Kemudahan Mendirikan PT untuk Usaha Mikro dan Kecil, Apakah Harus Menggunakan Akta Notaris
Rangga Triatmaja
13 Oktober 2026
Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang dapat digunakan pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan bisnis secara lebih terstruktur. Bagi pengusaha yang menjalankan usaha berskala kecil dan ingin memiliki badan hukum sendiri, pemerintah menyediakan skema Perseroan Perorangan atau PT Perorangan yang memiliki prosedur pendirian lebih sederhana.
Kemudahan ini diatur dalam ketentuan mengenai perseroan terbatas yang telah mengalami perubahan melalui regulasi Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya. Salah satu tujuan pengaturan tersebut adalah memberikan kesempatan kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh status badan hukum tanpa harus melalui prosedur pendirian PT yang melibatkan beberapa pendiri.
Menurut ketentuan yang berlaku, PT Perorangan dapat didirikan oleh satu orang warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan hukum dan menjalankan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Prosedur pendiriannya menggunakan pernyataan pendirian yang didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum.
Ketentuan tersebut memberikan alternatif bagi pengusaha yang ingin memisahkan kegiatan usaha dari aktivitas pribadi sekaligus membangun fondasi legal untuk mengembangkan bisnis. Meski demikian, pendirian PT Perorangan tetap harus memenuhi persyaratan administratif dan kewajiban hukum yang berlaku.
Kriteria Usaha Mikro dan Kecil yang Dapat Mendirikan PT Perorangan
Sebelum mendirikan PT Perorangan, calon pendiri perlu memahami apakah kegiatan usahanya termasuk dalam kategori usaha mikro atau usaha kecil. Kriteria tersebut antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
1. Usaha Mikro
Usaha mikro merupakan usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha mikro berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara umum, usaha mikro dapat memiliki modal usaha paling banyak Rp1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Selain kriteria modal, ketentuan juga menggunakan hasil penjualan tahunan untuk kepentingan tertentu. Batas hasil penjualan tahunan bagi usaha mikro adalah paling banyak Rp2 miliar.
2. Usaha Kecil
Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah maupun usaha besar sebagaimana dimaksud dalam peraturan terkait.
Berdasarkan kriteria modal usaha, usaha kecil memiliki modal lebih dari Rp1 miliar hingga paling banyak Rp5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sementara itu, berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan, usaha kecil memiliki penjualan lebih dari Rp2 miliar hingga paling banyak Rp15 miliar.
Perlu dipahami bahwa kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan digunakan sesuai konteks dan ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha sebaiknya tidak menentukan klasifikasi hanya berdasarkan satu angka tanpa memperhatikan jenis kriteria yang sedang digunakan.
Informasi lebih lanjut mengenai kategori UMKM dapat merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.
Apakah Pendirian PT Perorangan Harus Menggunakan Akta Notaris?
Salah satu pertanyaan yang sering muncul dari pengusaha kecil adalah apakah pendirian PT harus menggunakan akta notaris. Jawabannya bergantung pada jenis perseroan yang akan didirikan.
PT Perorangan yang memenuhi persyaratan dapat didirikan tanpa akta notaris. Pendiriannya dilakukan melalui pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia yang diajukan secara elektronik sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah.
Pernyataan pendirian tersebut memuat informasi penting mengenai perusahaan, termasuk nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal, saham, alamat, serta identitas pendiri yang juga menjadi pemegang saham dan direktur.
Prosedur ini berbeda dari pendirian PT persekutuan modal, yang secara umum memerlukan akta pendirian notaris dan proses pengajuan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Perbedaan tersebut penting dipahami karena istilah PT sering digunakan secara umum untuk berbagai bentuk perseroan. Pengusaha yang mendirikan PT Perorangan tidak perlu menyamakan prosedurnya dengan pendirian PT yang memiliki beberapa pemegang saham.
Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendirian perseroan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025, yang mengatur persyaratan dan tata cara pendirian, perubahan, serta pembubaran badan hukum perseroan terbatas.
Meskipun tidak diwajibkan menggunakan akta notaris untuk pendirian PT Perorangan, hal tersebut tidak berarti seluruh proses pendirian bebas biaya. Pemohon tetap perlu memperhatikan ketentuan tarif administrasi atau penerimaan negara bukan pajak yang berlaku, serta kemungkinan biaya lain yang berkaitan dengan kebutuhan usahanya.
Syarat Umum Mendirikan PT Perorangan
Pengusaha yang ingin mendirikan PT Perorangan perlu memastikan bahwa dirinya dan kegiatan usahanya memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Beberapa ketentuan utama yang perlu diperhatikan meliputi hal-hal berikut.
- Didirikan oleh satu orang. PT Perorangan memiliki satu pendiri yang sekaligus menjadi pemegang saham tunggal.
