Apa Perbedaan Perjanjian Baku dengan Klausula Baku

Dalam praktik bisnis, perjanjian baku merupakan bentuk perjanjian yang ketentuannya telah disusun terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan biasanya digunakan berulang kali dalam transaksi sejenis. Model perjanjian seperti ini banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika menggunakan layanan perbankan, membeli produk asuransi, berlangganan internet, menggunakan layanan digital, hingga membeli tiket transportasi.

Keberadaan perjanjian baku membuat proses transaksi menjadi lebih praktis karena para pihak tidak harus menyusun kontrak dari awal. Namun, karena isi perjanjian umumnya telah dibuat oleh pihak yang memiliki posisi lebih kuat, pengguna atau konsumen perlu memperhatikan apakah terdapat ketentuan yang dapat merugikan haknya.

Di sisi lain, istilah perjanjian baku dan klausula baku sering digunakan secara bergantian. Padahal, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Memahami perbedaan tersebut penting untuk mengetahui bagian mana dari suatu kontrak yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

Pengertian Perjanjian Baku

Perjanjian baku pada dasarnya merupakan perjanjian yang telah dipersiapkan dalam bentuk standar sebelum transaksi dilakukan. Isi perjanjian biasanya dirumuskan oleh salah satu pihak dan kemudian ditawarkan kepada pihak lainnya untuk disetujui.

Menurut pemikiran Mariam Darus Badrulzaman, perjanjian baku merupakan perjanjian tertulis yang ketentuannya telah disusun sebelumnya dan digunakan dalam berbagai perjanjian yang memiliki karakteristik serupa.

Dalam penerapannya, pihak yang menerima perjanjian biasanya tidak mempunyai keleluasaan untuk mengubah isi kontrak. Pilihan yang tersedia umumnya hanya menerima seluruh ketentuan atau menolak untuk melakukan transaksi.

Contoh sederhana dapat ditemukan ketika seseorang membuka rekening bank. Nasabah akan diberikan dokumen atau syarat dan ketentuan yang sebelumnya telah disusun oleh pihak bank. Nasabah dapat menyetujui ketentuan tersebut untuk memperoleh layanan, tetapi pada umumnya tidak dapat melakukan negosiasi terhadap setiap pasalnya.

Ciri-Ciri Perjanjian Baku

Perjanjian baku mempunyai beberapa karakteristik yang membedakannya dari perjanjian hasil negosiasi. Pertama, isi perjanjian umumnya ditetapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak.

Kedua, kesempatan pihak lainnya untuk melakukan negosiasi sangat terbatas atau bahkan tidak tersedia. Kondisi ini menyebabkan posisi para pihak dalam menentukan isi kontrak tidak selalu seimbang.

Ketiga, perjanjian tersebut biasanya digunakan berulang kali untuk konsumen atau pihak lain yang memiliki hubungan hukum serupa. Keempat, format dan substansinya relatif seragam meskipun digunakan dalam transaksi dengan pihak yang berbeda.

Karakteristik tersebut membuat perjanjian baku sangat efisien bagi pelaku usaha. Perusahaan tidak perlu membuat kontrak baru untuk setiap konsumen sehingga waktu dan biaya administrasi dapat ditekan.

Kelebihan dan Kekurangan Perjanjian Baku

Dari sisi bisnis, perjanjian baku memberikan sejumlah keuntungan. Format yang sudah tersedia membuat proses transaksi menjadi lebih cepat. Para pihak juga memperoleh kepastian mengenai hak dan kewajiban karena ketentuannya telah dituangkan secara tertulis.

Perjanjian baku juga membantu perusahaan mengelola transaksi dalam jumlah besar. Dalam industri seperti perbankan, asuransi, transportasi, perdagangan elektronik, dan layanan digital, penggunaan kontrak standar dapat meningkatkan efisiensi operasional.

Namun, terdapat pula kelemahan yang perlu diperhatikan. Pihak yang tidak menyusun perjanjian dapat berada pada posisi yang lebih lemah. Apabila ketentuan dibuat secara sepihak dan tidak memperhatikan keseimbangan hak serta kewajiban, kontrak tersebut berpotensi merugikan konsumen.

Risiko lainnya muncul ketika terdapat ketentuan yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha secara berlebihan atau memberikan kewenangan sepihak kepada pelaku usaha.

Pengertian Klausula Baku

Berbeda dengan perjanjian baku, klausula baku merupakan ketentuan tertentu yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat konsumen.

Pengertian tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian, klausula baku tidak merujuk pada keseluruhan kontrak. Klausula baku lebih tepat dipahami sebagai bagian atau ketentuan tertentu dalam suatu perjanjian yang telah dibuat secara sepihak.

Misalnya, sebuah perusahaan mencantumkan ketentuan bahwa konsumen tidak dapat meminta pengembalian uang dalam kondisi apa pun. Ketentuan tersebut merupakan klausula dalam kontrak dan dapat dinilai berdasarkan ketentuan hukum perlindungan konsumen.

Perbedaan Perjanjian Baku dan Klausula Baku

Perbedaan utama keduanya terletak pada cakupannya. Perjanjian baku mengacu pada keseluruhan perjanjian yang format dan isinya telah dipersiapkan sebelumnya. Sementara itu, klausula baku mengacu pada ketentuan tertentu dalam perjanjian yang telah dibuat secara sepihak.

