S1 Hukum Universitas STEKOM
MENU NAVIGASI
Beranda / Artikel / Informasi
Informasi 58 dibaca

Hukum Menikah dengan Identitas Palsu, Bisakah Perkawinan Dibatalkan

R

Rangga Triatmaja

10 Oktober 2026

Bagikan:
Hukum Menikah dengan Identitas Palsu, Bisakah Perkawinan Dibatalkan

Menggunakan identitas palsu untuk melangsungkan perkawinan dapat menimbulkan persoalan hukum, baik terkait keabsahan perkawinan maupun pertanggungjawaban pidana. Misalnya, seseorang menggunakan KTP elektronik dengan data yang tidak sesuai dengan identitas aslinya agar dapat menikah. Dalam situasi seperti ini, pihak yang dirugikan dapat menempuh langkah hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lantas, bagaimana hukum menikah dengan identitas palsu? Apakah pasangan yang merasa tertipu dapat mengajukan pembatalan perkawinan, dan apa konsekuensi pidana bagi pelaku pemalsuan identitas?

Apakah Perkawinan dengan Identitas Palsu Bisa Dibatalkan?

Keabsahan perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun, terpenuhinya pelaksanaan perkawinan secara formal tidak serta-merta menutup kemungkinan pembatalan apabila terdapat pelanggaran terhadap persyaratan perkawinan. Pasal 22 UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkannya.

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan hukum melalui putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah. Menurut Soedaryo Saimin dalam buku Hukum Orang dan Keluarga, pembatalan perkawinan merupakan putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan tidak sah sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap status perkawinan tersebut.

Dalam praktiknya, pembatalan dapat terjadi ketika pengawasan dari keluarga atau pejabat yang berwenang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, perkawinan telanjur dilangsungkan meskipun terdapat pelanggaran terhadap ketentuan hukum.

Siapa yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan?

Pasal 23 UU Perkawinan mengatur pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu:

  • Keluarga suami atau istri dalam garis keturunan lurus ke atas.
  • Suami atau istri yang bersangkutan.
  • Pejabat yang berwenang, selama perkawinan belum diputuskan.
  • Pejabat yang ditunjuk serta setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, setelah perkawinan putus.

Apabila seorang istri baru mengetahui bahwa suaminya menggunakan identitas palsu setelah perkawinan berlangsung, ia dapat mempertimbangkan pengajuan pembatalan perkawinan. Dasar yang relevan adalah Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan, yang mengatur kemungkinan pembatalan apabila terdapat salah sangka mengenai diri suami atau istri pada saat perkawinan berlangsung.

Salah sangka dalam konteks ini dapat terjadi ketika seseorang memberikan keterangan mengenai identitas atau keadaan dirinya yang ternyata berbeda dari kenyataan. Meski demikian, penerapan ketentuan tersebut tetap bergantung pada fakta dan bukti dalam perkara yang bersangkutan.

Bagaimana Prosedur Mengajukan Pembatalan Perkawinan?

Tata cara pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Secara umum, prosesnya meliputi tahapan berikut:

  1. Mengajukan permohonan pembatalan. Permohonan diajukan oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  2. Menentukan pengadilan yang berwenang. Permohonan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal suami, istri, maupun keduanya, sesuai ketentuan yang berlaku.
  3. Mengikuti tata cara persidangan. Prosedur pengajuan dilakukan dengan mengikuti tata cara yang berlaku untuk gugatan perceraian sebagaimana dirujuk dalam peraturan tersebut.
  4. Menjalani pemeriksaan pengadilan. Pemeriksaan dan putusan mengikuti ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Pihak yang mengajukan pembatalan sebaiknya menyiapkan bukti yang relevan, seperti dokumen perkawinan, identitas yang digunakan, serta bukti yang menunjukkan adanya dugaan penipuan atau pemalsuan. Penentuan pengadilan yang tepat juga perlu memperhatikan ketentuan mengenai kewenangan absolut dan relatif, termasuk apakah perkawinan dilangsungkan menurut hukum Islam atau hukum lainnya.

Sanksi Pidana bagi Pelaku Pemalsuan Identitas untuk Menikah

Selain berpotensi menimbulkan pembatalan perkawinan, penggunaan identitas palsu dapat menimbulkan konsekuensi pidana. Jenis tindak pidana dan ancaman hukumannya bergantung pada dokumen yang dipalsukan, cara penggunaannya, tujuan pelaku, serta ketentuan hukum yang terbukti dilanggar.

1. Pemalsuan Surat Menurut KUHP

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pasal 392 KUHP mengatur tindak pidana pemalsuan surat tertentu, termasuk akta autentik dan sejumlah dokumen lain yang disebutkan dalam pasal tersebut.

Ketentuan ini juga mencakup penggunaan surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan seolah-olah benar atau asli, apabila penggunaannya berpotensi menimbulkan kerugian. Untuk perbuatan yang memenuhi unsur pasal tersebut, ancaman pidananya berupa penjara paling lama delapan tahun.