- Pendiri merupakan warga negara Indonesia. Pendirian PT Perorangan mengikuti persyaratan kewarganegaraan yang ditentukan dalam peraturan.
- Memenuhi persyaratan usia dan kecakapan hukum. Ketentuan pelaksana mengatur bahwa pendiri harus berusia paling rendah 17 tahun dan cakap hukum.
- Kegiatan usaha memenuhi kriteria UMK. Bentuk perseroan ini diperuntukkan bagi usaha yang memenuhi ketentuan usaha mikro dan kecil.
- Menyusun pernyataan pendirian. Dokumen tersebut harus memuat informasi perusahaan sesuai format yang ditentukan.
- Melakukan pendaftaran secara elektronik. Pernyataan pendirian disampaikan melalui sistem administrasi badan hukum sesuai prosedur yang berlaku.
Persyaratan tersebut perlu diperiksa kembali sebelum pengajuan dilakukan agar proses administrasi berjalan lancar. Pengusaha juga perlu memastikan bahwa bidang usahanya tidak memiliki persyaratan khusus tambahan yang harus dipenuhi.
Tahapan Pendirian PT Perorangan Tanpa Akta Notaris
Prosedur pendirian PT Perorangan dibuat lebih sederhana dibandingkan pendirian PT persekutuan modal. Meskipun demikian, calon pendiri tetap harus melengkapi data dan mengikuti tahapan pendaftaran yang ditentukan.
1. Menentukan Nama dan Domisili Perusahaan
Langkah pertama adalah menyiapkan nama perseroan dan alamat tempat kedudukan perusahaan. Nama yang digunakan harus memenuhi ketentuan penamaan badan hukum dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.
Alamat perusahaan perlu ditentukan dengan jelas agar dapat digunakan untuk kepentingan administrasi dan kegiatan usaha.
2. Menentukan Maksud, Tujuan, dan Kegiatan Usaha
Pendiri perlu menjelaskan bidang kegiatan yang akan dijalankan perusahaan. Informasi ini harus disesuaikan dengan aktivitas bisnis sebenarnya dan klasifikasi bidang usaha yang digunakan dalam sistem perizinan.
Pemilihan bidang usaha secara tepat dapat membantu proses pengurusan perizinan lanjutan, termasuk perizinan berusaha berbasis risiko apabila diperlukan.
3. Menentukan Modal dan Saham
Pernyataan pendirian harus mencantumkan jumlah modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, serta nilai nominal dan jumlah saham sesuai persyaratan.
Besaran modal dasar pada umumnya ditentukan oleh pendiri berdasarkan keputusan pendiri, dengan tetap memperhatikan ketentuan khusus yang berlaku untuk bidang usaha tertentu. Oleh sebab itu, calon pendiri perlu memeriksa apakah kegiatan bisnisnya memiliki persyaratan modal khusus.
4. Mengisi Pernyataan Pendirian
Pendirian PT Perorangan dilakukan dengan menyusun pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. Dokumen tersebut memuat identitas perusahaan dan informasi lain yang diwajibkan peraturan.
Data yang disiapkan umumnya meliputi:
- Nama dan tempat kedudukan perseroan.
- Jangka waktu berdirinya perseroan.
- Maksud, tujuan, dan kegiatan usaha.
- Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
- Nilai nominal dan jumlah saham.
- Alamat perseroan.
- Identitas pendiri yang juga bertindak sebagai direktur dan pemegang saham.
Data identitas perlu diisi dengan cermat agar sesuai dengan dokumen resmi yang dimiliki pendiri.
5. Mendaftarkan Perseroan Secara Elektronik
Setelah pernyataan pendirian disiapkan, pendiri mengajukan pendaftaran melalui sistem administrasi badan hukum sesuai prosedur yang berlaku.
Pemohon perlu memastikan bahwa seluruh data telah benar dan persyaratan yang diwajibkan sudah dipenuhi. Pendaftaran akan diproses berdasarkan ketentuan administrasi yang berlaku.
6. Memperoleh Bukti Pendaftaran Pendirian
Setelah permohonan diterima dan diproses sesuai ketentuan, dokumen atau keputusan terkait pendirian perseroan diterbitkan secara elektronik melalui sistem yang ditetapkan pemerintah.
Pendiri perlu menyimpan dokumen tersebut dengan baik karena dapat digunakan sebagai bukti administrasi badan hukum dan untuk pengurusan keperluan usaha selanjutnya.
Informasi yang Harus Dicantumkan dalam Pernyataan Pendirian
Pernyataan pendirian menjadi dokumen utama dalam proses pendirian PT Perorangan. Oleh karena itu, informasi yang tercantum di dalamnya harus lengkap dan sesuai dengan kondisi perusahaan.
Informasi tersebut mencakup nama dan tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, struktur modal, informasi saham, alamat perusahaan, serta identitas pendiri.
