S1 Hukum Universitas STEKOM
MENU NAVIGASI
Beranda / Artikel / Informasi
Informasi 53 dibaca

Donor ASI dalam Perspektif Hukum Islam, Apa Ketentuan dan Dampaknya

R

Rangga Triatmaja

10 Oktober 2026

Bagikan:
Donor ASI dalam Perspektif Hukum Islam, Apa Ketentuan dan Dampaknya

Donor air susu ibu (ASI) merupakan salah satu upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi bayi ketika ibu kandung mengalami kendala menyusui atau tidak dapat memberikan ASI secara eksklusif. Praktik ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan keagamaan, khususnya dalam Islam.

Dalam hukum Indonesia, donor ASI diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sementara itu, dalam hukum Islam, pemberian ASI dari perempuan lain perlu diperhatikan karena dapat menimbulkan hubungan persusuan atau radha'ah yang berdampak pada status mahram dan ketentuan perkawinan.

Oleh sebab itu, pelaksanaan donor ASI perlu mempertimbangkan keselamatan bayi, persetujuan para pihak, kejelasan identitas pendonor, serta konsekuensi hukum persusuan menurut syariat.

Ketentuan Donor ASI dalam Peraturan Perundang-undangan

Ketentuan mengenai pemberian ASI dari pendonor tercantum dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Pengaturan tersebut menjadi bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan ASI bagi bayi yang tidak dapat memperoleh ASI secara optimal dari ibu kandungnya.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2), pemberian ASI donor harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu:

  1. Dilakukan atas permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan.
  2. Identitas, agama, dan alamat pendonor diketahui secara jelas oleh ibu atau keluarga penerima ASI.
  3. Pendonor memberikan persetujuan setelah mengetahui identitas bayi yang akan menerima ASI.
  4. Pendonor berada dalam kondisi kesehatan yang baik dan tidak memiliki indikasi medis yang membuatnya tidak layak menjadi pendonor.
  5. ASI yang diberikan tidak diperjualbelikan.

Selain persyaratan tersebut, Pasal 27 ayat (3) PP Nomor 28 Tahun 2024 menegaskan bahwa pemberian ASI donor harus memperhatikan norma agama serta aspek sosial, budaya, mutu, dan keamanan ASI.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa donor ASI bukan sekadar kegiatan memberikan ASI kepada bayi lain. Prosesnya perlu dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kesehatan, persetujuan, keterbukaan informasi, dan ketentuan agama yang dianut pihak terkait.

Dampak Donor ASI terhadap Status Mahram dalam Islam

Dalam hukum Islam, salah satu persoalan penting yang muncul dari donor ASI adalah kemungkinan terbentuknya hubungan persusuan atau radha'ah. Hubungan ini dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, terutama berkaitan dengan larangan perkawinan antara orang-orang yang memiliki hubungan persusuan.

Pembahasan mengenai radha'ah tidak hanya berfokus pada tindakan menyusui, tetapi juga pada terpenuhinya ketentuan persusuan menurut syariat. Karena itu, pemberian ASI oleh perempuan yang bukan ibu kandung perlu diperhatikan agar status hubungan keluarga yang timbul dapat diketahui dengan jelas.

Perempuan Pendonor Dapat Menjadi Ibu Susuan

Menurut pandangan mayoritas ulama atau jumhur ulama, persusuan yang memenuhi persyaratan syariat dapat menimbulkan hubungan mahram antara bayi dan perempuan yang memberikan ASI. Perempuan tersebut dikenal sebagai ibu susuan, sedangkan anak-anaknya dapat menjadi saudara sesusuan bagi bayi penerima ASI.

Konsekuensi hubungan persusuan juga dapat meluas kepada hubungan keluarga tertentu sesuai ketentuan fikih. Akibatnya, hubungan tersebut tidak boleh diabaikan ketika menentukan pihak-pihak yang memiliki larangan menikah satu sama lain.

Meski demikian, hubungan persusuan tidak mengubah nasab biologis anak. Ibu susuan tidak otomatis menggantikan kedudukan ibu kandung dalam seluruh aspek hukum keluarga. Konsekuensi yang timbul harus dipahami sesuai ruang lingkup hukum persusuan dalam Islam.

Apakah ASI Harus Diberikan secara Langsung?

