Bolehkah Warisan Dibagi Rata Menurut Hukum Islam
Rangga Triatmaja
10 Oktober 2026
Pembagian harta warisan dalam Islam memiliki ketentuan tersendiri yang mengatur hak setiap ahli waris. Salah satu aturan yang sering menjadi pertanyaan adalah perbedaan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam kondisi tertentu, aturan ini membuat keluarga mempertimbangkan apakah harta peninggalan orang tua dapat dibagikan secara merata kepada seluruh anak.
Pada dasarnya, hukum waris Islam telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris. Namun, pembagian harta dengan jumlah yang sama tetap dapat dilakukan melalui kesepakatan yang memenuhi ketentuan hukum. Hal penting yang harus diperhatikan adalah setiap ahli waris perlu mengetahui haknya terlebih dahulu sebelum menyetujui pembagian secara damai.
Dasar Hukum Bagian Warisan Anak Laki-laki dan Perempuan
Ketentuan mengenai perbandingan bagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan tercantum dalam Al-Qur'an, tepatnya Surah An-Nisa ayat 11. Ayat tersebut menjelaskan bahwa bagian seorang anak laki-laki setara dengan bagian dua anak perempuan dalam kondisi pembagian yang diatur oleh ayat tersebut.
Ketentuan ini juga diakomodasi dalam hukum Indonesia melalui Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut menyebutkan bahwa anak perempuan tunggal memperoleh setengah bagian, sedangkan dua anak perempuan atau lebih secara bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian. Apabila anak laki-laki dan anak perempuan menjadi ahli waris bersama, perbandingan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
Dengan demikian, perhitungan warisan menurut hukum Islam tidak selalu membagi harta peninggalan secara sama rata kepada semua anak. Pembagiannya harus memperhatikan ketentuan yang berlaku dan susunan ahli waris yang ditinggalkan pewaris.
Mengapa Bagian Anak Laki-laki Bisa Lebih Besar?
Perbedaan bagian tersebut kerap dipahami sebagai perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam penjelasan fikih yang dikemukakan Wahbah az-Zuhaili melalui kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, perbedaan itu juga berkaitan dengan tanggung jawab ekonomi yang dibebankan kepada laki-laki dalam hukum Islam.
Laki-laki memiliki kewajiban tertentu, seperti membayar mahar serta menanggung nafkah istri dan anak-anaknya. Sementara itu, perempuan tidak dibebani kewajiban nafkah keluarga dengan cara yang sama. Harta yang diterimanya sebagai warisan pada dasarnya menjadi hak miliknya sendiri.
Perlu dipahami bahwa perbandingan dua banding satu tidak berlaku dalam setiap keadaan pewarisan. Dalam situasi tertentu, laki-laki dan perempuan bisa mendapatkan bagian yang sama. Sebagai contoh, apabila pewaris meninggalkan anak, ayah dan ibu masing-masing dapat memperoleh seperenam bagian sesuai ketentuan waris yang berlaku. Begitu pula saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu dapat memperoleh bagian yang sama dalam kondisi yang memenuhi syarat.
Karena itu, pembagian warisan harus dihitung berdasarkan keseluruhan keadaan dan susunan ahli waris, bukan hanya berdasarkan jenis kelamin.
Apakah Warisan Boleh Dibagi Sama Rata Menurut Islam?
Pembagian warisan secara merata dapat dilakukan melalui kesepakatan para ahli waris, sepanjang hak masing-masing telah diketahui dan persetujuan tersebut diberikan secara sukarela. Dalam hal ini, perlu dibedakan antara penentuan hak waris berdasarkan ketentuan hukum dan keputusan pemilik hak untuk memberikan sebagian hartanya kepada ahli waris lain.
Pertama, penentuan bagian warisan dilakukan dengan mengacu pada hukum waris Islam. Bagian tersebut tidak seharusnya langsung diubah hanya karena keluarga menginginkan jumlah yang sama.
Kedua, setelah setiap ahli waris mengetahui bagian yang menjadi haknya, mereka dapat menyepakati pembagian secara damai. Ahli waris yang telah menerima haknya dapat secara sukarela memberikan sebagian atau seluruh bagiannya kepada saudara lain, sesuai mekanisme hukum yang tepat.
Dengan kata lain, kesepakatan pembagian sama rata bukan berarti ketentuan mengenai bagian waris diabaikan. Para ahli waris terlebih dahulu perlu mengetahui hak masing-masing, kemudian menentukan apakah akan mempertahankan hak tersebut atau menyepakati pembagian lain.
Ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam
Dasar hukum yang secara khusus mengatur perdamaian pembagian warisan terdapat dalam Pasal 183 KHI. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.
Frasa setelah masing-masing menyadari bagiannya memiliki arti penting. Para ahli waris harus terlebih dahulu mengetahui besaran haknya menurut hukum waris Islam sebelum membuat kesepakatan pembagian yang berbeda.
Dalam praktik fikih, terdapat mekanisme yang dikenal sebagai at-takhruj, yaitu kesepakatan yang memungkinkan seorang atau beberapa ahli waris melepaskan keterlibatannya dalam pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan tertentu. Pelaksanaannya perlu memperhatikan hak semua pihak dan ketentuan hukum yang berlaku.
