerapan ketentuan tersebut. Perusahaan perlu meninjau aturan internal yang berlaku dan menentukan mekanisme penanganan yang tepat.

Mangkir Tidak Berturut-turut dan Ketentuan dalam Peraturan Perusahaan

Dalam praktiknya, perusahaan dapat memiliki peraturan internal yang mengatur pelanggaran kehadiran, termasuk mangkir yang terjadi beberapa kali dalam periode tertentu meskipun tidak berturut-turut.

Sebagai contoh, peraturan perusahaan menetapkan bahwa pekerja yang mangkir selama tujuh hari kerja secara tidak berturut-turut dapat dikenai tahapan surat peringatan hingga surat peringatan ketiga (SP-3). Jika ketentuan tersebut memang tercantum dalam peraturan perusahaan yang berlaku, perusahaan perlu menerapkannya secara konsisten dengan tetap memperhatikan hukum ketenagakerjaan.

Pasal 36 huruf k PP 35/2021 mengatur PHK karena pekerja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, setelah sebelumnya diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Masing-masing surat peringatan berlaku paling lama enam bulan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Artinya, pelanggaran terhadap peraturan perusahaan dapat menjadi dasar PHK apabila persyaratan dan prosedur yang ditentukan telah dipenuhi. Meski demikian, perusahaan tetap perlu memastikan bahwa aturan yang dijadikan dasar tindakan memang berlaku, telah disampaikan kepada pekerja, dan diterapkan sesuai ketentuan hukum.

Tahapan Surat Peringatan bagi Pekerja yang Mangkir

Apabila mangkir dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap peraturan perusahaan, penanganannya dapat dilakukan melalui surat peringatan sesuai ketentuan yang berlaku. Secara umum, tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Surat Peringatan Pertama (SP-1)

SP-1 diberikan ketika pekerja melakukan pelanggaran yang memenuhi ketentuan pemberian surat peringatan. Surat ini berfungsi sebagai teguran resmi dan pemberitahuan bahwa perilaku tersebut harus diperbaiki. Berdasarkan ketentuan umum PP 35/2021, masa berlaku surat peringatan paling lama enam bulan, kecuali ditetapkan lain sesuai ketentuan yang diperbolehkan.

2. Surat Peringatan Kedua (SP-2)

Jika pekerja kembali melakukan pelanggaran dalam masa berlaku SP-1, perusahaan dapat menerbitkan SP-2 sesuai prosedur yang berlaku. Surat ini menunjukkan bahwa pelanggaran berulang masih terjadi meskipun teguran sebelumnya telah diberikan.

3. Surat Peringatan Ketiga (SP-3)

Apabila pekerja kembali melanggar ketentuan selama masa berlaku SP-2, perusahaan dapat memberikan SP-3 sesuai peraturan yang berlaku. SP-3 menjadi peringatan lanjutan bahwa pelanggaran berikutnya dapat berujung pada tindakan ketenagakerjaan yang lebih serius, termasuk PHK apabila persyaratan hukumnya terpenuhi.

Apabila pekerja kembali melakukan pelanggaran selama masa berlaku SP-3, perusahaan dapat mempertimbangkan PHK berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun, PHK tidak boleh diperlakukan sebagai konsekuensi otomatis tanpa memeriksa dasar hukum, isi peraturan perusahaan, masa berlaku surat peringatan, dan prosedur penyelesaian hubungan kerja.

Selain memberikan surat peringatan, perusahaan dapat meminta pekerja membuat surat pernyataan atau komitmen untuk memperbaiki kedisiplinan dan tidak mengulangi pelanggaran. Surat tersebut sebaiknya menjelaskan kewajiban yang harus dipenuhi serta konsekuensi apabila pelanggaran terulang, tanpa mengubahnya menjadi surat pengunduran diri yang tidak dikehendaki pekerja.

Prosedur PHK Harus Tetap Mengikuti Ketentuan Hukum

Apabila perusahaan memutuskan untuk melakukan PHK akibat pelanggaran peraturan perusahaan, prosesnya tetap harus mengikuti peraturan ketenagakerjaan. Perusahaan tidak dapat menghindari prosedur PHK dengan meminta pekerja menandatangani surat resign yang tidak mencerminkan kehendak sebenarnya.

Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui ketentuan Cipta Kerja mengatur kewajiban para pihak untuk mengupayakan agar PHK tidak terjadi. Jika PHK tidak dapat dihindari, pengusaha harus menyampaikan maksud dan alasan PHK kepada pekerja dan/atau serikat pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila pekerja menolak PHK, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Proses ini mencakup perundingan bipartit antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja untuk mencapai kesepakatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 juga memberikan pemaknaan terhadap ketentuan PHK, termasuk bahwa apabila perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan, PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memperhatikan ketentuan undang-undang beserta pemaknaan konstitusional yang berlaku.

Jika perundingan bipartit tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai peraturan perundang-undangan. Mekanisme ini diperlukan agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dinilai berdasarkan bukti, alasan PHK, serta ketentuan hukum yang relevan.

Kesimpulan

Perusahaan tidak seharusnya meminta atau memaksa pekerja menandatangani surat resign hanya karena pekerja berulang kali mangkir. Pengunduran diri harus didasarkan pada kemauan pekerja sendiri, sedangkan pelanggaran kehadiran perlu ditangani melalui mekanisme hukum yang sesuai.

Untuk mangkir selama lima hari kerja atau lebih secara berturut-turut, perusahaan dapat menilai penerapan Pasal 36 huruf j PP 35/2021 apabila seluruh persyaratannya terpenuhi. Sementara itu, mangkir yang terjadi secara tidak berturut-turut dapat ditangani berdasarkan ketentuan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja yang relevan, termasuk melalui surat peringatan apabila memenuhi persyaratan.

Dengan demikian, langkah yang lebih tepat adalah mendokumentasikan ketidakhadiran, melakukan pemanggilan atau klarifikasi jika diperlukan, menerapkan surat peringatan sesuai aturan, dan mengikuti prosedur PHK apabila memang menjadi pilihan yang sah. Pendekatan tersebut membantu perusahaan menegakkan disiplin tanpa mengabaikan hak pekerja dan ketentuan hukum ketenagakerjaan.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
  4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Referensi

  1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online — Mangkir.
  2. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia — Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 terkait pengujian UU Cipta Kerja.
R

Tentang Penulis

Rangga Triatmaja

Penulis — Universitas STEKOM

Penulis aktif yang berfokus pada isu-isu akademik, teknologi pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kampus.