Pendiri juga perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan konsisten dengan dokumen pendukung dan data yang digunakan dalam proses perizinan usaha. Ketidaksesuaian data dapat menyebabkan kendala administratif atau kebutuhan untuk melakukan perubahan data pada kemudian hari.
Apa yang Terjadi Jika Usaha Berkembang?
PT Perorangan dapat menjadi pilihan bagi pengusaha yang memulai bisnis secara mandiri. Namun, bentuk perseroan ini memiliki ketentuan yang harus diperhatikan ketika usaha berkembang.
Apabila pemegang saham menjadi lebih dari satu orang, perseroan perlu mengubah statusnya menjadi PT persekutuan modal sesuai prosedur yang berlaku. Kewajiban perubahan juga perlu diperhatikan apabila perseroan tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan terkait.
Perubahan tersebut bukan berarti pengembangan usaha dilarang. Sebaliknya, ketentuan ini memberikan kerangka hukum agar bentuk badan usaha tetap sesuai dengan kondisi perusahaan dan ketentuan perundang-undangan.
Karena itu, pengusaha sebaiknya mengevaluasi bentuk badan hukum secara berkala, terutama ketika jumlah pemilik bertambah, skala bisnis berubah, atau perusahaan hendak menerima investasi dari pihak lain.
Perbedaan PT Perorangan dan PT Persekutuan Modal
Untuk menentukan bentuk badan usaha yang tepat, pengusaha dapat memahami perbedaan umum antara PT Perorangan dan PT persekutuan modal berikut.
Aspek | PT Perorangan | PT Persekutuan Modal |
| Jumlah pendiri atau pemegang saham | Satu orang | Umumnya dua orang atau lebih, dengan pengecualian sesuai ketentuan khusus |
| Sasaran penggunaan | Usaha yang memenuhi kriteria mikro dan kecil | Perseroan yang didirikan berdasarkan ketentuan perseroan persekutuan modal |
| Dokumen pendirian | Pernyataan pendirian sesuai ketentuan | Akta pendirian notaris sesuai ketentuan |
| Proses administrasi | Pendaftaran elektronik melalui prosedur khusus PT Perorangan | Permohonan pendirian melalui notaris sesuai prosedur yang berlaku |
| Perubahan kepemilikan | Jika pemegang saham menjadi lebih dari satu, perlu perubahan status sesuai aturan | Pengelolaan kepemilikan mengikuti ketentuan perseroan dan anggaran dasar |
Tabel tersebut merupakan gambaran umum. Penerapan persyaratan secara terperinci tetap perlu merujuk pada undang-undang dan peraturan pelaksana yang berlaku, termasuk ketentuan khusus untuk jenis usaha tertentu.
Kesimpulan
Pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan badan hukum melalui PT Perorangan. Bentuk perseroan ini dapat didirikan oleh satu orang yang memenuhi persyaratan, dengan prosedur pendaftaran elektronik berdasarkan pernyataan pendirian dan tanpa kewajiban membuat akta notaris untuk pendiriannya.
Meskipun prosedurnya lebih sederhana, calon pendiri tetap perlu memenuhi persyaratan administratif, menyiapkan informasi perusahaan dengan benar, serta memperhatikan biaya administrasi yang mungkin berlaku. Pengusaha juga harus memahami kewajiban perubahan status apabila jumlah pemegang saham bertambah atau usaha tidak lagi memenuhi kriteria yang ditentukan.
Memahami dasar hukum dan prosedur sejak awal dapat membantu pelaku usaha memilih bentuk badan hukum yang sesuai dengan kebutuhan serta rencana pengembangan bisnisnya.
Referensi dan Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menjadi dasar hukum utama pengaturan perseroan terbatas, sebagaimana telah diubah oleh ketentuan perundang-undangan berikutnya.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Mengatur perubahan sejumlah ketentuan, termasuk pengaturan mengenai perseroan perorangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menjadi rujukan kriteria usaha mikro dan kecil.
Tautan: https://peraturan.bpk.go.id/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Mengatur modal serta pendaftaran PT yang memenuhi kriteria UMK.
Tautan: https://peraturan.bpk.go.id/Details/161815/pp-no-8-tahun-2021 - Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Mengatur prosedur administrasi perseroan terbatas dan menggantikan peraturan sebelumnya mengenai tata cara tersebut.
Tautan: https://peraturan.bpk.go.id/Details/350901/permenkum-no-49-tahun-2025 - Hukumonline. “Kemudahan Pendirian PT untuk Usaha Mikro dan Kecil.” Artikel penjelasan mengenai kriteria UMK, persyaratan PT Perorangan, serta perbedaan prosedur pendirian dengan PT persekutuan modal.
Tautan: https://www.hukumonline.com/klinik/a/kemudahan-pendirian-pt-lt59253a2a37dfb/
Tentang Penulis
Rangga Triatmaja
Penulis — Universitas STEKOM
Penulis aktif yang berfokus pada isu-isu akademik, teknologi pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kampus.