Syarat agar Pembagian Warisan Sama Rata Dapat Dilakukan
Agar kesepakatan pembagian warisan secara merata tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari, ada beberapa hal yang patut diperhatikan.
1. Hitung hak waris setiap ahli waris terlebih dahulu
Bagian masing-masing ahli waris harus dihitung berdasarkan ketentuan hukum waris Islam dengan memperhatikan seluruh ahli waris yang berhak. Hasil perhitungan sebaiknya dicatat secara jelas agar semua pihak memahami haknya.
2. Libatkan seluruh ahli waris yang berhak
Kesepakatan seharusnya melibatkan seluruh ahli waris yang haknya terdampak. Jika ada ahli waris yang tidak dilibatkan atau tidak menyetujui kesepakatan, potensi sengketa dapat muncul. Oleh karena itu, identitas dan kedudukan setiap ahli waris perlu dipastikan terlebih dahulu.
3. Perhatikan kecakapan hukum para pihak
Kesepakatan perlu memperhatikan apakah setiap ahli waris telah dewasa dan cakap melakukan tindakan hukum. Apabila terdapat ahli waris yang masih anak-anak atau berada dalam kondisi yang memengaruhi kecakapan hukumnya, hak mereka tidak boleh dilepaskan begitu saja. Perwakilan wali dan tindakan terhadap harta anak harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku serta mengutamakan kepentingan anak.
4. Pastikan persetujuan diberikan secara sukarela
Kesepakatan pembagian harta harus lahir dari kehendak bebas setiap ahli waris, bukan karena ancaman, tekanan, atau rasa sungkan terhadap anggota keluarga yang lebih tua.
Prinsip kerelaan dalam transaksi harta antara lain tercermin dalam Surah An-Nisa ayat 29. Hadis Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan bahwa harta seorang Muslim tidak boleh diambil tanpa kerelaan pemiliknya. Oleh sebab itu, persetujuan yang diperoleh melalui tekanan patut dipersoalkan keabsahannya.
Cara Membuat Kesepakatan Pembagian Warisan
Setelah seluruh ahli waris mengetahui hak masing-masing dan sepakat menyelesaikan pembagian secara damai, keluarga dapat memilih bentuk penyelesaian yang sesuai dengan kondisi perkara.
1. Membuat Akta atau Perjanjian Pembagian Warisan
Kesepakatan dapat dituangkan dalam dokumen tertulis. Keluarga dapat berkonsultasi dengan notaris atau tenaga hukum yang kompeten untuk menentukan bentuk dokumen yang tepat berdasarkan jenis harta, identitas ahli waris, dan kebutuhan administrasi.
Dokumen tertulis dapat membantu memperjelas isi kesepakatan serta menjadi alat bukti jika terjadi perselisihan. Namun, kekuatan hukum dan kemungkinan pelaksanaannya bergantung pada bentuk dokumen, isi kesepakatan, dan ketentuan yang berlaku.
2. Mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama
Untuk perkara kewarisan antara orang Islam yang termasuk kewenangan Pengadilan Agama, para pihak dapat menempuh proses pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penetapan atau putusan terkait ahli waris dapat membantu memastikan siapa saja pihak yang berhak menerima warisan. Penentuan bagian masing-masing juga perlu dilakukan sesuai jenis perkara dan permohonan yang diajukan.
Langkah ini dapat membantu keluarga memastikan dasar pembagian sebelum menyusun kesepakatan damai. Perlu diperhatikan bahwa penetapan ahli waris dan kesepakatan pembagian merupakan hal yang berbeda, sehingga dokumen yang diperlukan dapat berbeda pula.
3. Mengupayakan Akta Perdamaian di Pengadilan
Apabila sengketa telah masuk ke proses pengadilan dan para pihak mencapai kesepakatan, perdamaian dapat dimintakan pengesahan melalui mekanisme yang tersedia. Dalam perkara yang memenuhi syarat, kesepakatan dapat dituangkan menjadi akta perdamaian.
Akta perdamaian yang dibuat sesuai prosedur memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam hukum acara. Meski demikian, bentuk dan akibat hukumnya bergantung pada tahapan perkara serta aturan yang berlaku. Karena itu, keluarga sebaiknya berkonsultasi dengan Pengadilan Agama atau penasihat hukum untuk menentukan jalur yang sesuai.
Jika harta warisan berupa tanah atau bangunan, dokumen pembagian yang sah juga dapat diperlukan dalam proses administrasi pertanahan, termasuk pengurusan perubahan data atau balik nama sertifikat. Persyaratannya perlu dikonfirmasi kepada kantor pertanahan setempat.
Contoh Perhitungan Warisan yang Dibagi Sama Rata
Misalnya, kedua orang tua telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan bersih sebesar Rp800 juta. Setelah kewajiban pewaris, seperti biaya pengurusan jenazah, utang, dan wasiat yang sah, diselesaikan, ahli waris yang diperhitungkan dalam contoh ini adalah tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan.
