S1 Hukum Universitas STEKOM
MENU NAVIGASI
Beranda / Artikel / Informasi
Informasi 87 dibaca

Hukum Menikahi Pasangan yang Belum Resmi Bercerai Menurut Hukum Indonesia

R

Rangga Triatmaja

10 Oktober 2026

Bagikan:
Hukum Menikahi Pasangan yang Belum Resmi Bercerai Menurut Hukum Indonesia

Perceraian yang dianggap sah menurut agama belum tentu secara otomatis mengakhiri ikatan perkawinan berdasarkan hukum negara. Apabila seorang pria telah mengucapkan talak kepada istrinya di luar pengadilan, tetapi belum menyelesaikan proses perceraian melalui pengadilan, status perkawinannya masih perlu diselesaikan secara hukum.

Kondisi ini penting dipahami oleh seseorang yang berencana menikah dengan pria tersebut. Sebelum melangsungkan perkawinan baru, perlu dipastikan apakah perkawinan sebelumnya telah putus secara sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Hukum Perceraian di Indonesia

Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berupaya mendamaikan kedua belah pihak, tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Ketentuan serupa terdapat dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perceraian bagi pasangan beragama Islam hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil.

Berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi pasangan yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi pasangan yang beragama selain Islam.

Dengan demikian, ucapan cerai di luar pengadilan tidak dengan sendirinya menyelesaikan status perkawinan menurut hukum negara. Bagi pasangan Muslim, proses perceraian perlu dilakukan melalui Pengadilan Agama. Sementara itu, bagi pasangan non-Muslim, perceraian harus diproses melalui Pengadilan Negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Bolehkah Menikah dengan Pria yang Belum Resmi Bercerai?

Apabila seorang pria masih terikat perkawinan secara hukum dengan istrinya, ia pada prinsipnya tidak dapat langsung melangsungkan perkawinan baru begitu saja.

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami. Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Meskipun demikian, Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan membuka kemungkinan bagi pengadilan untuk memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila pihak-pihak yang bersangkutan menghendakinya dan ketentuan hukum dipenuhi.

Selanjutnya, Pasal 9 UU Perkawinan mengatur bahwa seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat menikah lagi, kecuali dalam kondisi yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Untuk suami yang mengajukan poligami, Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan mengatur alasan yang dapat menjadi dasar permohonan izin kepada pengadilan, yaitu:

  1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
  2. Istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan tersebut, permohonan poligami juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan Pasal 5 UU Perkawinan.

Oleh sebab itu, jika pria yang hendak menikahi Anda belum resmi bercerai, ia sebaiknya menyelesaikan proses perceraian terlebih dahulu. Apabila ingin menikah lagi ketika masih terikat perkawinan, ia harus mengikuti prosedur poligami dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Persetujuan istri sebelumnya saja tidak otomatis menggantikan izin pengadilan apabila izin tersebut diwajibkan.

Kapan Perceraian Dianggap Sah Menurut Hukum Negara?

Waktu berlakunya perceraian perlu dibedakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pasangan.

Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. Perceraian beserta akibat hukumnya berlaku setelah dilakukan pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi pasangan Muslim, Pasal 34 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa perceraian dianggap terjadi beserta akibat hukumnya sejak pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat. Sementara itu, ketentuan Pasal 146 KHI mengatur bahwa putusan perceraian beserta akibat hukumnya berlaku setelah putusan Pengadilan Agama berkekuatan hukum tetap.

Khusus untuk cerai talak, suami harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Pasal 117 KHI menjelaskan bahwa talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Prosedur pengajuan cerai talak juga diatur dalam Pasal 129 KHI. Suami yang hendak menjatuhkan talak mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama yang berwenang, disertai alasan, serta meminta agar sidang dilaksanakan.

Dengan demikian, ucapan talak di luar pengadilan tidak dapat diperlakukan sebagai pengganti proses perceraian yang diwajibkan oleh hukum negara. Status perkawinan sebelumnya perlu dipastikan melalui proses pengadilan dan pencatatan sesuai aturan yang berlaku.