Dengan kata lain, sebuah perjanjian dapat berbentuk perjanjian baku dan di dalamnya terdapat sejumlah klausula baku.

Perbandingan sederhananya dapat dilihat berikut ini.

Perbedaan ini penting karena tidak semua perjanjian baku otomatis melanggar hukum. Persoalan hukum terutama muncul ketika ketentuan yang dimuat di dalamnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau merugikan pihak yang dilindungi hukum.

Apakah Perjanjian Baku Diperbolehkan?

Penggunaan perjanjian baku pada dasarnya tidak dilarang. Dalam praktik bisnis modern, keberadaannya bahkan sulit dipisahkan dari transaksi yang melibatkan banyak konsumen.

Namun, kebebasan membuat perjanjian tetap memiliki batas. Kontrak harus memenuhi ketentuan hukum dan tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menghilangkan hak konsumen secara sepihak.

Dalam konteks perlindungan konsumen, pembatasan tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen.

Pasal tersebut melarang pelaku usaha mencantumkan sejumlah klausula baku dalam dokumen atau perjanjian apabila ketentuan tersebut menempatkan konsumen pada posisi yang dirugikan.

Klausula yang Dilarang dalam Perjanjian Konsumen

Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen melarang sejumlah klausula, antara lain ketentuan yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen.

Larangan juga mencakup klausula yang memberikan hak kepada pelaku usaha untuk menolak pengembalian barang atau uang, memberikan kuasa kepada pelaku usaha melakukan tindakan sepihak atas barang konsumen, serta ketentuan yang membebankan pembuktian tertentu secara tidak wajar kepada konsumen.

Selain itu, pelaku usaha dilarang mencantumkan ketentuan yang mengurangi manfaat jasa atau kekayaan konsumen dan ketentuan yang membuat konsumen tunduk pada perubahan aturan yang dibuat sepihak selama menggunakan jasa.

Ketentuan yang memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran juga termasuk dalam klausula yang dilarang.

Akibat Hukum Klausula yang Dilarang

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut memiliki konsekuensi hukum. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen, klausula baku yang memenuhi larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan batal demi hukum.

Artinya, klausula tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana mestinya terhadap konsumen.

Selain itu, pelaku usaha yang melanggar ketentuan tertentu dalam UU Perlindungan Konsumen dapat dikenai sanksi pidana. Berdasarkan Pasal 62 ayat (1), pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), serta Pasal 18 dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Karena itu, pelaku usaha tidak dapat menggunakan format kontrak standar sebagai alasan untuk memasukkan ketentuan yang bertentangan dengan perlindungan konsumen.

Pentingnya Membaca Perjanjian Sebelum Menyetujui

Bagi konsumen, keberadaan perjanjian baku menuntut kehati-hatian sebelum memberikan persetujuan. Meskipun ruang negosiasi biasanya terbatas, konsumen tetap perlu membaca syarat dan ketentuan yang diberikan.

Perhatian khusus sebaiknya diberikan terhadap ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha, pengembalian barang atau dana, biaya tambahan, penghentian layanan, penyelesaian sengketa, serta penggunaan atau perlindungan data.

Apabila ditemukan klausula yang dianggap merugikan, konsumen dapat meminta penjelasan atau mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan transaksi.

Kesimpulan

Perjanjian baku dan klausula baku merupakan dua konsep yang berkaitan, tetapi tidak memiliki arti yang sama. Perjanjian baku adalah keseluruhan kontrak yang telah disusun dalam format standar dan biasanya digunakan berulang kali. Sementara itu, klausula baku merupakan ketentuan tertentu dalam dokumen atau perjanjian yang telah ditetapkan secara sepihak.

Penggunaan perjanjian baku pada dasarnya diperbolehkan karena memberikan efisiensi dan kepastian dalam transaksi. Namun, isi kontrak tetap harus memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban serta ketentuan perlindungan konsumen.

Khusus dalam transaksi konsumen, Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen memberikan batasan terhadap klausula tertentu yang dapat merugikan konsumen. Klausula yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dapat berakibat batal demi hukum.

Dengan memahami perbedaan antara perjanjian baku dan klausula baku, konsumen maupun pelaku usaha dapat lebih cermat dalam menyusun, membaca, dan melaksanakan kontrak sehingga hubungan hukum yang terbentuk tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 1 angka 10 mengenai pengertian klausula baku, Pasal 18 mengenai larangan pencantuman klausula baku tertentu, serta Pasal 62 mengenai ketentuan sanksi pidana.

Referensi

Fransiska Novita Eleanora dan Aliya Sandra Dewi, Pelaksanaan Perjanjian Baku dan Akibat Hukumnya bagi Konsumen, Jurnal Mercatoria, Vol. 15 No. 1, Juni 2022. Maya Yogiana Pramudita, Prinsip Keadilan dalam Pemberian Ganti Rugi pada Perjanjian Baku Pengangkutan Barang, Jurnal Syariati, Vol. I No. 3, 2016. Pembahasan juga merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan penjelasan mengenai perjanjian baku serta klausula baku sebagaimana menjadi dasar pembahasan sumber artikel.