Berapa Biaya dan Lama Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi
Rangga Triatmaja
12 Oktober 2026
Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Melalui mekanisme ini, masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh suatu undang-undang dapat mengajukan permohonan pengujian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebelum mengajukan permohonan, terdapat beberapa hal yang perlu dipahami, mulai dari persyaratan pemohon, dokumen yang harus disiapkan, biaya perkara, hingga batas waktu pengajuan dan penyelesaian perkara. Hal-hal tersebut perlu diperhatikan karena prosedur pengujian undang-undang dibedakan menjadi pengujian materiil dan pengujian formil.
Mengenal Jenis Pengujian Undang-Undang di MK
Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
Dalam praktiknya, pengujian undang-undang atau judicial review dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengujian materiil dan pengujian formil. Keduanya memiliki objek pemeriksaan yang berbeda sehingga persyaratan dan tenggang waktu pengajuannya juga tidak selalu sama.
Pengujian materiil merupakan pengujian terhadap isi atau substansi norma dalam suatu undang-undang. Pemeriksaan ini bertujuan menilai apakah materi muatan pasal, ayat, atau bagian tertentu dalam undang-undang bertentangan dengan UUD 1945.
Sementara itu, pengujian formil berfokus pada proses pembentukan undang-undang. Pemeriksaan dilakukan untuk menilai apakah undang-undang dibentuk sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan yang relevan.
Perbedaan tersebut penting dipahami sejak awal karena jenis pengujian akan menentukan argumentasi hukum yang perlu disusun, bukti yang harus disiapkan, dan tenggang waktu yang berlaku.
Siapa yang Berhak Mengajukan Permohonan Pengujian UU?
Tidak semua pihak dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke MK. Pemohon harus memenuhi persyaratan kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya dan ketentuan hukum acara MK.
Secara umum, pihak yang dapat menjadi pemohon meliputi:
- Perorangan warga negara Indonesia, yaitu individu yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.
- Kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
- Badan hukum publik atau privat, yang memiliki kepentingan dan memenuhi persyaratan kedudukan hukum.
- Lembaga negara, apabila memiliki kepentingan konstitusional yang berkaitan dengan permohonan yang diajukan.
Pemohon tidak cukup hanya menyatakan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Permohonan harus menjelaskan hak atau kewenangan konstitusional yang dianggap dirugikan, hubungan antara kerugian tersebut dan berlakunya norma yang diuji, serta alasan mengapa permohonan perlu dikabulkan.
Untuk pengujian formil, pemohon perlu menguraikan dugaan ketidaksesuaian proses pembentukan undang-undang dengan ketentuan yang berlaku. Adapun dalam pengujian materiil, argumentasi utamanya berkaitan dengan pertentangan substansi norma terhadap UUD 1945.
Dokumen dan Isi Permohonan yang Perlu Disiapkan
Permohonan pengujian undang-undang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada MK oleh pemohon atau kuasa hukumnya. Penyusunan dokumen perlu dilakukan secara cermat agar pokok perkara, kedudukan hukum, dan tuntutan yang diajukan dapat dipahami dengan jelas.
Berdasarkan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, permohonan setidaknya perlu memuat beberapa unsur berikut:
- Identitas pemohon, termasuk nama dan alamat yang diperlukan dalam administrasi perkara.
- Kewenangan MK, yaitu uraian mengenai dasar kewenangan MK untuk memeriksa permohonan tersebut.
- Kedudukan hukum pemohon, yang menjelaskan hak atau kewenangan konstitusional yang dirugikan.
- Alasan permohonan atau posita, berupa argumentasi hukum mengenai pertentangan norma atau proses pembentukan undang-undang dengan UUD 1945.
- Petitum, yakni bagian yang berisi hal-hal yang diminta untuk diputus oleh MK.
Selain itu, pemohon perlu menyiapkan dokumen pendukung yang relevan, seperti undang-undang yang menjadi objek pengujian, bukti mengenai kedudukan hukum, dan bukti lain yang mendukung argumentasi permohonan.
Penyusunan permohonan sebaiknya memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, termasuk tata cara pengajuan dan ketentuan khusus berdasarkan jenis pengujiannya.
Berapa Biaya Mengajukan Perkara Pengujian UU di MK?
Salah satu hal yang perlu diketahui masyarakat adalah bahwa pengajuan dan penanganan perkara pengujian undang-undang di MK tidak dipungut biaya perkara.
Ketentuan mengenai perkara tanpa biaya tersebut tercantum dalam Pasal 35A UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, pemohon tidak dibebani biaya perkara untuk proses pengujian undang-undang di MK.
Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan hukum untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya tanpa harus membayar biaya registrasi atau persidangan kepada MK.
Meskipun perkara tidak dikenai biaya, pemohon mungkin tetap mengeluarkan biaya pribadi untuk kebutuhan di luar biaya perkara, misalnya konsultasi dengan advokat, penyusunan dokumen, pengumpulan bukti, atau perjalanan menuju tempat persidangan. Pengeluaran tersebut berbeda dari biaya perkara yang dibebankan oleh pengadilan.
Berapa Lama Proses Penyelesaian Perkara Pengujian UU?
Lama proses pengujian undang-undang bergantung pada jenis permohonan yang diajukan. Pengujian materiil dan pengujian formil memiliki perbedaan mendasar, terutama mengenai tenggang waktu pengajuan serta batas waktu penyelesaian perkara.
1. Tenggang waktu pengajuan pengujian materiil
Pengujian materiil pada prinsipnya tidak dibatasi tenggang waktu pengajuan sebagaimana pengujian formil. Artinya, permohonan dapat diajukan selama undang-undang yang menjadi objek pengujian masih berlaku, sepanjang pemohon memenuhi persyaratan kedudukan hukum dan ketentuan hukum acara yang berlaku.