Apabila seseorang menggunakan dokumen palsu untuk memenuhi persyaratan perkawinan, penerapan Pasal 392 perlu dinilai berdasarkan jenis dokumen dan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana. Tidak semua ketidakbenaran informasi secara otomatis memenuhi unsur pemalsuan surat dalam pasal tersebut.

2. Pemalsuan KTP Elektronik Berdasarkan UU Administrasi Kependudukan

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) merupakan dokumen identitas resmi penduduk yang dilengkapi cip. Dokumen ini diterbitkan oleh instansi pelaksana dan berfungsi sebagai bukti identitas penduduk.

Apabila seseorang memalsukan KTP-el untuk digunakan dalam proses perkawinan, perbuatannya dapat pula dinilai berdasarkan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Pasal 93 UU Nomor 24 Tahun 2013 mengatur sanksi bagi penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Berdasarkan ketentuan yang dirujuk dalam artikel sumber, ancaman pidananya adalah penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak kategori V, yakni Rp500 juta. Penerapan pasal ini harus memperhatikan unsur perbuatan yang dilakukan, termasuk tujuan dan konteks penyerahan dokumen kepada instansi pelaksana.

Perlu diperhatikan bahwa dasar hukum dan rumusan ancaman pidana harus diperiksa kembali berdasarkan peraturan yang berlaku serta perubahan yang relevan pada saat perbuatan dilakukan.

3. Pemalsuan Data Pribadi Menurut UU Pelindungan Data Pribadi

Pemalsuan identitas juga dapat berkaitan dengan pelanggaran terhadap pelindungan data pribadi. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi melarang setiap orang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pasal 68 UU PDP mengatur ancaman pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Berdasarkan rujukan dalam artikel sumber, ancaman hukumannya dapat berupa penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.

Penerapan ketentuan ini bergantung pada terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana, termasuk maksud pelaku dan potensi kerugian yang ditimbulkan. Karena itu, penggunaan identitas palsu untuk menikah tidak serta-merta membuat seluruh ketentuan pidana tersebut berlaku secara bersamaan. Penegak hukum perlu menilai setiap unsur dan hubungan antara perbuatan dengan ketentuan yang digunakan.

4. Apakah Pemilik Data yang Identitasnya Disalahgunakan Bisa Menuntut Ganti Rugi?

Jika identitas palsu dibuat dengan menggunakan data pribadi milik orang lain, pihak yang datanya digunakan tanpa hak dapat memiliki dasar untuk menempuh langkah hukum.

UU PDP memberikan hak kepada subjek data pribadi untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 12 ayat (1) UU PDP menjadi salah satu dasar pengaturan hak tersebut.

Data yang dapat berkaitan dengan persoalan ini meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan informasi lain yang termasuk data pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pengaturan lebih lanjut mengenai gugatan dan ganti rugi perlu merujuk pada peraturan pelaksanaan yang berlaku. Besarnya ganti rugi maupun keberhasilan gugatan tidak otomatis ditentukan hanya oleh adanya dugaan penyalahgunaan identitas, tetapi bergantung pada dasar hukum, bukti, dan keadaan perkara.

Kesimpulan

Menikah dengan menggunakan identitas palsu dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap perkawinan maupun pelaku pemalsuan. Pihak yang merasa tertipu dapat mempertimbangkan pembatalan perkawinan berdasarkan ketentuan UU Perkawinan, terutama apabila terdapat salah sangka mengenai identitas pasangan.

Di sisi lain, pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP, UU Administrasi Kependudukan, atau UU Pelindungan Data Pribadi apabila unsur-unsur ketentuan tersebut terpenuhi. Jika data pribadi orang lain digunakan tanpa hak, pemilik data juga dapat mempertimbangkan upaya hukum untuk memperoleh perlindungan dan ganti rugi.

Penentuan pasal yang tepat memerlukan pemeriksaan terhadap jenis dokumen, cara pemalsuan, tujuan penggunaan, dan bukti yang tersedia. Oleh karena itu, pihak yang menghadapi persoalan semacam ini sebaiknya berkonsultasi dengan advokat atau lembaga bantuan hukum agar langkah yang diambil sesuai dengan keadaan kasusnya.

Catatan: Artikel ini merupakan informasi umum, bukan pendapat hukum untuk perkara tertentu. Sebelum mengambil langkah hukum, periksa kembali naskah resmi peraturan dan perubahan yang berlaku.

Daftar Referensi

  1. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
  2. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  3. Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1868 mengenai akta autentik.
  4. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
  5. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
  6. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  7. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
  8. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
  9. Saimin, Soedaryo. Hukum Orang dan Keluarga. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
R

Tentang Penulis

Rangga Triatmaja

Penulis — Universitas STEKOM

Penulis aktif yang berfokus pada isu-isu akademik, teknologi pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kampus.