Bisakah Anak Digugat dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama
Rangga Triatmaja
10 Oktober 2026
Sengketa pembagian harta warisan terkadang melibatkan ahli waris yang masih berusia anak-anak atau belum dewasa. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah anak dapat dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan waris di Pengadilan Agama (PA), mengingat mereka belum sepenuhnya cakap melakukan tindakan hukum sendiri.
Pada dasarnya, anak yang memiliki hak sebagai ahli waris tetap perlu diperhitungkan dalam perkara kewarisan. Bahkan, seluruh ahli waris yang berhak harus ditempatkan sebagai pihak dalam gugatan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Namun, karena anak belum cakap melakukan tindakan hukum secara mandiri, kepentingannya dalam persidangan harus diwakili oleh orang tua atau wali yang berwenang.
Batas Usia Anak Menurut Hukum Indonesia
Dalam hukum Indonesia, batas usia seseorang untuk dikategorikan sebagai anak atau dianggap cakap melakukan tindakan hukum dapat berbeda-beda, bergantung pada peraturan yang digunakan dan konteks hukumnya.
Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah, antara lain mengatur mengenai anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian. Sementara itu, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Ketentuan mengenai usia 21 tahun juga ditemukan dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang tidak memiliki cacat fisik atau mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menggunakan batas usia 21 tahun untuk menentukan kedewasaan, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
Perbedaan batas usia tersebut menunjukkan bahwa status anak dan kecakapan hukum perlu ditentukan berdasarkan aturan yang relevan dengan perkara yang sedang dihadapi. Karena itu, penentuan apakah seseorang dapat bertindak sendiri di pengadilan tidak cukup hanya melihat satu ketentuan usia tanpa memperhatikan konteks hukumnya.
Anak Tetap Bisa Menjadi Ahli Waris Menurut Hukum Islam
Dalam hukum kewarisan Islam, usia bukan syarat utama untuk memperoleh kedudukan sebagai ahli waris. Anak yang belum dewasa tetap dapat mempunyai hak atas harta peninggalan pewaris apabila memenuhi persyaratan sebagai ahli waris.
Pasal 171 huruf c KHI menjelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.
Dengan demikian, seorang anak dapat memperoleh hak waris meskipun belum berusia dewasa. Bahkan, anak yang masih berada dalam kandungan dapat memiliki hak waris apabila telah ada dalam rahim ibunya ketika pewaris meninggal dunia, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai kelahiran dan pembuktian statusnya.
Hak waris tersebut harus tetap dilindungi. Ketidakmampuan anak untuk bertindak sendiri secara hukum tidak menghilangkan kedudukannya sebagai ahli waris.
Bisakah Anak Dimasukkan sebagai Tergugat dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama?
Anak yang memiliki hak atas harta warisan dapat dicantumkan sebagai pihak dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama. Hal ini berkaitan dengan prinsip bahwa semua ahli waris yang berhak perlu dilibatkan dalam gugatan agar perkara dapat diperiksa secara menyeluruh.
Salah satu dasar yang menjadi pedoman adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Dalam rumusan mengenai perkara kewarisan, ditegaskan bahwa gugatan atau permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan seluruh ahli waris yang berhak sebagai pihak.
Apabila ada ahli waris yang tidak dicantumkan, pengadilan dapat memberikan petunjuk untuk memperbaiki gugatan. Jika kekurangan tersebut tidak diperbaiki, perkara dapat dinyatakan tidak dapat diterima.
Prinsip serupa tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/AG/1996, yang menyoroti kekeliruan ketika ahli waris lain tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara pembagian harta peninggalan.
Tidak dilibatkannya seluruh ahli waris yang berhak dapat menimbulkan persoalan gugatan kurang pihak, yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai plurium litis consortium. Oleh karena itu, identitas dan kedudukan seluruh ahli waris perlu dipastikan sebelum gugatan diajukan.
Meskipun demikian, perlu dibedakan antara mencantumkan anak sebagai pihak dalam perkara dan kemampuan anak untuk menjalankan proses hukum secara mandiri. Anak dapat menjadi pihak yang berkepentingan dalam perkara waris, tetapi tindakan hukum di pengadilan harus dilakukan melalui perwakilan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
Siapa yang Mewakili Anak dalam Persidangan?
Anak yang belum cakap melakukan tindakan hukum tidak dapat menjalankan seluruh proses persidangan secara mandiri. Untuk melindungi hak dan kepentingannya, anak perlu diwakili oleh orang tua atau wali yang berwenang.