Tidak adanya batas waktu pengajuan tersebut berkaitan dengan kemungkinan kerugian konstitusional baru muncul atau baru dirasakan setelah suatu norma diterapkan. Karena itu, pemohon dapat mengajukan pengujian materiil ketika memiliki alasan konstitusional yang relevan.
Namun, tidak adanya batas waktu pengajuan bukan berarti permohonan pasti diterima atau dikabulkan. MK tetap menilai kewenangannya, kedudukan hukum pemohon, serta pokok permohonan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Lama penyelesaian pengujian materiil
Untuk pengujian materiil, tidak terdapat satu tenggat waktu penyelesaian yang berlaku secara umum untuk seluruh perkara sebagaimana batas waktu khusus pengujian formil dalam Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025.
Lama proses dapat dipengaruhi oleh kompleksitas persoalan konstitusional, kelengkapan dokumen, kebutuhan menghadirkan saksi atau ahli, keterangan pihak terkait, serta pembahasan perkara oleh hakim konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.
Oleh sebab itu, pemohon sebaiknya tidak menganggap bahwa setiap pengujian materiil akan selesai dalam jumlah hari atau bulan yang sama. Jadwal dan durasi penyelesaian perlu dilihat berdasarkan perkembangan perkara masing-masing.
3. Batas waktu pengajuan pengujian formil
Berbeda dengan pengujian materiil, pengujian formil memiliki batas waktu pengajuan yang ketat.
Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 sebagaimana disebut dalam naskah sumber, permohonan pengujian formil harus diajukan paling lama 45 hari sejak undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Batas waktu tersebut perlu diperhatikan karena pengajuan yang melewati tenggang yang ditentukan dapat menyebabkan permohonan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, pihak yang ingin mempersoalkan proses pembentukan suatu undang-undang perlu segera memeriksa tanggal pengundangan dan menyiapkan permohonan beserta bukti pendukungnya.
Sebelum mengajukan perkara, pemohon sebaiknya memeriksa kembali bunyi ketentuan dan perhitungan tenggang waktu berdasarkan naskah resmi peraturan yang berlaku.
4. Batas waktu penyelesaian pengujian formil
Selain membatasi waktu pengajuan, hukum acara MK juga mengatur batas penyelesaian perkara pengujian formil.
Pasal 62 Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025, sebagaimana dirujuk dalam naskah sumber, menentukan bahwa perkara pengujian formil diselesaikan paling lama 60 hari kerja sejak presiden dan/atau DPR menyampaikan keterangan dalam persidangan.
Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses pembentukan undang-undang yang sedang dipersoalkan. Dengan adanya batas waktu, pemeriksaan perkara formil diharapkan tidak berlangsung tanpa kepastian hingga menimbulkan ketidakjelasan terhadap keberlakuan norma hukum dan hubungan hukum yang telah terbentuk.
Perlu diperhatikan bahwa perhitungan jangka waktu ini tidak serta-merta dimulai pada hari ketika permohonan pertama kali didaftarkan. Titik awalnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam hukum acara MK, sehingga pemohon perlu membedakan antara tanggal pengajuan dan tanggal dimulainya penghitungan batas penyelesaian.
Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mengajukan Permohonan
Sebelum membawa perkara ke MK, pemohon perlu memastikan bahwa jenis pengujian yang dipilih sesuai dengan persoalan yang ingin dipersoalkan. Jika keberatan terletak pada substansi suatu norma, pengujian materiil dapat menjadi jalur yang relevan. Sebaliknya, apabila persoalan berkaitan dengan prosedur pembentukan undang-undang, pemohon perlu menilai kemungkinan pengujian formil.
Pemohon juga perlu mengidentifikasi hak konstitusional yang dianggap dirugikan dan menjelaskan hubungan antara kerugian tersebut dengan undang-undang yang diuji. Argumentasi yang jelas, dokumen yang lengkap, serta petitum yang sesuai dengan alasan permohonan akan membantu MK memeriksa perkara secara terarah.
Khusus untuk pengujian formil, tenggang waktu pengajuan harus menjadi perhatian utama. Menunda penyusunan permohonan dapat berisiko menyebabkan permohonan melewati batas waktu yang ditetapkan.
Kesimpulan
Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi merupakan mekanisme konstitusional untuk menilai kesesuaian undang-undang dengan UUD 1945. Pengajuan perkara pengujian undang-undang tidak dikenai biaya perkara, tetapi pemohon tetap harus memenuhi persyaratan kedudukan hukum dan menyusun permohonan sesuai hukum acara yang berlaku.
Perbedaan utama terletak pada tenggang waktu pengajuan dan penyelesaian. Pengujian materiil pada prinsipnya tidak memiliki batas waktu pengajuan khusus seperti pengujian formil, sedangkan pengujian formil terikat pada tenggang pengajuan dan batas penyelesaian sebagaimana ditetapkan dalam peraturan MK.
Karena itu, calon pemohon perlu memahami jenis pengujian yang sesuai, menyiapkan dokumen secara lengkap, dan memeriksa ketentuan terbaru sebelum mengajukan permohonan. Langkah tersebut penting untuk menghindari kesalahan prosedural dan memastikan hak konstitusional dapat diperjuangkan melalui jalur yang tepat.
Referensi
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 24C ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, beserta perubahannya.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Ketentuan mengenai tenggang pengajuan dan penyelesaian perkara perlu dicocokkan dengan naskah resmi peraturan sebelum publikasi.
Tentang Penulis
Rangga Triatmaja
Penulis — Universitas STEKOM
Penulis aktif yang berfokus pada isu-isu akademik, teknologi pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kampus.