Mayoritas ulama tidak mensyaratkan bahwa ASI harus diberikan melalui proses menyusu langsung pada payudara pendonor agar dapat menimbulkan hukum persusuan. Dalam pandangan ini, ASI yang diperah kemudian diberikan melalui wadah atau perantara tetap dapat menimbulkan hubungan persusuan apabila syarat-syaratnya terpenuhi.

Pandangan tersebut antara lain dibahas oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni dan Wahbah az-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Dalam pembahasan fikih, pemberian ASI melalui cara seperti menuangkannya ke dalam mulut bayi juga dipertimbangkan dalam penentuan hukum persusuan.

Dengan demikian, donor ASI yang dilakukan menggunakan botol atau wadah lain tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan timbulnya hubungan mahram. Penilaiannya perlu memperhatikan ketentuan persusuan yang dianut dan keadaan pemberian ASI tersebut.

Perbedaan Pendapat Ulama tentang Persusuan

Meskipun mayoritas ulama mengakui bahwa ASI yang diberikan melalui perantara dapat menimbulkan hukum persusuan, terdapat pandangan yang berbeda.

Ibnu Hazm al-Zhahiri, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Muhalla bi al-Atsar, berpendapat bahwa hubungan persusuan yang menimbulkan larangan perkawinan harus terjadi melalui proses menyusu secara langsung. Menurut pandangannya, ASI yang diminum melalui wadah atau diberikan dengan cara lain tidak menimbulkan konsekuensi hukum persusuan sebagaimana menyusu langsung.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa penentuan hubungan persusuan merupakan persoalan fikih yang memiliki perbedaan pendapat. Oleh sebab itu, penerapannya perlu merujuk pada ketentuan dan pandangan keagamaan yang relevan.

Dalam praktik donor ASI, mengikuti pandangan mayoritas ulama berarti keluarga perlu mengantisipasi kemungkinan timbulnya hubungan mahram meskipun ASI diberikan melalui botol. Pendataan yang jelas menjadi langkah penting untuk mencegah ketidakjelasan hubungan persusuan di kemudian hari.

Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pelaksanaan Donor ASI

Donor ASI perlu dikelola secara cermat karena berkaitan dengan kesehatan bayi sekaligus kemungkinan munculnya hubungan persusuan. Beberapa hal berikut patut diperhatikan oleh pendonor, keluarga penerima, dan pihak yang mengelola layanan donor ASI.

1. Memastikan Kesehatan Pendonor

Kondisi kesehatan pendonor harus diperiksa sebelum ASI diberikan kepada bayi lain. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pemberian ASI sesuai dengan persyaratan medis dan tidak menimbulkan risiko yang dapat dicegah bagi penerima.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (Istirdla') juga membahas persyaratan pendonor, termasuk kondisi kesehatan fisik dan mental serta keadaan pendonor yang tidak sedang hamil.

Ketentuan medis dan keagamaan perlu diperhatikan secara bersamaan. Untuk penilaian kelayakan donor, keluarga sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan yang kompeten.

2. Mencatat Identitas Pendonor dan Penerima

Identitas pendonor dan bayi penerima ASI perlu dicatat dengan jelas. Informasi yang relevan dapat meliputi nama dan identitas pendonor, identitas bayi, waktu pemberian, serta keterangan mengenai sumber ASI.

Pencatatan tersebut membantu keluarga menelusuri asal ASI apabila diperlukan di kemudian hari. Kejelasan informasi menjadi penting karena hubungan persusuan dapat memengaruhi pertimbangan perkawinan ketika anak-anak telah dewasa.

3. Mendokumentasikan Pemberian ASI

Selain identitas, riwayat pemberian ASI sebaiknya didokumentasikan secara teratur. Informasi mengenai waktu pemberian dan hubungan antara pendonor dengan penerima dapat membantu menghindari kesalahan dalam memahami riwayat persusuan.

Pengelolaan data yang baik juga mendukung keterlacakan informasi apabila keluarga perlu memastikan hubungan mahram pada masa mendatang. Dokumentasi tersebut sebaiknya disimpan dengan aman dan hanya diakses oleh pihak yang memiliki kepentingan yang sah.