Risiko Hukum Menikah dengan Pasangan yang Belum Resmi Bercerai

Menerima lamaran dari seseorang yang belum resmi bercerai tidak dengan sendirinya berarti telah terjadi pelanggaran hukum perkawinan. Namun, melanjutkan hubungan tersebut hingga perkawinan dilangsungkan ketika perkawinan sebelumnya masih berlangsung dapat menimbulkan persoalan hukum.

Salah satu risiko yang mungkin muncul adalah pembatalan perkawinan. Pasal 22 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Selanjutnya, Pasal 23 UU Perkawinan menentukan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, termasuk pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri dan pejabat yang berwenang dalam kondisi yang diatur undang-undang. Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum juga dapat mengajukan pembatalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 24 UU Perkawinan secara khusus mengatur bahwa seseorang yang masih terikat perkawinan dengan salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan perkawinan baru apabila perkawinan tersebut dilakukan tanpa mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan.

Artinya, istri yang perkawinannya belum putus secara hukum dapat memiliki dasar untuk mengajukan pembatalan perkawinan baru suaminya apabila syarat-syarat dalam ketentuan tersebut terpenuhi.

Selain itu, perkawinan yang dilangsungkan tanpa memenuhi persyaratan hukum dapat menimbulkan persoalan administratif dan ketidakpastian mengenai status para pihak. Karena itu, penting untuk memastikan status perkawinan terdahulu telah selesai secara sah sebelum merencanakan pernikahan berikutnya.

Langkah yang Sebaiknya Dilakukan Sebelum Menikah

Apabila Anda berencana menikah dengan pria yang mengaku telah bercerai secara agama, tetapi belum memiliki penyelesaian perceraian menurut hukum negara, beberapa langkah berikut patut dipertimbangkan.

  1. Pastikan status perkawinan sebelumnya. Tanyakan apakah proses perceraian telah diajukan dan apakah putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap.
  2. Minta bukti dokumen yang relevan. Periksa dokumen perceraian yang diterbitkan atau dicatat sesuai prosedur hukum. Jangan hanya mengandalkan pernyataan lisan bahwa perceraian telah selesai.
  3. Selesaikan proses perceraian terlebih dahulu. Jika status perkawinan masih berlangsung, pasangan perlu menyelesaikannya melalui pengadilan yang berwenang, kecuali terdapat dasar hukum lain yang memungkinkan perkawinan baru.
  4. Konsultasikan persoalan khusus kepada ahli hukum. Apabila terdapat perbedaan antara status menurut agama dan status administrasi negara, konsultasikan kepada advokat atau lembaga bantuan hukum agar langkah yang diambil sesuai dengan keadaan konkret.

Kesimpulan

Menikahi pria yang belum resmi bercerai menurut hukum negara berisiko menimbulkan persoalan hukum karena perkawinan sebelumnya mungkin masih dianggap berlangsung. Bagi pasangan Muslim, ucapan talak di luar Pengadilan Agama tidak menggantikan proses perceraian yang diwajibkan oleh hukum negara.

Oleh karena itu, sebelum melangsungkan perkawinan baru, pastikan terlebih dahulu bahwa perceraian sebelumnya telah diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku. Apabila pria tersebut masih ingin menikah ketika terikat perkawinan, ketentuan mengenai poligami dan izin pengadilan harus diperhatikan. Memastikan status perkawinan sejak awal merupakan langkah penting untuk menghindari sengketa dan ketidakpastian hukum di kemudian hari.

Daftar Referensi

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 22–24.
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 1 dan Pasal 34.
  4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 115, Pasal 117, Pasal 129, dan Pasal 146.
  5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) atau basis data peraturan resmi pemerintah untuk memeriksa naskah dan status peraturan yang berlaku.
R

Tentang Penulis

Rangga Triatmaja

Penulis — Universitas STEKOM

Penulis aktif yang berfokus pada isu-isu akademik, teknologi pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kampus.