Benarkah Mahkamah Konstitusi Berwenang Merancang APBN?
Rangga Triatmaja
12 Oktober 2026
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi dasar pembiayaan berbagai program negara. Proses penyusunannya melibatkan lembaga eksekutif dan legislatif sesuai dengan ketentuan konstitusi. Lantas, apakah Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk merancang APBN atau menentukan alokasi anggarannya?
Pada dasarnya, MK tidak memiliki kewenangan untuk menyusun maupun merancang APBN. Tugas tersebut berada dalam ranah pemerintah dan DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Meskipun demikian, MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang yang berkaitan dengan APBN apabila terdapat dugaan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Kewenangan Penyusunan APBN Menurut UUD 1945
Ketentuan mengenai penyusunan APBN diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, rancangan undang-undang APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
Pengaturan ini menunjukkan bahwa penyusunan anggaran negara merupakan bagian dari kewenangan pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat. Pemerintah menyusun rancangan anggaran berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan negara dan prioritas pembangunan, sedangkan DPR terlibat dalam pembahasan serta persetujuannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam proses tersebut, MK tidak memiliki fungsi untuk merancang postur anggaran, menentukan program prioritas pemerintah, menetapkan besaran alokasi dana, ataupun memberikan konsultasi teknis mengenai penyusunan APBN. Hal-hal tersebut berada di luar kewenangan konstitusional MK.
Mengapa MK Tidak Terlibat dalam Perancangan Undang-Undang APBN?
Tidak dilibatkannya MK dalam penyusunan rancangan undang-undang APBN berkaitan dengan sistem pengujian konstitusional yang berlaku di Indonesia. Sistem tersebut mengenal mekanisme judicial review, yakni pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk dan berlaku.
Mekanisme ini berbeda dengan judicial preview, yaitu pengujian terhadap rancangan undang-undang sebelum disahkan atau diberlakukan. Dalam sistem judicial preview, lembaga yang berwenang dapat memeriksa konstitusionalitas suatu rancangan sebelum rancangan tersebut menjadi hukum positif. Salah satu contoh penerapannya dapat ditemukan dalam sistem ketatanegaraan Prancis melalui Conseil Constitutionnel.
Di Indonesia, kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 didasarkan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Artinya, pengujian oleh MK dilakukan terhadap undang-undang yang telah dibentuk, bukan terhadap rancangan undang-undang yang masih dalam proses pembahasan.
Oleh karena itu, MK tidak mempunyai kewenangan untuk ikut merancang atau membahas rancangan undang-undang APBN. Keterlibatan semacam itu akan mencampurkan fungsi peradilan konstitusi dengan fungsi pembentukan undang-undang yang menjadi kewenangan lembaga lain.
MK Dapat Menguji Undang-Undang APBN yang Telah Disahkan
Walaupun tidak terlibat dalam penyusunan APBN, MK tetap dapat menjalankan kewenangannya terhadap undang-undang APBN yang telah disahkan dan diundangkan.
Apabila suatu ketentuan dalam undang-undang APBN diajukan untuk pengujian materiil, MK dapat menilai apakah norma dalam pasal, ayat, atau lampiran yang menjadi bagian dari undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Pengujian ini dilakukan berdasarkan kewenangan konstitusional MK, bukan untuk mengambil alih tugas pemerintah dalam mengelola anggaran.
Dalam konteks tersebut, MK menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi atau the guardian of the constitution. Peran ini bertujuan memastikan bahwa produk hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh konstitusi.
Sebagai contoh, pengujian dapat berkaitan dengan ketentuan pengalokasian anggaran pendidikan. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengatur bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Ketentuan konstitusional tersebut dapat menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai kesesuaian pengaturan anggaran dengan UUD 1945. Selain itu, pengujian konstitusional juga dapat menyangkut prinsip keadilan sosial, perlindungan hak konstitusional warga negara, dan ketentuan lain yang relevan dengan perkara yang diajukan.
Namun, pengujian tidak berarti MK bebas menentukan seluruh kebijakan anggaran yang dianggap paling tepat. Penilaiannya tetap dibatasi oleh kewenangan konstitusional dan pokok permohonan yang diperiksa.
Putusan MK Tidak Menggantikan Peran Presiden dan DPR
Dalam menjalankan kewenangannya, MK dapat menyatakan suatu norma undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila syarat konstitusional untuk itu terpenuhi. Dalam perkara tertentu, MK juga dapat memberikan penafsiran konstitusional terhadap norma yang diuji.
Dampak putusan tersebut terhadap ketentuan anggaran bergantung pada amar putusan dan karakter norma yang diperiksa. Apabila suatu ketentuan dalam undang-undang APBN dinyatakan inkonstitusional, tindak lanjutnya harus dilakukan sesuai dengan putusan MK dan mekanisme hukum yang berlaku.
Meski demikian, MK tidak mengambil alih tugas teknis penyusunan anggaran. Penyesuaian kebijakan, penyusunan rancangan anggaran, dan pembahasan perubahan yang diperlukan tetap menjadi ranah lembaga yang berwenang, terutama pemerintah dan DPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, pengujian materiil terhadap undang-undang APBN merupakan bentuk kontrol yudisial atas produk hukum, bukan tindakan mengambil alih fungsi penganggaran. Pemisahan kewenangan ini penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antarlembaga negara.
Kesimpulan: MK Menguji Konstitusionalitas, Bukan Merancang APBN
Berdasarkan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk merancang, menyusun, atau menentukan alokasi anggaran dalam APBN. Penyusunan rancangan undang-undang APBN merupakan kewenangan pemerintah yang diajukan oleh presiden dan dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
Kewenangan MK berada pada ranah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 setelah undang-undang tersebut dibentuk. Jika ketentuan dalam undang-undang APBN diduga bertentangan dengan konstitusi, MK dapat memeriksa dan memutus permohonan pengujian sesuai kewenangannya.
Oleh sebab itu, peran MK dalam perkara APBN perlu dibedakan secara tegas dari peran lembaga pembentuk undang-undang. MK bertugas menjaga agar ketentuan anggaran tetap sesuai dengan konstitusi, sedangkan perancangan dan pelaksanaan kebijakan anggaran tetap menjadi tanggung jawab lembaga yang berwenang.
Referensi
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 23 ayat (2), Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (4). Baca naskah UUD 1945 di Hukumonline.
- Hukumonline. Judicial Review dan Judicial Preview, Apakah Sama?.
- Hukumonline. Cara Mengatasi Defisit APBN Menurut Undang-Undang.
Tentang Penulis
Rangga Triatmaja
Penulis — Universitas STEKOM
Penulis aktif yang berfokus pada isu-isu akademik, teknologi pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kampus.