1. Perwakilan oleh Orang Tua
Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa orang tua mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Ketentuan mengenai perwakilan anak juga terdapat dalam Pasal 98 ayat (2) KHI, yang menyatakan bahwa orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
Dalam perkara waris, orang tua yang berwenang dapat bertindak untuk melindungi kepentingan anak yang menjadi ahli waris. Perwakilan tersebut harus dijalankan dengan mengutamakan hak anak, bukan kepentingan pribadi orang tua.
2. Perwakilan oleh Wali
Dalam keadaan tertentu, anak dapat diwakili oleh wali yang sah. Penunjukan wali dan kewenangannya harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Pasal 34 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur kewajiban wali yang ditunjuk melalui penetapan pengadilan untuk mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, demi kepentingan terbaik anak.
Keberadaan wali menjadi penting apabila anak tidak dapat diwakili oleh orang tua atau terdapat kondisi lain yang mengharuskan penunjukan wali. Dalam perkara yang melibatkan harta anak, kewenangan perwakilan harus diperiksa secara cermat agar hak anak tidak dirugikan.
3. Memastikan Tidak Ada Benturan Kepentingan
Dalam perkara waris, orang tua atau wali yang mewakili anak perlu memastikan bahwa tindakan yang dilakukan benar-benar melindungi kepentingan anak. Jika orang tua atau wali memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan anak, persoalan perwakilan tersebut harus ditangani sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Hal ini penting karena sengketa waris dapat melibatkan kepentingan ekonomi setiap ahli waris. Perwakilan anak tidak boleh digunakan untuk mengesampingkan hak waris yang seharusnya diterima anak tersebut.
Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Mengajukan Gugatan Waris
Sebelum mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama, ada beberapa hal yang sebaiknya dipastikan agar proses hukum berjalan dengan baik.
Pertama, identifikasi seluruh ahli waris. Pastikan semua orang yang berhak menjadi ahli waris telah diketahui dan dicantumkan sebagai pihak sesuai kedudukan hukumnya.
Kedua, pastikan status dan usia ahli waris. Informasi ini diperlukan untuk menentukan apakah seseorang dapat bertindak sendiri atau harus diwakili oleh orang tua maupun wali.
Ketiga, siapkan dokumen pendukung. Dokumen yang relevan dapat meliputi bukti kematian pewaris, dokumen hubungan keluarga, identitas ahli waris, dan dokumen kepemilikan harta yang disengketakan. Dokumen tambahan mungkin diperlukan sesuai keadaan perkara.
Keempat, pastikan kewenangan perwakilan anak. Apabila ada ahli waris yang belum dewasa, periksa siapa yang berwenang mewakilinya dan apakah terdapat potensi benturan kepentingan.
Kelima, periksa kembali susunan pihak dalam gugatan. Kekurangan pihak dapat menghambat pemeriksaan perkara dan berpotensi menyebabkan gugatan tidak dapat diterima apabila tidak diperbaiki sesuai petunjuk pengadilan.
Jika perkara melibatkan anak di bawah umur, harta bernilai besar, atau konflik kepentingan antara ahli waris dan wakil anak, berkonsultasi dengan advokat atau pihak yang memahami hukum keluarga dan kewarisan dapat membantu menentukan langkah yang tepat.
Kesimpulan
Anak yang belum dewasa tetap dapat memiliki hak sebagai ahli waris dan dapat dicantumkan sebagai pihak dalam perkara waris di Pengadilan Agama. Prinsip pelibatan seluruh ahli waris yang berhak didukung oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/AG/1996.
Namun, anak yang belum cakap melakukan tindakan hukum tidak menjalankan proses persidangan secara mandiri. Kepentingannya harus diwakili oleh orang tua atau wali yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan perlindungan hak anak.
Oleh sebab itu, gugatan waris harus disusun dengan memperhatikan seluruh ahli waris, status kecakapan hukum mereka, serta keabsahan pihak yang mewakili anak. Ketepatan dalam menentukan pihak dan perwakilannya menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko masalah prosedural dalam persidangan.
Artikel ini merupakan informasi hukum umum. Penerapan aturan dalam perkara konkret perlu mempertimbangkan fakta, dokumen, dan ketentuan yang berlaku pada saat gugatan diajukan.
Daftar Referensi
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 330 mengenai kedewasaan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 98 dan Pasal 171 huruf c.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/AG/1996 mengenai pelibatan seluruh ahli waris dalam perkara kewarisan.
- Fatchur Rahman. Ilmu Waris. Bandung: Al-Ma’arif, 1975.
- M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Sumber penelusuran peraturan: JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia dan JDIH Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Tentang Penulis
Rangga Triatmaja
Penulis — Universitas STEKOM
Penulis aktif yang berfokus pada isu-isu akademik, teknologi pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kampus.