4. Memahami Konsekuensi Hukum Persusuan

Sebelum melakukan donor ASI, pendonor dan keluarga penerima sebaiknya memahami kemungkinan terbentuknya hubungan mahram. Hal ini penting agar informasi mengenai ibu susuan dan saudara sesusuan dapat disampaikan kepada anak ketika diperlukan.

Keluarga juga perlu memahami bahwa hubungan persusuan tidak sama dengan hubungan nasab. Meskipun dapat menimbulkan larangan perkawinan tertentu, hubungan tersebut tidak otomatis mengubah garis keturunan biologis atau seluruh ketentuan hukum keluarga.

Donor ASI dalam Perspektif Maqashid al-Syariah

Pembahasan donor ASI dalam Islam dapat dikaitkan dengan konsep maqashid al-syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia.

Salah satu tujuan tersebut adalah hifz al-nasl, yakni perlindungan keturunan. Dalam konteks donor ASI, prinsip ini berkaitan dengan pentingnya menjaga kejelasan hubungan keluarga, termasuk hubungan persusuan yang dapat memengaruhi ketentuan perkawinan.

Di sisi lain, pemberian ASI donor juga dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi bayi ketika ibu kandung mengalami kendala menyusui. Karena itu, praktik ini perlu dinilai dengan mempertimbangkan manfaat bagi bayi, keamanan kesehatan, ketentuan agama, serta dampak sosial dan hukum yang mungkin muncul.

Pendekatan tersebut menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan ASI dan perlindungan hubungan keluarga tidak harus dipertentangkan. Keduanya dapat diperhatikan secara bersamaan melalui prosedur donor yang aman, transparan, dan memiliki pencatatan yang baik.

Kesimpulan

Donor ASI merupakan praktik yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 dengan sejumlah persyaratan, termasuk persetujuan pihak terkait, kejelasan identitas pendonor, kondisi kesehatan yang baik, dan larangan memperjualbelikan ASI.

Dalam perspektif hukum Islam, pemberian ASI dari perempuan selain ibu kandung dapat menimbulkan hubungan persusuan atau radha'ah apabila memenuhi persyaratan syariat. Menurut mayoritas ulama, pemberian ASI melalui botol atau perantara lain juga dapat menimbulkan hubungan mahram, meskipun terdapat pendapat fikih yang berbeda.

Oleh karena itu, donor ASI sebaiknya disertai pemeriksaan kesehatan, pencatatan identitas pendonor dan penerima, serta dokumentasi riwayat pemberian ASI. Langkah tersebut membantu melindungi kesehatan bayi sekaligus menjaga kejelasan hubungan persusuan yang mungkin berpengaruh terhadap hukum perkawinan pada masa mendatang.

Artikel ini menyajikan informasi umum mengenai donor ASI dari sisi hukum dan fikih. Untuk menentukan status persusuan dalam kasus tertentu, keluarga dapat berkonsultasi dengan ahli fikih atau lembaga keagamaan yang kompeten serta tenaga kesehatan.

Daftar Referensi

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 27.
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
  3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (Istirdla').
  4. Ibn Rushd, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad. Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid. Beirut: Dar al-Hadith, 2004.
  5. Ibn Qudamah, Muwaffaq al-Din Abdullah ibn Ahmad. Al-Mughni. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997.
  6. Ibn Hazm al-Andalusi, Ali ibn Ahmad ibn Sa'id. Al-Muhalla bi al-Atsar. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
  7. Abu Dawud, Sulayman ibn al-Asy'ats al-Sijistani. Sunan Abi Dawud. Beirut: Dar al-Fikr.
  8. Al-Zuhayli, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Edisi ke-4, Jilid X. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
  9. Al-Syatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat. Disunting oleh Abu Ubaydah Masyhur ibn Hasan Al Salman. Al-Khubar: Dar Ibn 'Affan, 1997.
  10. Al-Ghazali, Abu Hamid. Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
  11. Majma' al-Fiqh al-Islami al-Duwali. “Qarar bi Sya'n Bunuk al-Halib.” Majallat Majma' al-Fiqh al-Islami, No. 2, Juz I.

Sumber penelusuran peraturan: JDIH Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan sumber resmi Majelis Ulama Indonesia.

R

Tentang Penulis

Rangga Triatmaja

Penulis — Universitas STEKOM

Penulis aktif yang berfokus pada isu-isu akademik, teknologi pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kampus.