Untuk mempermudah ilustrasi, diasumsikan tidak ada ahli waris lain yang memengaruhi pembagian dan seluruh Rp800 juta merupakan harta yang siap dibagikan kepada kelima anak tersebut.
Menurut perbandingan bagian dua banding satu, perhitungannya adalah sebagai berikut:
- Tiga anak laki-laki: 3 × 2 = 6 bagian.
- Dua anak perempuan: 2 × 1 = 2 bagian.
- Jumlah keseluruhan: 6 + 2 = 8 bagian.
- Nilai satu bagian: Rp800 juta ÷ 8 = Rp100 juta.
Berdasarkan perhitungan tersebut, pembagian awal menurut hukum waris Islam adalah:
Ahli waris | Bagian menurut hukum waris Islam |
| Setiap anak laki-laki (3 orang) | Rp200.000.000 |
| Setiap anak perempuan (2 orang) | Rp100.000.000 |
| Total | Rp800.000.000 |
Apabila kelima anak sepakat membagi harta sama rata, setiap anak akan menerima Rp160 juta. Perbandingannya menjadi sebagai berikut:
Ahli waris | Bagian awal | Jika dibagi sama rata |
| Setiap anak laki-laki (3 orang) | Rp200.000.000 | Rp160.000.000 |
| Setiap anak perempuan (2 orang) | Rp100.000.000 | Rp160.000.000 |
| Total | Rp800.000.000 | Rp800.000.000 |
Dalam ilustrasi ini, setiap anak laki-laki menyetujui pengurangan Rp40 juta dari bagian awalnya, sedangkan setiap anak perempuan menerima tambahan Rp60 juta dibandingkan bagian awalnya. Perubahan tersebut perlu didasarkan pada kesepakatan yang sah, bukan sekadar membagikan uang tanpa menjelaskan hak setiap ahli waris.
Untuk memastikan pelaksanaannya sesuai hukum, keluarga perlu mendokumentasikan bagian awal masing-masing dan bentuk persetujuan yang diberikan. Istilah hukum dan bentuk transaksi untuk mengalihkan sebagian hak perlu ditentukan berdasarkan keadaan konkret, sehingga tidak semua pengurangan bagian otomatis dapat disebut hibah tanpa melihat mekanismenya.
Bagaimana Jika Orang Tua Masih Hidup?
Apabila orang tua masih hidup dan ingin memberikan harta kepada anak-anak dalam jumlah yang sama, persoalannya berbeda dari pembagian warisan. Harta tersebut belum menjadi warisan karena pemiliknya masih hidup.
Dalam keadaan tersebut, orang tua dapat mempertimbangkan pemberian hibah dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 210 KHI, misalnya, mengatur hibah dengan sejumlah persyaratan, termasuk batas maksimal sepertiga dari harta pemberi hibah dan ketentuan bahwa hibah dilakukan di hadapan dua orang saksi. Pelaksanaannya perlu dinilai sesuai keadaan dan aturan yang relevan.
Selain itu, Pasal 211 KHI menyebutkan bahwa hibah dari orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dengan demikian, pemberian semasa hidup juga perlu didokumentasikan dan dipertimbangkan secara cermat agar tidak memicu perselisihan keluarga di kemudian hari.
Perlu dicatat bahwa hibah dan warisan memiliki dasar serta waktu pelaksanaan yang berbeda. Karena itu, keluarga sebaiknya tidak menyamakan keduanya atau menganggap seluruh aturan hibah otomatis berlaku pada pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia.
Kesimpulan
Warisan menurut hukum Islam pada dasarnya dibagikan sesuai bagian yang telah ditentukan, termasuk ketentuan dalam Surah An-Nisa ayat 11 dan Pasal 176 KHI mengenai bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Namun, pembagian sama rata dapat ditempuh melalui perdamaian berdasarkan Pasal 183 KHI apabila setiap ahli waris telah mengetahui haknya dan menyepakati pembagian secara sukarela.
Untuk menghindari masalah hukum, keluarga perlu memastikan seluruh ahli waris teridentifikasi, menghitung bagian awal secara tepat, memperhatikan hak pihak yang belum cakap hukum, serta menuangkan kesepakatan dalam bentuk dokumen yang sesuai. Jika terdapat perbedaan pendapat atau harta yang bernilai besar, konsultasi dengan Pengadilan Agama, notaris, atau penasihat hukum dapat membantu menentukan langkah yang tepat.
Artikel ini merupakan informasi umum, bukan pengganti nasihat hukum untuk perkara tertentu. Perhitungan konkret sebaiknya dilakukan setelah seluruh ahli waris, kewajiban pewaris, dan jenis harta dipastikan.
Daftar Referensi
- Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 11 dan ayat 29.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 176, Pasal 183, Pasal 210, dan Pasal 211.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Wahbah az-Zuhaili. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R.), khususnya ketentuan mengenai perdamaian dalam proses peradilan.
Sumber peraturan resmi: JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia dan JDIH Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Tentang Penulis
Rangga Triatmaja
Penulis — Universitas STEKOM
Penulis aktif yang berfokus pada isu-isu akademik, teknologi pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kampus.